HUKUM
PHDI Bali Bawa Laporan HK Sebelum 14 Hari, MDA se-Bali Minta Krama Tenang
‘’Kami tegaskan, 22 Juli 2020 komitmen PHDI Bali di hadapan pentolan organisasi yang kami terima dialog adalah, 2 minggu hasil kerja Tim sudah selesai untuk dibawa ke PHDI Pusat sebagai pemutus. PHDI Bali tak berwenang memutuskan. Tapi, kita sudah memutuskan sebatas yang menjadi kewenangan PHDI Bali dan Tim Kerja, ‘’ kata Gede Rudia, misalnya larangan HK untuk melakukan kegiatan ‘’outdoor’’ seperti yang selama ini sudah dilakukan.
Di media sosial ada pernyataan akun yang mendiskreditkan PHDI, ajakan mendemo sampai ajakan menduduki kantor PHDI Bali, mengganti pengurusnya dan rekrut pengurus baru. Atau membentuk PHDI baru yang lebih reformis. ‘’Walau belum 14 hari, PHDI Bali sudah membawa laporan ke PHDI Pusat pada 30 Juli. Dan sampai hari ini pun kami masih bekerja, menampung aspirasi masyarakat, melakukan rapat koordinasi dengan pejabat penting di Bali, dan menghasilkan progres sangat signifikan. MIsalnya, setelah mendengar paparan Asintel Kejati Bali dari aspek hukum, dan pandangan lainnya,’’ kata Rudia.
1bn-ik#28/12/2019
Diantara langkah PHDI Bali itu adalah, minta ISKCON menghentikan semua kegiatan diluar ashram dan Pura-pura Hindu di Bali, kemudian saat aspirasi makin kuat dan ada pelanggaran kesepakatan tahun 2001 oleh bhakta ISKCON, PHDI Bali menegaskan agar pengayoman PHDI Pusat dicabut.
