Connect with us

PARIWISATA

Industri Pariwisata Siap Dibuka, Graha Wicaksana Desak Pemprov Bali Jalankan New Normal

Published

on

Badung, JARRAKPOS.com – Pelaku usaha di sektor industri pariwisata di Bali kini mulai menjerit karena dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, B.Com.MM., bahkan menyampaikan sudah banyak pelaku pariwisata di Kabupaten Badung kini sudah diujung kemampuan untuk tetap bertahan. Untuk itu muncul desakan dan harapan agar pemerintah dalam hal ini Pemprov Bali segera membuka keran ekonomi Bali menuju adaptasi normal baru atau new normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

1bl-bn#29/5/2020

“Ada sekitar 20 ribu usaha di Bali yang bergelut di bidang pariwisata, nah ini akan berteriak kalau ini berkepanjangan. Karena beban mereka kan juga banyak sekali, beban operasional untuk menjaga tempat usaha, tetap memberikan gaji karyawan, beban listrik dan operasional lainnya. Kalau ini berkepanjangan ya saya rasa banyak pelaku industri disektor pariwisata akan berteriak. Disinilah peran pemerintah untuk memberikan bantuan, motovasi dan support sehingga pelaku industri itu bisa bangkit kembali,” terang Graha Wicaksana saat ditemui di Badung, Rabu (3/6/2020).

Sebagai salah satu pelaku usaha di sektor pariwisata, Graha Wicaksana sangat menyadari pentingnya mengikuti intruksi dan imbauan dari pemerintah pusat hingga daerah terkait upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Namun dalam kondisi saat ini ia menilai ada asas ketidak adilan terjadi, dimana masih banyak usaha lain masih bisa tetap menggeliat sementara sektor pariwisata seakan mati suri karena banyak tempat wisata ditutup. “Harus ada asas keadilan. Di satu sisi mall dibuka, nah kita berharap fasilitas umum seperti pantai untuk melepas penat juga dibuka. Kami berharap supaya bisa diperlakukan sama dan tentunya kembali pada kebijakan ada di pemerintah,” ujarnya.

1th-bn#1/2/2020

Sebagai komponen masyarakat, tentunya ia menilai anjuran dan inbauan pemerintah harus dijalankan dengan baik oleh semua pihak. Melalui rencana penerapan new normal pihaknya juga mendesak agar pemerintah segera melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan industri pariwisata untuk menyiapkan instrumen yang akan dijalankan. Sangat disadari bila tidak dilakukan persiapan lebih awal maka akan sulit membangun komunikasi dan kekuatan bersama untuk kembali menggerakkan ekononi di Bali seperti sebelumnya. Pemerintah juga diminta mempersiapkan formula dalam menyelamatkan dunia usaha karena tidak sedikit kemampuan bertahan pelaku usaha sudah berada di ujung tanduk.

“Seperti apa new normal itu, dan apa yang harus dilakukan oleh pelaku-pelaku pariwisata nanti dalam rangka mensukseskan program pemerintah. Itu kan sampai sekarang belum ada sosialisasinya sampai ke bawah. Pada prinsipnya kita sebagai masyarakat mengikuti anjuran dari pemerintah apa yang terbaik itu yang akan kita ikuti. Saya rasa berat kalau situasi ini sampai terus berlangsung sampai akhir tahun. Kita melihat belum dibukanya transportasi publik seperti Bandara dan lain sebangainya seperti semula membuat kita akan sulit bangkit. Apalagi saya dengar informasi dari teman-teman agent pariwisata di luar negeri yang mengisyaratkan bahwa dampak pamdemi ini akan cukup panjang,” ungkapnya.

1bn-ik#28/12/2019

Pelaku usaha juga diungkapkannya sangat mengharapkan adanya stimulus dari pemerintah agar nanti saat pelaksanaan new normal bisa kembali beroperasi. Dari sisi karyawan dan manajemen usaha dipastikan seluruh industri telah mempersiapkannya secara matang, sehingga hanya menunggu petunjuk untuk kembali buka secara bertahap. “Kta menunggu adanya progran sitimulus untuk membantu pelaku industri pariwisata, untuk saat ini kita tetap bertahan saja. Itu (stimulus, red) kan sudah dicanangkan dan dibuatkan dalam peraturan pemerintah tinggal menunggu realisasinya seperti apa? Mungkin nanti ada Bailout (dana talangan, red). Kalau karyawan sudah siap kerja, termasuk menyiapkan segala pirantinya. Cuma kapan diberikan izin buka, kan itu. Belum ada informasi lebih lanjut dari pihak pemerintah sebagai regulatornya,” ungkap Ketua PAC PDI Prjuangan Kecamatan Kuta itu. eja/ama

Advertisement
Continue Reading
Advertisement