Gubernur Koster Hapus Praktik “Zero Tour Fee”, Dorong Keselamatan dan Kenyamanan Wisatawan Tiongkok

[socialpoll id=”2522805″]

Denpasar, JARRAKPOS.com – Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya medukung dihapusnya praktik “zero tour fee” wisatawan Tiongkok di Bali. Keputusan tersebut langsung dibahas Gubernur Bali yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan itu bersama stake holder pariwisata di Bali, Minggu (17/11/2018). Apalagi dalam waktu dekat atau awal Desember ini stakeholder pariwisata Bali di bawah payung Bali Tourism Board dan Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan Sales Mission ke Shanghai dan Beijing, Tiongkok.

Dalam Sales Mission tersebut rombongan yang dipimpin Wakil Gubernur Bali akan memberikan informasi yang benar tentang situasi dan kondisi kepariwisataan Bali. Bali sedang gencar-gencarnya memperbaiki kualitas pelayanan terhadap wisatawan Tiongkok agar Bali bisa bersaing dengan kompetitor (destinasi lain) yang sama-sama ingin merebut pasar wisatawan Tiongkok. Komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah Tiongkok melaui Konjen Tiongkok yang bertugas di Bali terus ditingkatkan.

Baca juga :

Dua Toko “Shopping” Tiongkok Disegel di Denpasar, Sisanya Tunggu Deadline

Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan, antara lain, dengan memperbaiki tata niaga dan menghapus praktik “zero tour fee” dan menambah jumlah pramuwisata berbahasa Mandarin yang memiliki kompetensi dan memahami kebudayaan Bali. Sejauh ini disinyalir 60% wisatawan Tiongkok yang berkunjung ke Bali membeli paket “zero tour fee”, membayar paket wisata sangat murah karena paket wisata tersebut disubsidi oleh pihak lain dan dalam praktiknya banyak melanggar hukum. Dalam praktik “zero tour fee” ini juga tidak mengindahkan keselamatan (safety) wisatawan Tiongkok.

Ketua BTB Bali (GIPI Bali), IB Agung Partha mengakui sudah mengantisipasi akan terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan Tiongkok menyusul dilakukannya penertiban terhadap toko-toko souvenir yang menjual produk buatan Tiongkok yang melanggar hukum. Penurunan jumlah kunjungan ini diperkirakan akan berlangsung 3-6 bulan kedepan. “Dengan komunikasi yang intens antar Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Tiongkok, diharapkan jumlah kunjungan wisatawan Tiongkok akan mulai meningkat sesuai dengan tata niaga yang lebih baik dan sehat,” ujarnya.

Baca juga :

Usulkan Ijin Travel Bandel, ASITA Bali Dukung Rekomendasi Toko “Shopping” Tiongkok Bodong Ditutup

Komponen pariwisata di Bali diharapkan bersabar dan dapat mendukung kebijakan pemerintah yang berusaha keras menegakkan hukum dan perbaikan tata niaga kepariwisataan. mas/ama