Garam Saja dari Luar, Nyoman Parta Minta Hentikan Budaya Impor

Jakarta, JARRAKPOS.com – Pemerintah diminta menghentikan budaya impor dari luar negeri. Seperti komuditas garam saja sampai mendatangkan dari negara lain, apalagi produk lainnya, diantaranya beras dan daging sapi. “Indonesia dianugerahi tanah yang subur, tapi sayang sekali budaya impor telah menjauhkan cita-cita negara yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan,” sentil Anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta, SH., saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Wamen 1 BUMN dan BUMN sektor Pangan (Bulog, PT Garam, Pertani, Perikanan) dengan ada 13 BUMN sektor pangan di Jakarta, Rabu (5/2/2020).

3bl-ik#4/2/2020

Dikatakan, politisi asal Desa Guwang, Gianyar ini tidak semestinya mengimpor garam yang menyebabkan petambak garam malah berkurang, karena garam impor masuk. Bahkan hingga ke konsumsi rumah tangga dijadikan alasan, termasuk alasan garam lokal kandungan dituding yodiumnnya rendah. “Kan teknologi begitu maju, kalau yodiumnnya rendah lakukan dong proses tehnologi itu. Bukan malah impor, aneh punya laut dan garis pantai paling panjang nomer dua di dunia malah impor garam,” tegas saat rapat yang juga menghadirkan Dirut Bulog, Budi Waseso alias Buwas. Selain itu, dari 34 Provinsi, dikatakan Nyoman Parta hanya Jakarta yang tidak swasembada sapi. Hal itu berarti ada 33 Provinsi yang swasembada, dan bahkan berlebih.

Baca juga: Gelontorkan Bantuan Rp6,48 Miliar, Gus Adhi dan Demer Turba Bersama di Bumi Makepung

Namun sayangnya pemerintah tetap saja impor sapi. Hal ini yang membuat jumlah peternak sapi berkurang dan jumlah populasi sapi mengalami penurunan secara drastis. “Harga sapi lokal dibeli dengan harga yang lebih murah daripada sapi impor, sehingga membuat para perternak kita mengalami kerugian dan memilih alih profesi,” tambah mantan Ketua Komisi IV DPRD Bali itu. Karena itu, Nyoman Parta secara khusus juga meminta Bulog tidak lagi impor beras. Karena impor beras tidak saja merugikan petani, tapi juga menyakiti petani. “Mereka yang berjuang mempertahankan kebutuhan strategis bertahan dengan hujan dan terik matahari. Harusnya mereka disubsidi, bukan malah dimusuhi oleh negara sendiri dengan impor beras,” tegasnya.

1bl-ik#5/2/2020

Seraya mengatakan Dirut Bulog juga menyambut baik tidak akan mengimpor beras lagi, dan bahkan sekitar bulan April akan mengekspor beras ke Arab Saudi. Pada kesempatan itu, khusus untuk Bali, Nyoman Partai menyampaikan aspirasi dari para pengusaha UKM yang bergerak di pengolahan hasil laut. Seperti misalnya di Bali kekurangan bahan baku, karena ikan tuna yang diturunkan di Pelabuhan Benoa langsung diolah oleh pemilik kapal, sekaligus pemilik perusahaan pengolahan kemudian di ekspor ke Jepang yang disisakan hanya kulit dan tulang. Untungnya masih ada ikan dasar, seperti kerapu tongkol, kakap, lobster dari jawa sehingga bisa mengatasi kebutuhan konsumsi untuk pariwisata.

Baca juga: Made Urip Bombardir Bantuan Alsitan Rp1,035 Miliar di Jembrana

“Jadi saya minta kepada seluruh BUMN, khususnya PT Perikanan Nusantara (Perinus) Persero jangan semua diekspor ikan tunannya, agar pengusaha UKM dapat bahan baku,” tutupnya. aka/ama