Citra Pariwisata Bali Tercoreng, Saat Hadang Kampanye Sandiaga Uno

[socialpoll id=”2540016″]

[socialpoll id=”2540018″]

[socialpoll id=”2540019″]

[socialpoll id=”2540020″]

Denpasar, JARRAKPOS.com – Kedatangan Cawapres Paslon no 02, Sandiaga Uno ke Bali menurut, Ketua DPD Demokrat Bali, I Made Mudarta dipastikan untuk memberikan visi misi program dari Paslon 02 tersebut. Artinya, masyarakat Bali dalam memilih saat Pilpres nanti tidak ibaratkan membeli kucing dalam karung. Momentum kedatangan Sandiaga ke Bali merupakan suatu momen yang sangat baik sekali, karena tidak semua daerah maupun propinsi bisa dikunjungi oleh para Capres maupun Cawapres mengingat, waktu kampanye sangat terbatas. Politisi asal Gumi Makepung itu sangat bersyukur dengan kedatangan Sandiaga ke Bali. Pasalnya Bali merupakan destinasi pariwisata di mata dunia yang terbukti akan keramah tamahan penduduknya, sekaligus Bali juga mempunyai adat budaya yang sudah terkenal sampai mancanegara.

Disebutkan, ketika ada upaya kelompok tertentu menghalangi salah satu Cawapres untuk memaparkan visi misinya 5 tahun kedepan, di hajatan Pilpres itu berati sama saja dengan mengahalangi hak rakyat untuk mendengarkan penyampaian visi dan misi program kerjanya, sebab suara rakyat merupakan suara Tuhan. “Filosofinya siapa yang berani dengan rakyat, berati berani dengan Tuhan. Jadi, dengan penghadangan Cawapres di Bali dan sampai diberitakan oleh media sudah jelas sudah mencoreng citra pariwisata di Bali, dan menjadi dampak negatif seolah-olah Bali tidak paham berdemokrasi,” tandasnya Senin, (25/2/2019).

Baca juga : Ismaya : Kami yang Memiliki Tanah Bali, Wisata Halal Tak Bisa Dipaksakan di Bali

Mudarta menambahkan, adanya pengahadangan kunjungan Sandiaga ke Bali di zaman demokrasi dinilainya sangat tidak bagus. Sebab, kedua Paslon tersebut sudah ditetapkan oleh KPU. Artinya, kedua Paslon tersebut merupakan putra terbaik negara yang salah satunya akan menjadi pemimpin bangsa. “Kita harus bisa menghormati kedua Paslon tersebut, dan pihak keamanan juga wajib memberikan perlindungan. Ketika nanti salah satu Paslon terpilih menjadi presiden yang dipilih oleh rakyat, kita harus bisa menghormati selama 5 tahun kepemimpinannya,” tuturnya seraya menegaskan, masyarakat di Bali sudah cerdas dalam memilih presidennya.

Jadi, ketika ada Paslon yang datang ke Bali untuk berkampanye pasti mereka tidak ada yang memaksa untuk memilih dirinya, dan rakyat juga diberikan kebebasan untuk memilih pada 17 April 2019. Disatu sisi, Bali sangat menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila, tetapi ketika terjadi penghadangan Cawapres yang akan memaparkan visi misinya jelas itu sudah melanggar nilai-nilai Pancasila. “Sesungguhnya, kita tidak boleh melarang orang melakukan ekspresinya apalagi sudah sesuai dengan konstitusi. Mari kita jaga nama baik Bali di mata nasional maupun dunia,” ujar Mudarta dan berharap, para elite politik bisa memberikan contoh pendidikan politik yang sehat, sesuai dengan konstitusi, kultur budaya. Jangan terkesan mengkotak-kotakan warna di daerah apalagi kalo ada by design politik. Pihaknya menginginkan para elite memberikan kebebasan untuk memilih, tidak ada penggiringan opini.

Baca juga : Gak Masuk Akal, Warga Muslim Bali Pertanyakan Konsep Pariwisata Halal Sandiaga Uno

“Semua yang terjadi di Bali pasti sudah direncanakan, tidak akan mungkin bergerak sendiri, pasti ada yang memerintah, begitu juga pendanaannya. Karena tidak ada orang bangun pagi langsung melakukan penghadangan melarang Cawapres berkampanye,” imbuhnya. Mudarta melanjutkan, ketika Paslon 02 terus dihalangi berkampanye di daerah-daerah. Justru akan menarik masa swingporter untuk memilih Paslon tersebut. “Pasti akan ada simpati dari masyarakat, dan aksi penghadangan bisa menjadi blunder. Seperti dulu Pak SBY yang bilang seperti anak TK oleh lawannya, justru mendapat simpati dari masyarakat terpilih menjadi presiden,” tutupnya. tra/ama