Momentum Pandemi Covid-19, Birokrasi Pemprov Bali Harus Bergerak ke Arah Digitalisasi

Denpasar, JARRAKPOS.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra tekankan seluruh birokrasi Pemprov Bali harus bergerak cepat dan menggunakan media digital untuk sarana pekerjaan. “Pemprov Bali memang telah memulai sebelum pandemic Covid-19 ini untuk sistem digital, namun momentum ini harus bisa kita manfaatkan untuk bergerak lebih cepat menuju birokrasi yang digital,” ujarnya saat memimpin apel disiplin secara virtual kepada ASN Pemprov Bali di Denpasar, Senin (6/7/2020).

Birokrat asal Buleleng itu menegaskan, ada beberapa hal yang perlu dirubah yakni peningkatan sarana prasarana digitalisasi baik di kantor maupun untuk para pegawai. Ia juga menekankan kepada seluruh pejabat Pemprov Bali dari eselon II hingga eselon IV agar mengintensifkan bekerja dari rumah dengan menggunakan media digital. Dengan penggunaan birokrasi digital, maka ada beberapa anggaran yang harus dikurang seperti pengadaan ATK ataupun biaya konsumsi rapat. “Itu dialihkan untuk pemenuhan sarana prasarana digital,” imbuhnya.

Berkenaan dengn itu maka anggaran untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali akan ditingkatkan untuk pemenuhan sarana prasarana tersebut. Kondisi tersebut mengharuskan Diskominfos menjadi leader dalam pemenuhan sarana digitalisasi. “Anggaran di Diskominfos kita tingkatkan, pejabat di sana harus secepatnya memenuhi sarana itu, OPD anda harus menjadi leader untuk OPD yang lain,” tegasnya.

Hal positif yang akan dilakukan itu sekaligus mengapresiasi langkah Pemprov Bali karena sudah memulai sistem digitalisasi sebelum pandemi Covid-19 terjadi. “Kita sudah memulai dengan surat menyurat secara elektronik dengan tanda tangan elektronik juga,” jelasnya lanjut meminta agar ke depan sistem digital dikembangkan lagi untuk semua lini birokrasi. “Sistem pelaporan secara digital juga sudah dilakukan oleh Bapenda, Inspektorat, Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah ter-install di tab saya. Saya harap OPD lain bisa mengikuti,” tegasnya.

Sekda Dewa Indra berharap kedepan tidak ada lagi laporan berjilid-jilid yang disetor ke Sekda atau Gubernur, karena semua harus memakai aplikasi agar cepat dan efisien. “Mau cetak laporan cukup satu saja, untuk SPJ selebihnya gunakan aplikasi,” tegasnya. Bahkan disampaikan dalam minggu ini Bappeda dan BPKAD akan menyusun RAPBD tahun 2021, sesuai dengan Permendagri no 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sekda Dewa Indra juga berharap agar anggaran ke depan sudah sesuai dengan semangat digitalisasi. “Saya minta semua kepala OPD menyesuaikan diri, semua harus siap berubah. Karena untuk bertahan diperlukan adaptasi menuju perubahan,” jelasnya bahwa keseluruhan rencana pengintensifan digitalisasi bertujuan agar mencegah penyebaran virus Covid-19 di klaster birokrasi. Apalagi saat ini sudah ada pegawai di beberpa OPD yang sudah terjangkit. “Meskipun terjangkit di luar kantor, namun bisa menginfeksi rekan-rekannya di kantor. Untuk itu saya sudah wanti-wanti dari sebelum tanggal 5 Juni ketika perkantoran buka, terapkan protokol kesehatan di kantor, atur sistem kerja pegawai serta jaga kontak fisik,” tandasnya seraya berharap ke depan tidak ada penambahan kasus baru lagi. eja/ama/*