Tak Pernah Capai Target, Parwata Klaim PAD Badung Aman Tanpa Turis

Mangupura, JARRAKPOS.com – Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata mengklaim pemasukan daerah di Badung baik-baik saja, meskipun pariwisata diguncang hebat oleh pandemi Covid-19. Selain pernyataan ini, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung itu juga menuding pihak yang menyebut Pemkab Badung tak punya uang adalah orang yang nggak ngerti alias tak paham apa-apa. Karena menurut pengusaha ini, tanpa turis mancanegara, tetap optimis Badung bisa bertahan dan bisa mandiri alias berdiri di atas kaki sendiri. Namun ketika ditelusuri ternyata faktanya sangat timpang, jika sebelum pandemi Covid-19 mewabah saja, Pemkab Badung tak pernah mencapai target penghasilan asli daerah (PAD) yang dirancang, tepatnya pada 2017, 2018, dan 2019.

1th-ik#5/2/2020

Target pendapatan untuk tahun 2020 yang semula pada anggaran induk ditetapkan Rp6.302.353.214.732,10 dirancang dalam perubahan menurun sebesar Rp2.718.213.451.489,48 (43,13%) menjadi Rp3.581.139.763.242,62 dengan realisai per bulan Juli 2020 dilaporkan sebesar Rp1.837.102.667.444.32. Itu berarti bahwa dalam 5 bulan ke depan dirancang capaian pendapatan sebesar Rp1.747.037.095.797,30 (95,10% dari realisasi 7 bulan ke belakang). Pemkab Badung rata-rata setiap bulan harus mengumpulkan pendapatan sekitar Rp349,4 miliar lebih untuk memenuhi target.

Quisioner Dua Tahun Kepemimpinan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali Wayan Koster Dan Cok Ace (Kbs-Ace)

Klaim Parwata ini sebelumnya memang senada dengan Bupati Badung Giri Prasta yang selalu optimis bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah sebesar Rp 1,7 T dalam sisa waktu 5 bulan. “Kami di pemerintahan, kepala daerah dan dewan merancang sesuatu dengan beberapa indikator. Tidak boleh ngawur. Trend yang dibangun (target pendapatan, red) berdasarkan realitas. Orang bilang Badung tidak punya uang, wah itu orang yang nggak ngerti. Kan saya paham betul bagimana kas-nya Badung. Hari ini berapa ada uang saya paham. Cuma memang kegiatan harus dibatasi karena tidak bisa ada kegiatan. Masyarakat nggak boleh keluar bagaimana cara kita membangun?,” bebernya.

1bl#ik-8/8/2020

Trend APBD Badung di tahun 2021, terang Parwata menurun tetapi pasti. Pada 2020, kepala daerah menyampaikan kepada dewan menargetkan pendapatan Rp 2,7 T. Terdiri atas pendapatan asli daerah Rp 2,7 T ditambah pendapatan lain-lain menjadi Rp 3,5 T – Rp 3,8 T. “Untuk 2020 kita Rp 3,5 triliun lebih sedikit. Sampai hari ini (Agustus 2020), kami sudah punya uang Rp 2 triliun. Bagaimana untuk mencapai Rp 700 M sudah pasti. Dari pajak daerah, PBB, utang pajak, masih banyak. Di saku kiri kami masih ada, tapi kan nggak mungkin kami siarkan langsung kepada masyarakat. Nggak perlu itu. Cukup yang diberikan mandat, yaitu pemerintah. Biar kami mikir. Tidak usah semua mikir tentang tata kelola pemerintahan,” tandasnya Parwata dikutip dari rekaman video Kabarbalihits.com.

Parwata menegaskan target APBD Badung di tahun 2020 adalah Rp3,5 triliun. Pada 2021 dirancang sebesar Rp3,8 triliun. Sehingga pendapatan daerah menjadi Rp4,3 triliun. “Kalau ada lebih kami akan masukkan di silpa. Itulah angka-angka yang kami buat trend-nya berdasarkan asumsi dan fakta-fakta riil yang ada. Di 2022 kami yakin Rp6 triliun sampai Rp7 triliun bisa tercapai. Angka yang realistis di tengah pandemi,” bebernya. Parwata menegaskan Bumi Keris memiliki potensi luar biasa dan tidak perlu takut seandainya pun tak ada turis yang datang ke Badung.

1bl#ik#13/8/2020

Kenyataan berbanding terbalik dengan klaim yang diungkap Parwata, juga disebutkan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster saat di hadapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Dr. Ir. Airlangga Hartanto dan sejumlah menteri lain Jumat (21/08/2020) menegaskan Kabupaten Badung sangat terpukul akibat Covid-19. “Contohnya di Badung, Pak Menteri. Itu PHR-nya dulunya Rp177 miliar dalam satu bulan, sekarang Rp9 miliar. Saya ikuti mulai bulan Juni Rp9,2 miliar, Juli Rp9,4 miliar. Yang biasaya di bulan-bulan ini bisa mencapai Rp 300 miliar. APBD-nya (Badung, red) langsung anjlok, terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Semua kabupaten/kota di Bali yang PAD-nya bersumber dari PHR praktis sudah stag. Hanya hidup dari dana alokasi khusus,” jelas Ketua DPD PDI Perjuangan Bali itu, sekaligus meminta dukungan pemerintah pusat membantu pemulihan perekonomian Bali. ija/ama/ksm