Connect with us

POLITIK

Sudirta Sebut Leadership Jokowi Terapkan ‘’Teori Makan Bubur Panas’’

Published

on

Denpasar, JARRAKPOS.com – Di tengah berbagai kritik, tekanan, bahkan ancaman terhadap eksistensi ‘’Empat Pilar MPR RI’’ yang merupakan konsensus kebangsaan, Presiden Joko Widodo yang terlihat santun, bijak, tetapi sangat tegas menjalankan pemerintahan, yang menurut pengamatan saya telah menerapkan ‘’teori makan bubur panas’’, dalam menghadapi kompetitor maupun lawan-lawan politik. Anggota MPR/DPR RI Dapil Bali, Wayan Sudirta, menyatakan hal itu dalam Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan, di hadapan peserta ‘’offline’’ dari PHDI Bali serta peserta ‘’online’’ yang terdiri mahasiswa, Perbekel, Bidan, Relawan, dan eksponen masyarakat lainnya, Selasa, 22 September 2020.

1bl#bn-15/9/2020

Sudirta menyampaikan hal itu menjawab berbagai pertanyaan peserta seputar eksistensi 4 pilar kebangsaan, yang mengalami rongrongan oleh kelompok-kelompok yang sering melakukan serangan secara membabi buta terhadap Pemerintah, menyerang Pancasila sebagai ideologi negara dan ingin menggantinya dengan ideologi lain, mempersoalkan bentuk negara, konstitusi serta kebhinnekaan, untuk diganti dengan sistem tunggal lain. Komentar disampaikan oleh beberapa peserta: Made Bandem Danan Jaya, SH, Made Arka, S.Pd, M.Pd, Dr. Putu Winanti, S.Ag, M.Si, Dr. Gde Sutarya, Gde Budiana, Shri Bayu, Dr. Made Suasti Puja.

Dalam paparan awal sekitar 20 menit, Sudirta menguraikan, bahwa aktualisasi dari sila ke-5 Pancasila, yakni masalah keadilan sosial, termasuk diantara yang dirasakan tertinggal aktualisasinya dibanding sila pertama sampai sila keempat. Kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinan,masalah-masalah HAM relatif baik, persatuan serta demokrasi, walaupun masih banyak kekurangan disana-sini, disebutkan relatif sudah baik.

1bl#ik-15/9/2020

Keadilan sosial dirasakan sangat tertinggal dalam proses pembangunan pada masa-masa sebelumnya, akan tetapi di masa pemerintahan Jokowi dinilai sudah cukup banyak melakukan terobosan untuk memajukan negara dan bangsa. Dalam dua periode kepemimpinannya, setidaknya Joko Widodo dan kabinetnya sudah mengukir ‘’40 prestasi’’ yang benar-benar original, sehingga memberi harapan bahwa keadilan sosial sedang dilaksanakan dan menuju arah yang lebih baik, kata Sudirta.

Diantara prestasi itu adalah, pembayaran ganti untung korban eksplorasi lumpur Lapindo yang sebelumnya berlarut-larut, pembubaran Petral yang diduga ada permainan mafia, BBM satu harga sampai ke Indonesia timur yang sebelumnya satu liter bensin bisa seharga Rp 60.000,-, pembangunan sejumlah lapangan terbang di daerah, pembagian sertifikat prona untuk rakyat miskin, pembangunan jalan desa sepanjang 121.709 km melalui alokasi dana desa, sampai pada diterbitkannya Perpu tentang Ormas serta pencabutan badan hukum HTI (Hisbu Tahrir Indonesia). Pemberantasan korupsi dan ‘’asset recovery’’ dari dana-dana yang diduga hasil korupsi, juga telah nyata ditunjukkan yang merupakan langkah strategis yang dilakukan dengan cerdas oleh Joko Widodo.

Para peserta yang hadir merupakan pengurus di PHDI, ada yang berprofesi pengacara, dosen di Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa, praktisi pariwisata, jurnalis, dan lainnya. Diantara mereka, seperti Made Bandem Danan Jaya menanyakan, apa langkah-langkah negara dari segi regulasi, untuk memperkuat 4 pilar kebangsaan ini, guna mencegah bahaya laten yang merongrong Pancasila, setelah adanya pencabutan badan hukum dari organisasi radikal yang ingin mengganti dasar negara, yakni Pancasila. Tanpa, tindak lanjut yang terstruktur untuk mencegah bahaya laten tersebut, ke depan tetap akan ada ancaman terhadap 4 pilar kebangsaan, karena orang-orangnya tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang merongrong ideologi Pancasila, melalui organisasi dalam bentuk yang lain.

Advertisement

Bandem mengharapkan ada tindakan lebih tegas dari negara kepada perongrong ideologi Pancasila, selain mensosialisasikan nilai-nilai luhur Pancasila secara objektif, tanpa menjadikannya sebagai alat kekuasaan oleh siapapun juga. Putu Winanti dan Gde Sutarya mengusulkan sosialisasi Pancasila diperkuat dengan pendidikan bela negara untuk generasi muda, agar mereka mengerti sejarah dan latar belakang dari 4 pilar kebangsaan tersebut. Sudirta menjelaskan dan yakin bahwa aspirasi-aspirasi tersebut sudah menjadi atensi pemerintah. Namun, Presiden Joko Widodo sangat berpengalaman, berani dan cerdas, yang leadershipnya menerapkan ‘’teori makan bubur panas’’.  Melihat Langkah-langkah Joko Widodo seperti yang tampak selama ini, saya jadi teringat tentang strategi yang diajarkan dalam kitab Sam Kok, Sun Tzu ataupun Mahabharata.

1bl#ik-11/9/2020

‘’Karena permasalahannya merupakan akumulasi dan kompleks, Presiden Jokowi memilih strategi merangkul, memperkuat koalisi, meredam tekanan oposisi untuk memperkuat pemerintahan, dengan tujuan akhir untuk wujudkan yang terbaik untuk keutuhan bangsa dan negara,’’ katanya, sembari meyakinkan, pada saat yang dihitung pas, Jokowi akan mengambil langkah tegas dan terukur, kepada siapapun yang ingin merongrong NKRI dan Pancasila dan menggantinya dengan ideologi lain. ora/jmg

Continue Reading
Advertisement