Sekolah Swasta Menjerit, Dilemahkan Sekolah Negeri Baru

Denpasar, JARRAKPOS.com – Carut-marut proses penerimaan siswa baru untuk sekolah tingkat menengah atas tahun ajaran 2019-2020 dipastikan akan menggagalkan rasio kelulusan siswa yang diharapkan didominasi lulusan SMK tiga tahun mendatang. Banyaknya SMA Negeri yang dipaksakan menerima siswa baru melebihi kapasitas ruang kelas belajar (RKB) membuat sekolah swasta menjerit. Apalagi akibat sistem zonasi ini dipastikan akan menurunkan kualitas mutu sekolah negeri sekaligus memberi kesan bahwa sekolah swasta di anak tirikan. Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Kabupaten PGRI Badung, Dr. Drs. I Made Gede Putra Wijaya, SH. MSi., mengatakan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) menggeser serapan SMK dibanding SMA yang ditarget pada rasio 60 : 40 persen di tahun 2019. “Saya kira target itu tidak bisa dicapai. Sebenarnya Kementrian Pendidikan mendorong untuk menciptakan anak-anak menengah terampil. Tapi kalau sekarang di dorong anak-anak masuk ke SMA apalagi ke SMA negeri misalnya kan intinya mereka masih berorientasi akademis,” jelas Putra Wijaya saat ditemui di Denpasar, Senin (29/7/2019).

1b#Bn-13/7/2019

Ditegaskannya, di dalam kondisi bangsa yang sedang membangun dibutuhkan banyak tenaga kerja terampil, sehingga rasio SMK 60 persen menjadi harapan sejak beberapa tahun terakhir. Justru saat ini tidak hanya pemenuhan atas rasio saja yang bermasalah namun justru over load siswa di SMA Negeri menjadi permasalahan baru. Keterbatasan ruang belajar membuat beberapa sekolah membagi kelas dalam dua shift (double shift) jam belajar, sementara sebelumnya justru ada wacana full day school. “Jumlah guru tidak seimbang dengan jumlah siswa, jangan kan jumlah guru parkir saja kadang-kadang halaman parkir gak punya. Jumlah muridnya melampaui dari pada jumlah capacity yang ada pada sekolah itu,” sentilnya menilai kebijakan penambahan sistem penerimaan siswa melalui seleksi nilai UAN di sekolah negeri.

Baca juga : Terpaksa Harus Bayar Les Mahal, Orang Tua Murid Keluhkan Matematika Tak Masuk Mata Pelajaran Sekolah

Banyaknya peluang yang dibuka saat PPDB hingga sekolah negeri menerima siswa melampaui ketersediaan RKB, juga membuat banyak lulusan SMP termotivasi melanjutkan sekolah ke SMA terlebih ada istilah sekolah gratis di negeri. Kondisi ini justru memudarkan komitmen pemerintah sejak awal yang mendorong terbangunnya sekolah swasta untuk menampung peningkatan kelulusan siswa yang terjadi setiap tahun ajaran baru. Seharusnya pemerintah sejak awal memetakan permasalahan ini sehingga tidak dilakukan dikatomi antara negeri dengan sekolah swasta. Untuk itu kedepan pemerintah harus bersikap adil agar dana pendampingan juga diberikan untuk siswa di sekolah swasta, diskriminasi kedepan tidak boleh terjadi dalam memajukan dunia pendidikan terlebih seluruh siswa merupakan anak bangsa (NKRI). “Yang terpenting sekarang kita tidak boleh melakukan diskriminasi karena anak yang di swasta juga NKRI. Kalau anak di negeri diberi dana pendamping di swasta juga harus diberikan dana pendamping. Sehingga untuk SPP pembayaran di sekokah swasta itu bisa dikendalikan aturan, itu harus jelas semestinya,” harap salah satu Ketua Komite SMA di Kota Denpasar ini. eja/ama