Kinerja Monoton, Trend APBD Badung 2020 Pesimis Capai Target

Mangupura, JARRAKPOS.com – Trend APBD Badung dalam Rancangan KUA dan PPAS tahun 2020 pesimis tercapai, jika kinerja Pemkab Badung yang terus monoton tanpa ada gebrakan kinerja. Seperti diungkapkan Pengamat Ekonomi dan Praktisi Pariwisata, I Wayan Puspanegara yang menyebut malah pendapatan yang dirancang hanya Rp6.8 Triliun, atau turun 11.95% dari APBD induk 2019 ditetapkan menjadi Rp7.7 Triliun. Hal itu menunjukan adanya trend penurunan, asumsi besaran penerimaan daerah yang mestinya harus dirancang naik atau optimis. “Tetapi kenapa harus menjadi pesimis, padahal tidak ada asumsi kejadian luar biasa atau post majeur yang mendegradasi pariwisata. Bahkan justru sektor pariwisata menunjukkan trend peningkatan jumlah kunjungan wisman ke Badung di tahun 2018 ke 2019 sebesar 12% serta peningkatan proyeksi dari tahun 2019 ke 2020,” beber mantan Anggota DPRD Badung dua periode itu dihubungi Sabtu (20/7/2019).

1b#Ik-20/7/2019

Artinya ada asumsi pesimistas, yang diakibatkan oleh asumsi pendapatan yang tidak mencapai target. Sejatinya dalam pengelolaan APBD harusnya asumsi optimis positif yang didukung oleh kerja keras, inovasi bertumbuh, penguasaan teknologi dan perubahan pola kerja yg lebih efisien, efective serta produktif. Lanjut Puspanegara, Khusus di sektor pendapatan masih banyak sumber-sumber yang bisa di maksimalisasi oleh pemerintah seperti halnya, pengelolaan jasa biro perjalanan wisata yang menjadi kewenangan pemerintah kab/kota sesuai UU No.28 Tahun 2009, tentang Pajak Deerah dan Retribusi Daerah yang belum digarap dengan maksimal. Terbukti dengan sistem penjualan kamar, perjalanan wisata serta kuliner dan ekstra value package, yang dikelola secara online maupun oleh para agent di Badung belum tersentuh, padahal kewenangan jelas ada. “Sejauh ini sektor pariwisata tumbuh pesat, dengan berbagai pembaharuan teknologi dalam sistem dan management digitalisasi,” jelas pengusaha pariwisata itu.

Baca juga : APBD Badung Defisit, Anggaran Promosi Pariwisata Dipangkas

Dimana dikatakan, tak kurang ada 12 agent BPW online beroperasi di Badung, yang belum tersentuh atau sama sekali belum pernah diajak sharing/gathering seperti Traveloka, Agoda, Zuzu, Booking.com, Pegi Pegi, Ticket.com, R&B, Reed Doorz, Airy Room, Hotel.com. dan Oyo, padahal mereka sangat mungkin dijaring karena kantor & operasionalnya ada di Badung. Diproyeksi lebih dari 4,5 juta wisman yang ke Badung dari 6.5 jt tahun 2018 adalah via online yang luput dari kewajiban pajak daerah. Puspanegara menambahkan, para agent travel online tersebut harus diajak gathering untuk mendapatkan data ansih system kerja mereka, dan ini perlu langkah berani. Selanjutnya, masih juga ditemukan secara empirik ratusan bahkan ribuan sarana akomodasi yg belum mengantongi NPWPD yang tersebar di Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, dan Mengwi, ini potensi yang sangat besar.

3b#Ik-14/6/2019

Karena sejauh ini, disinyalir pemerintah belum memiliki data valid jumlah sarana akomodasi /jumlah kamar di Badung termasuk belum ada cara penghitungan okupansi rata-rata yang akurat. Begitu juga sarana pariwisata lainya, seperti spa, resto, atraksi, house music, dan francise masih belum terdata dengan baik. “Jadi asumsi penerimaan di Badung, harusnya bisa naik dan dipastikan naik dengan catatan ada kemampuan untuk melakukan diverifikasi, extensifikasi dan digitalisasi, sesuai UU NO 28 Tahun 2009 dan gerak inovasi. Saya optimis APBD 2020 yang diasumsi Rp 6,8 Triliun bisa diasumsi naik hingga Rp 8,5 Triliun dari perhitungan pertumbuhan wisman naik 12% year to year, jadi angka APBD Tahun 2019 yang ditetapkan Rp 7,7 bisa naik 12% menjadi Rp 8,5T jika ada langkah greget dari pemerintah Badung,” tandasnya. tra/ama