Supadma Rudana Perjuangkan Anggaran Kepariwisataan Bali, Bangkitkan Kembali Sadar Wisata dan Sapta Pesona

Denpasar, JARRAKPOS.com – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Putu Supadma Rudana kembali bangkitkan sadar wisata dan sapta pesona. Bahkan saat ini sangat efektif dijadikan kurikulum pendidikan sejak dini, hingga sekolah menengah atas dan kejuruan. Dilandasi filosofi Tri Hita Karana wakil rakyat yang membidangi pendidikan dan pariwisata ini memandang penting pendidikan tersebut mampu membentuk SDM Bali yang mampu menjawab perkembangan pariwisata Bali kedepan dengan lebih baik. “Bahwa kesadaran sapta pesona sudah tampil dan hari ini kita temukan jadi kurikulum di sekolah-sekolah,” ujar Supadma Rudana usai menyerap aspirasi bersama ratusan pelaku pariwisata dan stakeholder pariwisata se-Bali saat Sosialisasi Sadar Wisata di Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan di Denpasar, Kamis (28/3/2019).

.

Kegiatan yang didukung penuh Asisten Deputi Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga, Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementrian Pariwisata, Supadma Rudana menanggapi adanya masukan agar sadar wisata dan sapta pesona dijadikan kurikulum sejak PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga di sekolah menengah atas dan kejuruan. Menurutnya sadar wisata yang sudah didengungkan sejak tahun 1980-an ini, semangatnya melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk aktif menjadi subjek pengembamgan kepariwisataan. Konsep ini menjadi gerakan sadar wisata dalam membangun desa wisata yang semakin gencar dilakukan di Bali. Sapta pesona yakni Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah dan Penuh Kenangan ini harus dijadikan acuan seluruh objek wisata dan destinasi lainnya termasuk di dalamnya museum.

Baca juga : Pariwisata Halal Tak Sesuai Potensi, Karakter dan Branding Pariwisata Bali

Sebagai wakil rakyat masyarakat Bali satu-satunya yang duduk di Komisi X DPR RI ini, menjadi masukan untuk mampu menyuarakan dan menyerap aspirasi untuk dijembatani sebagai kepentingan Bali di pusat. Ia juga memandang Bali belum mendapatkan porsi yang maksimal dari devisa yang dihasilkan. Semestinya pemerintah pusat harus memberikan perhatian lebih kepada Bali di bidang infrastruktur baik udara, laut dan darat untuk peningkatan kualitas kepariwisataan. Saat ini banyak permasalahan yang dihadapi Bali salah satunya soal kemacetan, dimana saat wisatawan mendarat di Bandara Ngurah Rai menuju destinasi harus ditempuh dengan waktu lama. Menurutnya ini menjadi sebuah tantangan dan pemikiran bagi pemerintah pusat agar lebih banyak mengalokasikan anggarannya yang pada akhirnya juga memberikan kontribusi besar bagi pembangunan secara menyeluruh. “Bayangkan kalau APBN itu dialokasikan untuk Bali dulu, untuk infrastrukturnya udara, laut dan darat setelah mendapatkan devisa baru digunakan di tempat lain kan lebih bagus sebetulnya,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut ia juga menanggapi mahalnya tiket pesawat domestik sehingga sudah mendorong Komisi Pengawasa Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pengecekan agar tidak ada kartel atau pihak yang melakukan monopoli. Pihaknya juga mendorong seluruh komponen dan stake holder pariwisata untuk membantu kinerja Ombudsman agar sektor pariwisata di tanah air benar-benar bisa dijalankan dengan baik. Menurut catatannya penurunan terjadi signifikan di seluruh daerah seperti di Jakarta hingga 20 persen, Kualanamu 30 persen, Padang 50 persen dan di Bali hampir 10 persen. Syukurnya kunjungan di Bali ditutupi dengan peningakatan wisatawan mancanegara yang datang dimana secara total di Indonesia ditarget jumlah kunjubgan 20 juta orang. “Perputaran wisatawan domestik 280 hingga 300 juta per tahun sekarang menurun. Asita sebagai asosiasi untuk travel agent merasa sekali dan hotel kena efeknya,” ungkap Wasekjen DPP Partai Demokrat ini.

Baca juga : Kembangkan Desa Wisata, Pemkab Karangasem Gelar Pelatihan Pemandu Wisata Alam

Menguatkan upaya promosi pariwisata yang dilakukan stake holder pariwisata Bali melalui asosiasi yang ada, Supadma Rudana juga mendorong program sapta pesona berbasis IT. Sehingga ia meminta Kementerian Pariwisata memberikan dukungan penuh karena telah mengelola anggaran Rp3,7 triliun yang pihaknya tetap akan dorong terus meningkat hingga di angka Rp9 triliun per tahun. Peningkatan anggaran ini tentu saja akan diarahkan untuk memaksimalkan kepariwisataan dan pembangunan kepariwisataan. Disadari PR besar ini harus digarap bersama lintas komisi di DPR RI, namun sangat dipandang penting ke depan tetap ada wakil rakyat asal Bali yang duduk di Senayan untuk membidangi pariwisata atau secara umum di komisi X. Bali harus benar-benar mampu menjadi sentral lokomotif dan destinasi utama di Indonesia sejajar dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara.

Ini semua menjadi alasan mengapa pemerintah pusat harus memberikan porsi lebih anggarannya untuk Bali dalam membangun infrastruktur, ekonomi kreatif dan meningkatkan daya saing produksi lokal Bali sejalan dengan lahirnya SDM lokal Bali yang siap mengisi roda pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Sejalan dengan pemikiran Supadma Rudana, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, A.A Gede Yuniartha Putra juga memandang penting core bisnis pariwisata Bali harus dijaga dengan baik. Sehingga menjadi sebuah pemikiran agar sadar wisata dan sapta pesona dimasukkan dalam pembelajaran dan kurikulum pendidikan. “Ingin bahwa sapta pesona bisa menjadi kurikulum sehingga dari awal generasi kita tau tentang kepariwisataan,” harapnya.

Baca juga : Korea Siap Promosikan Pariwisata Badung, Wabup Suiasa Tingkatkan Kerjasama Negara Asia

Pihaknya menjelaskan ada 130 desa wisata di seluruh Bali yang bisa dijadikan anak angkat oleh seluruh stakeholder yang ada. “Pokdarwis di setiap kabupaten ada, dan eksistensi desa wisata kedepan memanggil Asita dan PHRI bagaimana desa wisata menjadi anak angkat. Jadi ada program apa di hotel, kemudian tiga hari dia di hotel bisa satu hari dia di desa wisata. Sehingga desa wisata yang ada jumlahnya 130 ini bisa terangkat,” terangnya. eja/ama