Pemerintah Provinsi Bengkulu Diam Edwar Samsi Ketua Komisi IV DPRD Provinsi : Walapun Itu Hujatan Kepala BPDB Harus Tegas

Bengkulu, JarrakPos – Dugaan penyimpangan penggunaan aset yang milik BPBD Provinsi Bengkulu nampaknya tidak ada ketegasan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Hingga saat ini, belum ada tindak lanjut yang diambil Pemprov Bengkulu, terhadap dugaan penyimpangan penggunaan kendaraan mobil dan kapal milik BPBD tersebut.

“Terlepas dari kepala BPBD ataupun karyawan yang punya hajatan, karena mobil itu memang diperuntukkan untuk membantu orang terkena bencana,” tegas Ketua Komisi IV, Edwar Samsi

Politisi PDI-P ini mengatakan, mereka sangat menyesalkan jika sampai aset daerah milik negara tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan diluar peruntukan.

Bahkan ia mengatakan, kelakuan tersebut termasuk kategori korupsi. Apalagi jika ketika kendaraan itu rusak, kemudian diperbaiki dengan membebankan dana dari APBD.

“Kita minta harus bertanggung jawab, tidak boleh dibiarkan seperti itu dan itu cukup yang terkahir,” tuturnya.

Dua Kendaraan Dinas Milik Bpbd Provinsi Bengkulu Yang Diduga Digunakan Diluar Tupoksi Edwar menegaskan, dirinya tidak ingin lagi ada laporan dari masyarakat soal mobil BPBD digunakan untuk mengangkut barang, kecuali untuk membantu warga mengungsi.

kata Edwar, ada karena untuk penyelamatan orang yang sedang mengalami musibah, misalnya kapal digunakan untuk menyelamatkan orang yang tenggelam di laut.

“Tapi kalo untuk prewed, untuk ngangkut alat musik, kan lucu lah,” tukasnya.

Sebelumnya, sempat heboh diberitakan. Kendaraan milik BPBD Provinsi Bengkulu tertangkap kamera warga sedang mengangkut alat musik disalah satu acara pernikahan. Tidak sampai disitu, bahkan juga beredar foto diduga kapal amfibi milik BPBD digunakan untuk fasilitas prewed anak kepala BPBD

Tidak pernah ada penjelasan dari kepala BPBD, setiap dihubungi selalu menghindar. Begitu pun dengan Sekretaris Daerah, Hamka Sabri, yang tidak berani berkomentar sedikitpun. Sementara, Gubernur Bengkulu, walaupun sempat diminta anggota DPRD Provinsi, Usin Abdisyah Putra Sembiring untuk menurunkan Inspektorat mengecek kebenaran informasi tersebut. Hingga berita ini tayang, lagi-lagi, tidak ada respon. Terkesan bersembunyi dan seolah persoalan ini adalah hal biasa yang terjadi di OPD Pemprov Bengkulu. (Adv)