Atasi Kelangkaan,KPP Dukung Jokowi Bikin BUMN Minyak Goreng

JAKARTA, – Guna mempermudah akses agar minyak goreng sampai ke pedagang dan bisa langsung diperjualbelikan kepada warga. Komite Pedagang Pasar (KPP) dan Gerakan Aspirasi Masyarakat dan Pedagang (GASMAP) meminta agar Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir membentuk BUMN yang dikhususkan memproduksi minyak goreng.

Demikian dikatakan Ketum KPP dan Penggagas ormas GASMAP, Abdul Rosyid Arsyad saat mendistribusikan minyak goreng curah ke pedagang di pasar Kramat Jati, Rabu (13/4).

“Saya berkunjung ke pasar Kramat Jati untuk distribusikan minyak goreng curah ke pedagang, dalam rangka mengatasi kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng curah. Kami dukung Pak Jokowi dan Pak Erick Thohir agar ada salah satu BUMN yang dijadikan produsen terbesar, melebihi produsen swasta,” kata Rosyid.

Rosyid Arsyad berharap ke depan BUMN Holding Pangan Id Food atau BUMN bidang Pangan seperti Perum Bulog, PTPN dan lain-lainnya, tidak hanya sebatas menjadi distributor pangan. Bahkan harus bisa salah satu BUMN Bidang Pangan menjadi produsen pangan khususnya minyak goreng, terbesar dari produsen swasta.

“Selama ini produsen minyak goreng dimiliki penuh perusahaan swasta. Seharusnya dari hulu sampai hilir BUMN dan Pemerintah yang kendalikan, agar tidak ada lagi gejolak kelangkaan dan melambung naik tinggi harga minyak goreng,” ujar dia.

Rosyid mengatakan, semua pihak pasti mendukung BUMN harus punya pabrik minyak goreng. Negara Indonesia harus menang dan bebas dari Kartel atau Mafia Pangan dan BUMN Pangan harus kuasai Pangan dari hulu sampai hilir, dari produksi sampai penjualannya.

Dalam hal mengatasi masalah minyak goreng saat ini, lanjut Rosyid, yang prioritas harus berani dan tegas ke produsen minyak goreng curah. Cukup dari jajaran Kemendag dan Kemenperin bersama Satgas Pangan, TNI dan Polri memberikan surat pemberitahuan atau instruksi ke pabrik-pabrik produsen minyak goreng curah untuk mengeluarkan hasil produksinya.

“Dan segera mendistribusikan langsung ke pedagang tanpa ada kendala distribusinya. Harus cepat jangan sampai macet di jalur distribusi,” imbuhnya.

Rosyid menyarankan, jika mau cepat pendistribusiannya harus potong jalur distribusinya, cukup dari produsen ke BUMN Pangan seperti anak perusahaan BUMN Holding Pangan RNI ID Food seperti Rajawali Nusindo dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) distribusi penjualan langsung ke pedagang atau agen-agen sembako yang mempunyai tangki untuk penjualan minyak goreng ke warga atau konsumen.

Atas permasalahan minyak goreng saat ini, kata Rosyid, sudah menjadi perhatian khusus Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan dan BUMN Pangan.

“Permasalahan minyak goreng saat ini, untuk ke depan harus ada penekanan yang tegas secara hukum. Yang bermain ekspor secara illegal minyak goreng dan apa ada kelebihan qouta ekspor, itu tupoksinya Kemendag. Selanjutnya di Badan Pangan Nasional terdapat komoditas minyak goreng yang menjadi tanggung jawab kerjanya dan BUMN Bidang Pangan harus segera membangun pabrik minyak goreng,” tegas Rosyid.

Salah satu agen minyak goreng curah di pasar Kramat Jati, Haji Sidik menjelaskan sudah hampir 2 bulan lebih pihaknya tidak menerima suplai pasokan minyak goreng curah. Hal ini membuat drigen pedagang langganannya menumpuk.

“Sudah dua bulan ini menumpuk, syukur ini ada suplai lagi minyak goreng curah dari KPP) bersama GASMAP, sehingga banyak membantu pedagang berjualan kembali minyak goreng.(fri)

Editor : Feri