Era Gubernur Koster, Kepala BKD Bali Jamin Tak Ada Jabatan “Titipan”

[socialpoll id=”2542672″]

Denpasar, JARRAKPOS.com – Setelah memenuhi proses yang panjang selama seleksi akhirnya pejabat Eselon II dilantik oleh Gubernur Bali, Wayan Koster di Gedung Wiswasabha Kantor Gubernur Bali, Rabu (10/4/2019). Kepala BKD Provinsi Bali Ketut Lihadnyana memastikan tidak ada istilah jabatan Eselon II titipan di masa Gubernur Koster. Karena proses kali ini bukanlah proses yang gampang diraih, maka ditegaskan ketika nanti ada yang bermain seperti halnya permainan lobi-lobi atau pun membayar jabatan dengan sejumlah uang dipastikan akan gugur.

.

Lihad menegaskan, pejabat Eselon II yang dipilih dan dilantik Gubernur Koster dipastikan tidak ada lagi istilah titipan. Pasalnya, setelah Tim Pansel melakukan tugasnya mulai dari pengumuman, seleksi administrasi dan assesment dilanjutkan membuat karya tulis dan wawancara, hingga Tim Pansel bisa mendapatkan tiga terbaik dari yang mendaftar yang dinilainya transparan dan langsung diumumkan. Baru akhirnya keputusan dari Gubernur Koster yang mengambil keputusan siapa terpilih menjabat pejabat.

Baca juga : Majukan SDM Bali, Gubernur Koster Bantu Selesaikan Masalah Kepengurusan Yayasan Dwijendra

“Sebagaimana saat waktu apel disiplin yang dipimpin langsung Pak Gubernur, dimana para peserta yang mengikuti pendaftaran seleksi dengan nilai tertinggi pasti akan dipilihnya,” tandasnya seraya menyebutkan setelah proses tersebut dibawa ke Komisi Aparatur Negara di Jakarta, dan rekomendasi dari KSN sudah turun untuk dilanjutkan ke proses berikutnya yaitu penetapan SK dan pelantikan oleh Gubernur. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sebelum Pilpres Pak Gubernur bisa melaksanakanya tanpa harus ditunda lagi,” tandasnya.

.

Lihad meyakinkan, di BKD yang mempunyai tag line Jujur, Terbuka dan Transparan, pihaknya langsung memberikan ke peserta google form, agar peserta test juga bisa memberikan kesan dan pesan mereka. Selanjutnya pada rekam jejak, para peserta test bisa menilai dirinya dan orang lain, kenapa mereka nilainya lebih baik dan tinggi sedangkan saya lebih rendah. “Disanalah terbukanya BKD, sehingga format yang pihaknya berikan tidak ada lagi yang protes, dan tidak ada lagi istilah titipan. Sudah menjadi komitmen Pak Gubenur, kalau di Pemprov perekrurtan dan mutasi tidak ada istilah titipan,” katanya.

Baca juga : Selain Catut Nama Rochineng, 48 CPNS Bodong Dipastikan Tak Ada Kaitan Era Gubernur Pastika

Pihaknya juga menghimbau kepada para pejabat, untuk tidak melakukan kasak kusuk mencari siapa, sebab itu akan rugi dan tidak ada artinya. Lebih baik waktu tersebut disiapkan untuk mempersiapkan dirinya. Jadi bila nanti yang terpilih diyakinkan mereka semua mempunyai kompetensi dan juga berintregirtas, karena pada saat rekam jejak apakah peserta pernah kena masalah. Sedangkan untuk Eselon III dan IV dalam pengaturan posisi, dilakukan setelah eselon III naik ke II berapa formasi di eselon III, brapa juga formasi di eselon IV itu baru bisa kelihatan, sedangkan sekarang baru bisa melakukan pengadaan untuk eselon III dan IV dan itu tetap transfaran.

.

Tidak hanya itu saja peran media disini juga sangat berperan penting dalam mengawasi proses seleksi pejabat Eselon. “Nah disinilah peran media kami harapkan untuk mencari tahu apakah nanti ada permainan lobi-lobi ataupun uang segera laporkan kepada kami dan dipastikan mereka pasti gugur baik itu eselon II, III dan IV,” ucapnya. tim/ama