Jika Himbauan di Rumah Aja Gagal, Gus Adhi Dukung Rencana “Sipeng” di Bali

Kerobokan, JARRAKPOS.com – Politisi muda dari Partai Golkar yang kini duduk sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, AA. Bagus Adhi Mahendra Putra SH.MH. yang akrab disapa Gus Adhi, menilai kebijakan Physical Distancing akan bisa dilakukan dengan maksimal di Bali, bilamana masyarakat bersama-sama mengikuti himbauan pemerintah dengan baik. Menurutnya bila upaya tersebut terwujud, maka tidak perlu di Provinsi Bali dilakukan “Sipeng” (pembatasan masyarakat ke luar rumah berdasarkan keputusan adat) selama tiga hari yang sebelumnya sempat diusulkan sebagai Nyepi Adat atau pemberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

1bl-ik#7/4/2020

Menurut Gus Adhi, benteng pertama dan utama melawan Covid-19 adalah di masyarakat. Bila penanggulangan dan pencegahan bisa digerakan dengan baik, maka akan terjadi penurunan kasus Covid-19. Sangat disadari upaya penyembuhan oleh tim medis di rumah sakit tidak akan berjalan maksimal bila terus terjadi peningkatan kasus penularan. “Bantulah para tenaga medis ini untuk melawan Covid. Kita ini (masyarakat, red) pejuang utamanya dan para medis itu merupakan penyelamat, kalau kita gagal berjuang maka penyelamat ini akan kewalahan,” jelas Gus Adhi yang biasa juga dikenal Amatra ini, saat ditemui di Puri Amatra, Kerobokan, Badung, Minggu (19/4/2020).

12th-ik#27/3/2020

Inilah yang mendasari pemikiran Gus Adi untuk serius menanggapi apakah Sipeng atau PSBB benar-benar diperlukan untuk dilakukan di Bali saat ini. Karena bagaimana pun juga pilihan penerapan hal tersebut tetap bermuara pada upaya keberhasilan pemerintah untuk menghimbau masyarakat tetap bekerja, belajar dan beraktivitas di rumah bila tidak ada hal mendesak dilakukan di luar rumah. “Saya lebih menekankan kalau kita sudah diam di rumah, maka tidak perlu Sipeng dan PSBB. Tapi kalau masyarakat tidak peduli akan anjuran pemerintah terkait dengan diam di rumah saja, maka untuk menjaga kelangsungan Bali dan juga untuk mengangkat citra Bali bahwa sangat serius menyikapi bencana Covid-19 ini, maka saya menganggap perlu untuk melakukan Sipeng atau PSBB,” tegas wakil rakyat di Senayan dua periode itu.

1bl-bn#1/4/2020

Apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah harus benar-benar dipahami dan disadari sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19. Masyarakat juga harus paham bahwa pemerintah daerah juga harus memiliki dasar yang jelas untuk penerapan seperti halnya PSBB. Karena harus mempertimbangkan kesiapan daerah, terkait dengan ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk rakyat terdampak, dan aspek keamanan. Tentunya langkah itu diambil dengan pertimbangan peningkatan kasus yang terjadi.

1th-bn#1/2/2020

Menurutnya kalau hal itu dirasa sangat diperlukan, maka bisa saja dilakukan pengetatan agar masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak tetap berada di dalam rumah. Terkait waktu, tentunya bisa disesuaikan seperti halnya pelaksanaan karantina mandiri yang dilakukan selama 14 hari. Karena harus mempertimbangkan aspek sosial tentu pilihan tersebut bisa dijalankan lebih fleksibel. “Karena menyangkut kebutuhan pangan dan aspek sosial yang lebih tinggi marilah kita melakukan Sipeng atau PSBB yang lebih fleksibel. Kalau tidak penting diam di rumah saja sehingga penanggulangan maksimal,” tutup Politisi Partai Golkar itu. eja/ama