Pilkada Serentak di Bali Mundur, Saatnya Calon Pemimpin “Berperang” Tanpa Bansos

Denpasar, JARRAKPOS.com – Pandemi Covid-19 atau Corona yang melanda dunia, khususnya di Bali membuat banyak aktivitas masyarakat berubah. Tidak terkecuali bagi agenda Pilkada serentak tahun 2020 di enam kabupaten/kota di Bali. Awalnya diketahui mesin politik yang mulai panas memasuki tahapan Pemilu, kini beralih pada upaya bersama untuk menangani wabah virus mematikan tersebut. Namun dari sisi kemanusiaan dan politik, justru kondisi ini membawa sebuah perubahan, sekaligus momentum bagi masyarakat untuk mampu lebih cerdas memberikan hak politiknya untuk menentukan kepala daerah terbaik ke depan.

1th-Ik#29/4/2020

Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, Made Mudarta, saat ditemui di Sanur, Jumat (1/5/2020). Ditegaskannya keputusan pemerintah mengundur tahapan Pemilihan Umun (Pemilu) merupakan pilihan tepat untuk bisa menangani secara optimal penanggulangan Covid-19. Tentunya kebijakan ini akan membuka ruang yang luas bagi masyarakat dan seluruh komponen bangsa bersatu padu untuk memutus rantai penyebaran Virus Corona. Begitu pula dengan rakyat dalam kondisi seperti saat ini akan lebih mudah menilai siapa calon pemimpin yang akan dipilih ke depan tanpa “berperang” melawan bansos.

“Wabah Corona ini menyangkut nyawa, kalau nyawa dipanggil Tuhan tidak bisa dipulihkan (hidup, red) lagi. Tapi berkaitan dengan Pilkada dan ekonomi eny time (kapan saja, red) bisa pulih kan. Agar juga Pilkada kita berkualitas, bisa melahirkan pemimpin yang berintegritas di daerah masing-masing. Ini justru menjadi momentum dan memberi ruang bagi masyarakat memilah mana calon pemimpin yang sayang dan perhatian kepada masyarakatnya ditengah masalah Covid-19 ini,” ujar Made Mudarta.

1bl-bn#1/4/2020

Ketua Partai berlambang Mercy yang sebelumnya telah menyatakan ingin membangun koalisi partai kuat di Pilkada serentak di Bali ini mengungkapkan, calon pemimpin yang akan didukung masyarakat pada Pilkada serentak mendatang tidak lagi melihat dari sisi calon incumben maupun pendatang baru. Kondisi masyarakat yang cenderung prakmatis dalam berpolitik akan beraksur mengarah pada penilaian calon yang kredibel untuk dijadikan pemimpin. “Apakah dia incumben, apakah penantang baru sekaranglah ujiannya yang tertinggi. Kalau mereka dianggap kredibel bisa jadi dipilih, kalau ada incumben yang justru tidur santai rakyat tidak diurus sekarang ya diberikan hukumanlah jangan dipilih nantinya kan begitu,” terangnya.

Ditambahkan, bila pelaksanaan Pilkada dipaksakan sebelum masalah Covid-19 berakhir tentu saja potensi ekonomi yang sudah banyak membelit masyarakat akan membuka ruang bagi calon pemimpin yang memiliki uang banyak untuk membeli suara rakyat. Tidak hanya kedewasaan dan kecerdadan untuk memilih pemimpin berkualitas yang akan menjadi masalah namun juga tidak memberikan faktor keadilan bagi calon lainnya untuk benar-benar bertarung sesuai potensi yang dimiliki untuk menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik. Demi menyelamatkan proses demokrasi itulah sudah saatnya pemerintah menyelenggarakan Pemilu serentak saat semua sisi kehidupan masyarakat kembali pulih.

1bl-ik#2/4/2020

Penanganan Covid-19 yang memerlukan anggaran cukup besar juga harus menjadi kajian bagi pemerintah untuk melakukan pengalihan anggaran agar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bisa melakukan langkah-langkah strategis dan terukur memutus mata rantai penyebaran pandemi tersebut. Tentunya kebijakan semacam itu harus dilakukan secara nasional karena pemerintah harus mendengar usulan dari daerah yang tahu bagaimana situasi masyarakatnya. Pemerintah dalam menangani bencana nasional ini juga diharapkan tidak kaku secara birokrasi namun memerlukan langkah cepat. “Kita berharap gerakan cepat dilakukan karena ini bencana nasional,” harap pengusaha asal Jembrana ini.

Banyaknya anggaran yang diperlukan pemerintah daerah juga harus disikapi adil oleh pemerintah sehingga tidak ada lagi dana Bansos yang tertahan untuk kepentingan Pilkada mendatang. Seluruh pemimpin daerah harus mencurahkan segala kekuatan untuk melindungi dan menyelamatkan rakyatnya. Dijarapkan kedepan tidak ada lagi paradigma di masyarakat yabg menyatakan Bansos akan menguntungkan incumben atau merugikan partai koalisi yang sudah menyiapkan calonnya. “Rakyat yang diuntungkan karena dia akan mendapatkan pemimpin yang berintegritas kedepan. Ini seleksi alam, bagi yang tidak kredibel sekarang dihukum, tidak dipilih kan begitu. Bukan karena Bansos, murni memang integritas orangnya bagus. Kalau incumben sekarang memang bagus perhatian sama rakyat pasti akan dipilih lagi jangan khawatir lah,” tambah Made Mudarta. eja/ama