Viral,Gelar Acara Langgar Prokes, Bupati dan Pejabat Pemda Hadir

Buol.Jarrakpos.com. Mengelar acara bertemakan Exsecutive FamiLi Gothering yang diduga melanggar protokol kesehatan (prokes) sejulah pejabat turut hadir di acara itu.

Seperti terpantau di acara Exsecutive famili Gothering rabu tgl 3 januari 2022 yang di gelar di wisata desa Lilito kecamatan Paleleh kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Sangat disayangkan ditengah pendemi para pejabat terpantau tidak mengunakan masker dan tidak mejaga jarak melakukan kerumunan, acara tersebut medapat reaksi dan kritikan miring dari toko Buol, Joni Hatimura S,sos.

Berikut pernyataan Joni melalui Web

“Ini adalah wujud, ketidak puasan terhadap kebijakan politik anggaran Bupati Buol yang tidak berpihak kepada kebutuhan riil rakyat dan skala prioritas, karena kebijakan anggaran selama ini terkesan berorientasi pada intrik kepentingan fee proyek yang dianggap ada seperti tiada dan tiada tapi ada”.

“Dan ini adalah sebuah fakta bahwa pemerintahan Amirudin Rauf, jelang 9 tahun, pemerintahannya dipandang tidak berkuaalitas.
Sehingga tak heran rakyat menbandingkan keberhasilan amran batalipu mantan Bupati” .

Buol yang menghabiskan dana daerah hanya 3,7 triluun tapi rakyat melhtnya pada pembangunan dan penataan kota,dgn amirudin yang kini menghabiskan uang rakyat tidak kurang dari 7,8 triliun tapi tidak terlihat apa yang dia ajukan, semua yang sukses membangun program yg luar biasa tapi wujudnya yang luar prakiraan rakyat raib, kemana dana sebesar itu, inilah kebijakan yang diseting diplintir sebagai program program lifeservis, alias hebat dalam program tapi nol dalam fakta, Swasembada beras, P3K, taura, one man one cow, yang kesemuanya menghabiskn uang rakyat kurang lebih 70 an, bahkan mungkin ratusan milyar sangat sulit utk dibuktikan, walau dalam angka murka mampu membuktikan keberhasilan itu pd hal secara fisik sangat sulit dibuktikan, dan ini bukan rahasia lagi bagi masyarakat dikabupaten Buol”.

“Jelas sikap amarah rakyat ini adalah luapan kejengkelan rakyat pada bupati yang pemegang roda kebijakan daerah alias kebijakan yang tidak berkualitas itu”.

Sumber : Joni Hatimura
Wartawan : Karno
Editor : Kurnia