Rumah Murah Bersubsidi Ludes, Himperra Ngotot Tambah Kuota di Bali

Denpasar, JARRAKPOS.com – Kuota pembangunan rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) secara nasional dinyatakan ludes alias telah habis, sehingga terjadi back log kebutuhan rumah hingga 5 ribu unit rumah murah bersubsidi di Bali tahun 2019. Tentunya ini disebabkan tidak tersedianya lagi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan SSB (Subsidi Selisih Bunga). Untuk tetap mendukung program pembangunan sejuta rumah, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) ngotot agar kuota di Bali ditambah dengan mendesak Bank Tabungan Negara (BTN) agar segera menfasilitasi para pengembang dengan penyaluran kredit KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) berupa subsidi uang muka.

1Th/Ik-5/9/2019

Ketua DPD Himperra Bali Wayan Jayantara mengatakan, pihaknya sangat berharap ada kemudahan kredit yang bisa disalurkan dalam pengembangan MBR di Bali. Sehingga program BP2BT yang merupakan kredit kepemilikan rumah bersubsidi, program kerja sama antara Bank BTN dengan Kementerian PUPR bisa dialihkan ke Bali agar kebutuhan pembangunan rumah di tahun 2019 bisa dipenuhi dengan baik. “Kami dari pengembang khususnya Himperra sempat terjadi keresahan masalah kuota, yang ada 234.000 unit secara nasional sudah habis. Kami mencoba untuk mencari terobosan-terobosan untuk bisa tetap kita eksis di dalam hal perumahan murah ini. Kemana arah kita, arah kita itu ada namanya BP2BT yang mana itu di Pemda kabupaten dan kota belum siap sebagai pelaksana,” jelas Jayantara usai berdiskusi dengan Branch Manager Bank BTN Kantor Cabang Denpasar, Harman Soesanto, Kamis (5/9/2019).

Baca juga : Himperra Property Expo 2019 Resmi Dibuka, Tawarkan 300 Unit Rumah Murah di Seluruh Bali

Jayantara juga menjelaskan dana BP2BT merupakan pinjaman dari Bank Dunia, sehingga diharapkan mampu menjawab permasalahan kredit rumah MBR hingga bulan Desember mendatang. Alokasi bantuan subsidi uang muka ini sekaligus mampu mengawal semangat pengembang dalam mensukseskan program sejuta rumah untuk pemerintah. Kendati demikian Jayantara tetap berharap kuota MBR di tahun 2020 untuk Bali bisa ditingkatkan agar back log kebutuhan rumah bisa terus ditekan. “Mudah-mudahan untuk tahun 2020 ini kami diberikan kuota yang khusus untuk Bali tentang perumahan murah tersebut. Dulu kuota Bali ini nggak jalas sampai sekarang, karena kami sendiri tahun 2018 bisa merealisasikan kurang lebih 72%, sekitar 2.430 unit. Kalau tahun 2019 sampai di bulan Agustus itu baru di angka 1.200 yang artinya masih kecil. Untuk mengejar ini hingga bulan Desember kita harapkan BTN bisa memberikan kelonggaran melalui kredit komersil yang bisa dikatanan FLPP atau subsidi,” harapnya.

3b#Ik-14/6/2019

Branch Manager Bank BTN Kantor Cabang Denpasar, Harman Soesanto mengatakan, fasilitas FLPP dan SSB harus dialihkan melalui BP2BT. Dijelaskanny anggaran untuk KPR subsidi FLPP dan SSB sudah semakin menipis dan tentunya tidak mencukupi untuk kebutuhan realisasi KPR subsidi di Provinsi Bali. Sehingga diharapkan pengembang yang tergabung di Himperra mampu menyajikan data secara real kebutuhannya untuk tahun 2019 hingga Desember. “Makanya kami dari Bank BTN ingin mengalihkan subsidi FLPP dan SSB ini ke KPR subsidi BP2BT tersebut. Ini yang tadi kami rapatkan di atas bagaimana teknis pelaksanaannya, sekaligus sosialisasi kepada rekan-rekan pengembang di Himperta apa itu KPR subsidi BP2BT, bagaimana proses ataupun prosedur untuk bisa mendapatkan KPR BP2BT itu yang sekarang ini sedang kita jajaki supaya ini bisa terealisir,” jelasnya.

Baca juga : Himperra Property Expo 2019 di Level 21 Mall, Tawarkan Rumah Termurah di Seluruh Bali

Diterangkan FLPP yakni fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sedangkan SSB adalah subsidi selisih bunga. Jadi program ini memberikan subsidi suku bunga dari debitur KPR atau konsumennya di mana suku bunganya adalah tetap sampai jangka waktu kredit berakhir sebesar 5%. Sementara BP2BT adalah subsidi bantuan uang muka hingga kurang lebih di angka Rp 40 juta. Perbedaanya pada uang muka sementara cicilannya menggunakan suku bunga normal dikisaran 10%. “Jadi fokus kita sekarang ini yang tersedia kuota di BP2BT, makanya kami mengarahkan kepada rekan-rekan Himperra untuk menggunakan skin BP2BT jangan lagi mengharap kepada FLTP dan SSB karena memang sudah tidak tersedia lagi. Kemungkinan akan tersedia di tahun depan, tahun 2020 dengan anggaran yang baru karena menggunakan APBN. Teman-teman sendiri silahkan menghitung berapa kebutuhan sampai di bulan Desember 2019 ini nah kita kan coba untuk memenuhi dengan BP2BT itu,” tandasnya. eja/ama