Connect with us

POLITIK

Bansos “Mesin Pembunuh” Demokrasi, Caleg Muka Lama Stress dan Berguguran

Published

on


Denpasar, JARRAKPOS.com – Sangat disesalkan banyak pihak, Pemilu 2019 di Bali masih berjalan jauh dari nuansa demokrasi yang berkualitas. Masyarakat dinilai masih banyak menentukan pilihan politiknya bukan berdasarkan figur atau visi-misi calon atau Caleg, namun lebih berdasarkan bantuan dana Bansos atau hibah yang bisa diterima masyarakat. Hal ini juga yang membuat Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, I Made Mudarta kembali berbicara lantang. Akibat realita ini, bahkan mampu menumbangkan basis suara Caleg incumbent atau muka lama puluhan tahun jadi stress dan berguguran, karena iming-iming Bansos. “Manakala pertumbuhan ekonomi lesu, uang sulit dicari dan masyarakatnya juga belum begitu sejahtera. Uang menjadi parameter utama untuk menentukan pilihannya. Uang menjadi dewa dan raja terbukti berdasarkan temuan kami di bawah dan masukan dari beberapa Caleg yang tersebar di seluruh Dapil di Bali,” ungkapnya di Denpasar, Kamis (19/4/2019).

Made Mudarta juga mengungkapkan, seperti yang dialami Caleg Partai Demokrat Dewa Nyoman Sukrawan yang maju ke DPRD Provinsi Bali, peta politiknya bisa berubah dalam hitungan satu minggu karena dihabisi serangan Bansos. Kondisi ini membuat Caleg tidak mungkin bisa mengimbangi dan mempertahankan dukungan terlebih masa kampanye sebelumnya sudah berlangsung cukup panjang. Ditengah cost politik yang begitu tinggi sudah bisa dipastikan mereka yang memiliki Bansos dan uang banyak akan menjadi pemenang. Menunggu hasil penghituang resmi dari KPU pihaknya juga sudah berani memetakan di seluruh Bali partai besar di Bali yang sedang berkuasa akan mendulang peningkatan perolehan kursi yang signifikan. Informasi ini juga dijelaskannya linier dengan hasil survey salah satu lembaga kredibel sebelum pencoblosan bahwa ada di beberapa kawasan hanya 1% rakyat akan memilih melalui referensi integritas Caleg maupun, karena visi-misi partai sisanya karena faktor lain termasuk terbesar karena bantuan Bansos yang disebut sebagai “mesin pembunuh” demokrasi.

Baca juga : Suara Jokowi-Amin di Atas 90 Persen, Jenggala Center Bali Lampaui Target Nasional

Made Mudarta menegaskan kondisi ini sangat buruk bagi perkembangan demokrasi bangsa ke depan khususnya di Bali, bila tidak segera dibenahi oleh elit politik bersama pemerintah. Pola demokrasi yang dinilai rumit dalam Pemilu serentak 2019 karena kasus Bansos ini tentu saja mengevaluasi arti kemerdekaan yang telah berusia 74 tahun. Kemerdekaan yang dimaksudkan dalam segala aspek termasuk hak hakiki dalam kebebasan menggunakan hak suara masih dipengaruhi karena adanya relevansi bantuan yang didapat. Sehingga diharapkan kedepan masyarakat akan semakin mandiri dalam menentukan pilihan. Hal ini juga sebagai tanggung jawab para elit politik untuk menunjukkan kinerjanya dalam berbagai forum politik dan kampanye kedepan. Jangan lagi ada politik hitam yang dimainkan seperti dengan menggunakan isu agama yang digoreng untuk menjatuhkan seorang figur. “Jangan rakyat ditakut-takuti, dengan isu kilafah melawan ideologi Pancasila. Isu agama digoreng itu tidak sehat. Satu-satunya negara yang mempermainkan agama dalam isu politik. Kita di sini sebenarnya malu pada negara-negara yang demokrasinya sudah maju. Jangan sampai merebut kekuasaan kita menghalalkan segala cara,” jelas politisi asal Jembrana ini.

Advertisement

.

Pemilu 2019 dipastikan membuat banyak Caleg menjadi korban suasana demokrasi yang berkembang. Caleg incumbent berguguran ini juga diharapkan Made Mudarta akan menjadi catatan khusus proses demokrasi kedepan agar lebih baik. Sehingga dengan masih adanya elit politik berkualitas yang masih bisa lolos diharapkan mampu mengawal kedewasaan berdemokrasi kedepan. Dengan optimalisasi melibatkan kalangan akademisi yang diharapkan mampu menciptakan sistem demokrasi yang lebih berkualitas. Ke depan akan menjadi PR besar bagi wakil rakyat yang terpilih untuk mensejahterakan masyarakat, agar ke depan tidak terjadi lagi hal sama. Biaya politik ke depan harus ditekan agar masyarakat benar-benar mampu memikirkan pemimpin yang berkualitas dan memikirkan arah penbangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkesinambungan. eja/ama