Langkah Brilian Gubernur Koster, Geliatkan Ekonomi Bali Secara Bertahap

Badung, JARRAKPOS.com – Anggota Komisi IV DPRD Bali dari Fraksi Partai Golkar, I Wayan Rawan Atmaja, SH., mengapresiasi langkah Gubernur Bali, Wayan Korter dalam membuka penerapan tatanan kehidupan Bali era baru ditengah pandemi Covid-19. Langkah brilian yang dilakukan secara bertahap untuk kembali menggeliatkan perekonomian Bali ini dinilai sebagi wujud komitmen pemerintah agar seluruh komponen di Bali bersatu dan tidak saling menyalahkan.

“Jadi kami sangat menyambut baik atas nama Fraksi (Partai Golkar, red), karena memang dari dorongan induk partai dari Pak Sugawa Korry (Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, red) sudah menyarankan kapan lagi. Kalau masih termenung dan terbelenggu terus dan merasa ketakutan terus akan tidak ada jalan keluarnya,” ujar Rawan Atmaja di Badung, Minggu (26/7/2020).

Diterangkannya langkah Gubernur Wayan Koster seperti yang telah disampaikan dalam sidang di DPRD Provinsi Bali tidak ingin mendengar rayuan-rayuan untuk membuka pariwisata Bali karena memang keputusn tersebut harus berdasarkan kajian tepat dari tim penanganan Covid-19 di Bali. Dibukanya aktivitas masyarakat Bali dari tanggal 9-31 Juli 2020 sejauh ini dinilai sudah terbukti mampu kembali menggerakkan perekononian. Upaya-upaya untuk mencegah pandemi Covid-19 juga semakin kuat dilakukan, sehingga masyarakat tidak lagi terbelenggu dalam ketakutan.

“Dia (Gubernur Koster, red) tetap memperhatikan tentang kesehatan Bali khususnya, dia tidak mau mendengarkan masukan-masukan namun tetap berdasarkan kajian-kajian dengan beberapa sumber dari tim yang ada di penanganan Covid-19 Provinsi Bali. Sekarang sudah dibuka tanggal 9 sampai akhir bulan Juli. Ini kan sudah ada pergerakan perekonomian. Ada kehidupan dari sektor pertanian salah satunya jadi orang sudah tidak terfokus pada rasa ketakutan dengan Covid-19 ini,” terang wakil rakyat asal Kuta Selatan itu.

Ditegaskannya pandemi Covid-19 yang tidak hanya melanda Bali sudah cukup mengedukasi masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Ia juga menegaskan sikap Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, yang mengajak masyarakat tidak menyepelekan pandemi Covid-19. “Situasi ini sudah cukup mengajarkan kita semua, kita mau sadar tidak sekarang atau masih tetap ampah (menganggap sepele, red). Mengacu pada protokol kesehatan itu yang paling penting yakni memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan itulah yang tetap harus dilaksanakan,” imbuhnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali ini menanbahkan, harus ada upaya lanjutan untuk mendukung keputusan brilian Gubernur Bali dalam membuka ekononi khsusnya kepariwisataan Bali secara bertahap. Dinas Kesehatan Provinsi Bali dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota serta Satgas Covid-19 hingga di tingkat Desa Adat harus tetap dikuatkan. Tentunya dilakukan dengan dukungan anggaran yang telah difokuskan untuk penanganan Covid-19.

Saat dibukanya akses masuk bagi wisatawan Nusantara akhir Juli 2020, baik untuk jalur darat, laut dan udara ia juga berharap ada sebuah kemudahan yang disiapkan Pemerintah Provinsi Bali. Dicontohkannya seperti pengadaan Rapid Test agar bisa diberikan gratis atau setidaknya bisa lebih murah. “Mungkin bisa disubsidi, toh anggaran-anggaran yang di DPR banyak dipangkas. Seperti Dana Desa kita pakai untuk penanganan Covid-19 termasuk Dana Hibahpun sudah kita berikan untuk penanganan pandemi Covid,” ungkap penghobi burung berkicau itu.

Ditegaskannya pemerintah harus benar-benar berkonsentrasi untuk memamfaatkan anggaran yang ada untuk penanganan Covid-19. Menguatkan penjagaan oleh petugas di pintu-pintu masuk dan mengedepankan kekuatan Desa Adat melalui Satgas Gotong Royong Covid-19. “Di Bali kan adat kita kental dan kuat jadi mari kita bekerjasama dengan aparat adatnya. Jadi bener-bener pintu masuk dijaga dengan ketat, jangan ada toleransi bagi yang tidak mematuhi apa yang di tegaskan Pak Gubernur,” tandasnya.

Harapan dengan dibukanya penerapan tatanan kehidupan Bali era baru masyarakat bisa kembali bekerja dan beraktivitas seperti sebelumnya. Diterangkan Rawan Admaja dampak sosial sebelumnya karena banyak perusahaan melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan sebagian besar dirumahkan juga terlihat dari proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Banyak orang tua siswa berharap bisa menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. “Karena banyak tenaga kerja kemarim di PHK dan dirumahkan makanya terjadi efek kemarin itu pada saat PPDB. Semua orang mengejar negeri, karena jangankan untuk sekolah untuk isi perut saja sudah bingung dia,” ungkapnya seraya berharap kembali digeliatkannya ekononi Bali masyarakat bisa kembali bekerja di era new normal. eja/ama