Connect with us

DAERAH

Bupati Giri Prasta Hadiri Paruman Agung Desa Adat Kiadan Pelaga

Published

on


Badung, JARRAKPOS.com – Adat agama dan budaya bukan hanya menjadi nafas kehidupan sehari-hari orang Bali, tetapi juga merupakan gerbong lokomotif industri pariwisata yang membuat Badung terkenal di dunia internasional. Atas dasar itu, Pemkab Badung mengimplementasikan Program Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang mencakup bidang pangan sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, adat agama dan budaya, jaminan sosial dan ketenagakerjaan serta pariwisata. Karena landasan ideologis, filosofis, dan sosiologisnya mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan masa kini maupun masa depan, dengan jangkauan yang komprehensif meliputi sektor hulu, tengah, dan hilir.

Baca juga : Pemkab Badung Validasi Data PBI BPJS Kesehatan

Dengan mewujudkannya dalam berbagai bentuk program/kegiatan. Kaitannya dengan usaha pelestarian adat agama dan budaya yang selama ini menjiwai pembangunan Kabupaten Badung, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta menghadiri paruman agung Desa Adat Kiadan Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Rabu (15/1/2020). Pada kesempatan tersebut Bupati Badung melakukan diskusi guna meluruskan persoalan-persoalan yang muncul akibat adanya miskomunikasi antara prajuru desa adat dengan warga setempat.

“Prajuru desa adat dengan masyarakat harus bergandengan tangan saling membangun keterbukaan komunikasi agar apa yang menjadi tujuan dan rencana kerja desa adat bisa dieksekusi sesuai keinginan bersama tanpa ada rasa saling mencurigai satu sama lainnya,” paparnya. Menurut Bupati Giri Prasta tokoh-tokoh adat Kiadan harus mentransformasi pola pikir dari menganut sistem aturan adat kuno dresta menjadi sistem adat yang dinamis agar sesuai dengan kondisi kekinian tanpa menghilangkan esensi dari adat istiadat setempat maupun konsep Tri Hita Karana, agar kondusifitas lingkungan Desa Adat Kiadan selalu terjaga.

Advertisement

Baca juga : Pemkab Badung Sepakat Optimalisasi Air Baku di Badung Selatan

Diingatkan pula penerapan aturan hukum adat harus sejalan dengan aturan hukum nasional, karena secara hirarki undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari perda. “Ini penting untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum baru di saat Desa Adat ingin menerapkan hukum adat guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah Desa Adat setempat.” imbuh Bupati Badung. mas/ama/*