Tentukan Sikap di Tahun 2024, Satyawira: Pekerja Harus Siapkan Kontrak Politik

Denpasar, JARRAKPOS.com – Dari sekian panjang perjalanan Pemilu Legislatif di Indonesia, pekerja/serikat pekerja tidak pernah menunjukan identitasnya atau posisinya karena larut sebagai rakyat atau warga kampung/banjar/desa atau warga suatu komunitas sebagai pemilih secara pribadi. Di sisi lain sebagai pekerja/serikat pekerja perlu memperbaiki nasib dan masa depan melalui Undang-Undang yang disiapkan pemerintah (eksekutif) bersama wakil rakyat (legislatif).

2mg#ik-7/10/2020

Patut direnungi, posisi tawar pekerja/serikat pekerja dalam politik untuk menjadikan seorang tokoh masyarakat sebagai anggota DPR/DPRD juga harus mendapatkan dukungan dari dua elemen penting ini. “Kami siap pilih bapak sebagai anggota DPR/DPRD kalau bangunkan/perbaiki tempat ibadah, perbaiki bale banjar/pertemuan, jalan kampung kami dihot mix, ada sekolah negeri di wilayah kami, atau money politik dan lain-lain,” ujar Ketua PD FSP PAR – SPSI Provinsi Bali, Putu Satyawira Marhaendra saat dihubungi di Denpasar, Minggu (11/10/2020).

Hal tersebut ditegaskan Satyawira, dalam proses politik tidak ada posisi tawar yang dimainkan pekerja/serikat buruh dalam hal tersebut. Setelah mereka terpilih sebagai anggota DPR RI mereka memiliki tugas membuat Undang-Undang yang banyak dikatakan masyarakat merugikan masyarakat. Alhasil ketika ketidakpuasan terjadi maka memacu aksi protes dan demo. “Anggota DPR/DPRD itu wakil rakyat bukan wakil pekerja dan rakyat yang diwakili pun bukan hanya pekerja/serikat pekerja dari berbagai profesi, jabatan, kelas kehidupan juga rakyat seperti fakir miskin, rakyat terlantar, pengangguran dan lainnya,” terang pria yang gemar kegiatan sosial kemanusiaan itu.

1bn-ik#28/12/2019

Kondisi inilah yang ia harapkan bisa diperbaiki di tahun 2024, dimana pekerja/serikat buruh harus mampu menunjukkan identitas dalam Pileg. Elemen ini harus mendekati calon anggota DPR/DPRD dengan identitas sebagai pekerja/serikat pekerja yang memiliki jumlah pemilih potensial dan kuat. “Kami harus siap memenangkan bapak/ibu menjadi Anggota DPR/DPRD dengan kontrak politik. Memperbaiki nasib masa depan kesejahteraan pekerja/serikat pekerja melalui UU/Perda, Musrenbang, UMK/UMP, UMSK/UMSP dan lainnya,” tegas SatyawiraUntuk itu ia juga menegaskan nantinya harus disiapkan kontrak politik yang wajib ditanda tangani ketua umum partai. Karena diketahui hampir semua Ketua umum partai datang dari kalangan pengusaha. Sekaligus memiliki kepentingan agar mereka tidak direcall, saat memperjuangkan nasib pekerja/serikat pekerja. Di sisi lain calon anggota DPR/DPRD juga banyak dari kalangan berduit yang muncul dari latar belakang pengusaha. tim/jmg