Connect with us

POLITIK

Dewan Desak Pemprov Bali Keluarkan Kebijakan Terima Calon Siswa SMA/SMK Tercecer

Published

on

Denpasar, JARRAKPOS.com – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, Ir. I Gusti Putu Budiarta menyampaikan masih banyak calon siswa lulusan SMP tercecer, karena tidak diterima di sekolah SMA/SMK Negeri yang dituju. Alasannya beragam, mulai dari jarak antara rumah dan sekolah serta biaya pendidikan akibat dampak ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu Dewan mendesak Pemprov Bali mengeluarkan kebijakan khusus bagi seluruh siswa yang tercecer agar segera bisa tertampung. “Jadi masih banyak siswa lulusan SMP yang masih tercecer, mungkin karena Covid mereka tidak mampu membayar ke sekolah swasta. Jadi mereka menginginkan biar dia (siswa, red) ditampung di sekolah negeri,” ujar Gusti Budiarta saat dihubungi di Denpasar, Jumat (10/7/2020).

1th-ik#7/7/2020

Laporan siswa tercecer tersebut diungkapkannya sudah disampaikan kepada Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama untuk selanjutnya disampaikan kepada eksekutif dalam hal ini Gubernur Bali, Wayan Koster. Mengingat jumlahnya mencapai ribuan, maka ia menyatakan pemerintah harus mengambil kebijakan strategis agar siswa tercecer bisa ditampung di sekokah negeri khusus bagi siswa yang memang benar belum mendaftar di sekolah swasta. “Kalau saya kan jelas upayanya yang kita lakukan untuk bisa menampung yang masih tercecer kalau bisa. Harapan kita kepada eksekutif buat kebijakanlah lagi (seperti tahun lalu, red) gitu. Mendesak dibukakan Rombel (Rombongan Belajar) apalah namanya itu, yang jelas anak-anak tidak ada yang tercecer karena pendidikan itu sangat penting untuk meningkatkan SDM masyarakat kita,” harapnya.

Gusti Budiarta juga mengingatkan bahwa persoalan yang dihadapi dunia pendidikan di Bali saat ini cukup rumit. Untuk itu jangan sampai terjadi, ada siswa yang ingin melanjutkan sekolah malah tidak bisa bersekolah karena alasan tercecer tersebut. Pemerintah juga diminta memahami masalah lain yang dihadapi para orang tua siswa dalam hal pembiayaan sekolah putra-pitri mereka. “Apalagi kondisi Covid begini, jelas mereka merasakan dampak ekonomi sangat besar di masyarakat. Mereka tidak mampu membayar uang sekolah, mereka ingin dapat gratis dan ditanggung oleh pemerintah. Banyak itu, datanya kita harapkan setiap kabupaten mengumpulkan data siswa yang masih tercecer perkiraan kurang lebih ribuan lah. Jelas harapan kita mendedak eksekutif, Gubernur dalam hal ini,” tandasnya. red/ama

Continue Reading
Advertisement