PMPSS Meminta Walikota Palembang untuk Klarifikasi Terkait Masalah Dana Hibah dan Bansos Tahun 2015-2017

PALEMBANG, JARRAKPOS.com – Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda  Sumatera Selatan (PMPSS)  melakukan aksi di depan kantor Walikota Palembang . Aksi yang di gelar ini guna meminta klarifikasi tentang dana hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) pada tahun 2015 – 2017 yang diduga ada penyelewengan terkait dana tersebut,  pada Rabu (23/03/21)

Dimana pada saat itu Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang yang telah menganggarkan dana hibah dan bansos untuk masyarakat Kota Palembang dengan harapan diterima secara langsung oleh masyarakat secara langsung yang terdata berhak menerima. Namun fakta dilapangan dari hasil investigasi PMPSS, ternyata dana tersebut banyak yang tidak sampai di masyarakat.

Unjuk rasa yang dilakukan di depan kantor walikota Palembang terdiri dari 5 mahasiswa dari beberapa kampus dikota palembang, termasuk diantaranya UIN randen Fatah Palembang, universitas Tridinanti Palembang, dan universitas Sriwijaya.

Rinaldi Davinci selaku ketua PMPSS menengarai adanya tindakan korupsi yang terjadi atas dana hibah dan bansos di tahun 2015-2017 yang melibatkan walikota Palembang. Renaldi menyampaikan setelah investigasi yang dilakukan adanya temuan dana atau uang yang di nilai kurang ataupun tidak sesuai dengan yang di laporkan bahkan ada beberapa yang tidak tersalurkan.

“Hari ini , Ya Kami meminta kepada Bapak walikota Palembang untuk mengklarifikasi dana bansos 2015-2017.Ini ada dugaan kami bahwasanya dana dari 3 tahun tersebut. Itu ada yang kurang ataupun dari hasil investigasi kami sudah datang ke masyarakat. Dan ternyata ada dugaan kami ada yang tidak tersalurkan”. ungkapnya.

Namun terkait temuan dari hasil investigasi PMPSS, Renaldi tidak menjelaskan apapun pihaknya hanya menjelaskan mendesak dalam waktu dua hari telah ada klarifikasi dari yang bersangkutan.

” Kalau jumlah kisaran, saya mungkin biar nanti di klarifikasi, ini sudah menjadi rahasia umum kalau masalah bansos ini mereka ada yang dikurangi sepuluh ribu, ada yang dikurangi 20 ribu”

“Harapan kami agar pemerintah lebih dekat ke masyarakat dan lebih peduli, apalagi ini zaman covid ini serba susah kan cari uang susah. Kalaupun dugaan kami ini benar, ternyata ini yang terjadi jadi wajar Sumsel termasuk sepuluh provinsi yang termiskin”.harapnya.

Sementara dari pihak pemerintah kota Palembang dalam hal ini disampaikan oleh asisten II kota Palembang, Ansori, yang menerima isi tuntutan PMPSS menyebutkan akan mempelajari dan mengkoreksi atas data data yang menjadi tuntutan PMPSS.

” Ini akan kami pelajari dan kami koreksi sama-sama. Tentunya data-data yang ada di kami. Dapat kami lihat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh PMPSS, ini kami teruskan kepada bapak Walikota yang telah rekan-rekan sampaikan hari ini”. ungkapnya

” Kiranya dengan waktu yang tidak terlalu lama ini akan kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan dengan adanya komunikasi kita ini, kita sama-sama dapat menjalankan pemerintahan yang baik lagi”. tutupnya dalam sambutannya menerima unjuk rasa pergerakan mahasiswa pemuda sumatera selatan. (Ril/Red/DN)