Connect with us

POLITIK

Caleg Berkualitas Tak Diukur dari Dana Bansos

Published

on

[socialpoll id=”2539079″]


Badung, JARRAKPOS.com – Menjelang pesta demokrasi serentak tanggal 17 April 2019 banyak pihak yang berlomba-lomba mencari simpati masyarakat dengan memamfaatkan kekuasaan maupun dana Bansos atau dana hibah yang telah di gelontorkan. Dibalik polemik itu, masyarakat harusnya di beri pemahaman yang logis dan realistis terkait sumber dana yang diberikan serta menjelaskan mamfaat dari peruntukan dana yang sudah diterima. “Disinilah kecerdasan dan etika para Caleg di uji untuk menjadi wakil-wakil rakyat lima tahun kedepan apabila terpilih nantinya,” jelas politisi Hanura yang juga berprofesi sebagai pengacara, I Putu Pastika Adnyana, SH., di Badung, Senin (18/2/2019).

Pastika Adnyana menegaskan masih banyak masyarakat yang tidak tergiur dengan dana Bansos maupun dana hibah. Bantuan yang sebenarnya juga bersumber dari masyarakat itu sesungguhnya harus dipandang hanya sebagai bumbu pemanis saja. Ditegaskannya, sudah sepantasnya uang rakyat dikembalikan ke masyarakat demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disinilah dipandang perlu sebuah sikap tegas dan konsep dasar seorang Caleg. Utamanya dalam penguatan empat konsensus dasar bernegara yakni meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Baca juga :

Advertisement

Putri Ketua Demokrat Bali Bercita-cita Jadi Gubernur Perempuan Pertama di Bali, Lila Arthasari : Bali Mau Jadi Apa dengan Gubernur Sekarang?

Seorang Caleg di Bali juga dijelaskan harus memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pelestarian seni, adat dan budaya sebagai andalan serta tolak ukur untuk memajukan dunia pariwisata sebagai sektor utama perekonomian Bali. Begitu pula halnya dalam memandang perlunya pembinaan atau sinergitas aparat keamanan terhadap masyarakat. Seperti halnya terkait polemik dan wacana pembubaran elemen Ormas yang ada di Bali yang semestinya dinilai harus mengedepankan kebersamaan dan upaya pembinaan yang bisa mendukung sepenuhnya pembangunan di masyarakat. “Penguatan struktural desa adat sebagai benteng pelestarian seni adat dan budaya. Masyarakat bijak tentu melahirkan pemimpin yang bijak dalam menilai maupun memilih wakil rakyatnya di masa depan,” jelas Caleg DPRD Provinsi Bali Dapil Kabupaten Badung nomer urut 6 dari Partai Hanura. eja/ama