Bandara Bali Utara Segera “Ground Breaking”, Dewan Persilahkan Kaji di Darat atau Laut

Foto : Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba.

[socialpoll id=”2481371″]

Denpasar, JARRAKPOS.com – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan memastikan pembangunan Bandara Bali Utara akan Ground Breaking sekitar Agustus 2018 menjadi angin segar bagi masyarakat Bali. Terlebih rencana “Ground Breaking” akan dilakukan secepatnya oleh Presiden Joko Widodo. “Saya sangat gembira mendengar pernyataan Pak Luhut setelah dijelaskan Tim Eksekutif (Gubernur Bali Made Mangku Pastika, red), bahwa beliau akan segera mengusulkan ke presiden Bulan Agustus, agar Ground Breaking. Itu sangat luar biasa dan kita tidak lagi berfikir mau di darat atau dilaut. Silahkan dikaji dimana layaknya,” ujar Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, I Nengah Tamba, saat dihubungi di Denpasar (29/3/2018).

Pemaparan Gubernur Pastika kepada Menko Luhut Panjaitan terkait harapan masyarakat agar pemerintah pusat mendorong pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata dan bandara di Bali Utara sudah dinilai mampu dipahami sebagai kebutuhan untuk menjaga keseimbangan pembangunan di Pulau Dewata. Menanggapi kabar ini, Tamba berharap pembangunan Bandara di Buleleng segera bisa diwujudkan sesuai komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk menjaga keseimbangan pembangunan. Terkait lokasi rencana pembangunan Bandara ditegaskan kembali bukan menjadi masalah yang serius sepanjang sesuai kajian, sehingga pihaknya berharap Penlok segera turun. “Penlok harus memang turun, biar bisa persiapan. Karena preparing perlu waktu lama, jadi seperti itu kita sudah sangat gembira. Dari peristiwa kacau balau kemarin, bikin orang stroke. Sekarang mendengar seperti ini dari menteri seperti hadiah. Mimpi mau jadi kenyataan, mudah mudahan dream come true kan gitu ya,” harapnya Politisi Partai Demokrat ini.

Ditegaskan kembali, terkait pembangunan infrastruktur jalan tol dan bandara bagaikan hadiah yang ditunggu masyarakat Bali yang telah memberikan suara diatas 70 persen untuk menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI. Harapan ini harus terwujud sebagai reward untuk Bali yang tujuannya untuk menyeimbangkan antara pembangunan di Bali Selatan dengan Bali Utara. Bila keseimbangan ini bisa diwujudkan dipastikan akan mampu mengejar ketertinggalan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Dengan catatan pengembangan dan pemerataan pembangunan Bali harus disiapkan melalui grand desain, agar benar-benar matang dan terarah sesuai komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga pembangunan pariwisata berkelanjutan. “Secara berkesinambungan kita juga akan bahas Perda RTRW ini. Revisi akan masuk kewilayah itu agar zona jelas dalam grand desain Bali Selatan, Bali Utara. Mana pemetaan untuk pariwisata, industri, pertanian dan perkebunan agar sekalian bagus tidak carut-marut dan pas,” tutupnya.

Seperti diketahui, perjuangan Gubernur Bali Made Mangku Pastika Made Mangku Pastika ternyata tidak sia-sia untuk melanjutkan rencana pembangunan Bandara Bali Utara. Hal itu terbukti saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Bali, Kamis (29/3/2018) yang sudah memastikan pembangunan bandara di Buleleng tetap dilanjutkan. Bahkan dikabarkan rencananya “Ground Breaking” dalam waktu dekat di daratan. Saat kunjungan kerja dalam rangka meninjau kesiapan venue dan infrastruktur yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan IMF-World Bank Annual Meeting Tahun 2018 bulan Oktober mendatang, terkait dengan bandara dan pembangunan infrastruktur ke depan, sesuai dengan masukan Gubernur Pastika, Menko Luhut Panjaitan memastikan akan memperhatikan ketimpangan antara Bali utara dengan selatan.

Untuk itu selain perpanjangan apron di Bandara Ngurah Rai, pembangunan bandara di Bali Utara akan tetap dilakukan yang ditunjang dengan pembangunan jalan tembus yang menghubungkan Bali Utara dengan Bali Selatan. Selain itu juga akan dibangun infrastruktur baru dengan membuat jalan lingkar Bali. Hal ini dilakukan sekaligus untuk menunjang pengembangan sektor pariwisata di Indonesia yang sudah menjadi komitmen pemerintah pusat. eja/ama