Industri Jasa Keuangan 2018 Tumbuh Positif

Kepala OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Hizbullah saat Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018. Kepala OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Hizbullah (kanan) bersama Anggota Dewan Komisioner OJK Heru Kristiyana (kiri) dan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018. (Ist)

NUSA DUA, JARRAK POS – Berkat koordinasi kebijakan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan otoritas perekonomian, imbas negatif dari tekanan perlambatan ekonomi global dan dampak bencana alam tersebut dapat dikendalikan. Lebih jauh dijelaskan bahwa secara regional, perekonomian Provinsi Bali bertumbuh positif sejalan dengan pertumbuhan kondisi perekonomian nasional. “Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2017 mencapai 5,59%, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,07%,” ungkapnya Kepala OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Hizbullah saat Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018 di Nusa Dua Hall, Nusa Dua Convention Center (9/2/2018)

Dikatakan, sektor jasa keuangan yang terdiri dari industri perbankan, baik bank umum maupun BPR, industri keuangan non-bank dan pasar modal turut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Bali. Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, sektor perbankan masih memiliki peran terbesar dalam sektor jasa keuangan selama tahun 2017. “Sektor ini tumbuh signifikan dengan berbagai indikator kinerja yang terus membaik, antara lain volume usaha yang diukur dari nilai total aset meningkat sebesar Rp17,82 triliun atau tumbuh 9,89% (yoy) menjadi Rp.197,98 triliun di bulan Desember 2017,” imbuhnya.

Lebih jauh dijelaskan peningkatan aset perbankan tersebut ditopang oleh peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp146,18 triliun, tumbuh sebesar 10,51% (yoy), lebih tinggi dari perumbuhan DPK nasional yang tercatat 9,35% (yoy). Fungsi intermediasi perbankan yang semakin baik juga tercermin dari penyaluran kredit perbankan di wilayah Bali dan Nusra tahun 2017 sebesar Rp145,7 triliun atau tumbuh sebesar 9,66% dan lebih tinggi dari pertumbuhan kredit perbankan nasional yang tercatat sebesar 8,35%. “Dari sisi risiko kredit perbankan, dapat dilaporkan bahwa pengelolaan risiko kredit perbankan di Bali dan Nusra pada tahun 2017 masih terkendali,” bebernya.

Rasio NPL perbankan di Provinsi NTB hanya sebesar 1,62% dan NTT sebesar 2,18 menurun dibandingkan posisi tahun 2016 dan berada di bawah rasio NPL nasional. Rasio NPL perbankan di Provinsi Bali pada tahun 2017 sebesar 3,42%, meningkat dari tahun lalu yang tercatat sebesar 2,42% dan berada di atas NPL Nasional yaitu 2,59%, namun masih dibawah batas ambang 5%. Pertumbuhan di tahun 2017 tidak hanya berasal dari sektor perbankan. Kinerja di sektor lain selain perbankan yaitu sektor pasar modal dan IKNB juga menunjukkan perkembangan yang positif. “Perkembangan tersebut antara lain meliputi peningkatan jumlah investor di pasar modal dan jumlah piutang pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan,” tandasnya.

Jumlah investor saham yang tercermin dari jumlah Single Investor Identification (SID) selama tahun 2017 meningkat dari 13.041 investor di Quartal I-2017 menjadi 15.544 investor pada Desember 2017 atau bertambah 2.503 investor. Selain itu, jumlah piutang pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan di wilayah Bali dan Nusra tahun 2017 meningkat sebesar Rp1,6 triliun (15,12%-yoy) yaitu dari Rp10,9 triliun menjadi Rp12,56 triliun. Begitu pula dengan total aset Dana Pensiun, Jamkrida, dan modal ventura juga mengalami peningkatan. Selain itu, Hizbullah juga melaporkan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang difokuskan pada program peningkatkan ketahanan pangan pada tahun 2017 telah terlaksana.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung salah satu Program Pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM terhadap lembaga jasa keuangan, lembaga perbankan di Bali dan Nusra aktif berpartisipasi sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi penyaluran KUR oleh perbankan di wilayah Bali dan Nusra sampai dengan Desember 2017 mencapai Rp6,58 triliun atau 6,80% dari realisasi KUR nasional yang tercatat sebesar Rp96,7 triliun.