Defisit Rp3,4 Triliun Hantui APBD Jabar, WiFi Dipangkas Tapi Gedung Dewan Tetap Digarap?

JARRAKPOS.COM — Narasi efisiensi anggaran tengah gencar digaungkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di tengah tekanan fiskal dan potensi defisit APBD 2026, sejumlah belanja pemerintah disebut harus diperketat.

Namun, di tengah kebijakan tersebut, aktivitas pekerjaan fisik masih terlihat di kompleks Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah pekerja masih melakukan aktivitas pada beberapa bagian bangunan. Pekerjaan terlihat menyasar area saluran serta bagian lantai atas gedung.

Pemandangan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai prioritas belanja pemerintah di tengah kebijakan efisiensi yang sedang berjalan.

Terlebih, Pemprov Jabar saat ini menghadapi potensi defisit APBD 2026 yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp5,7 triliun. Setelah dilakukan rekonsiliasi, angka tersebut disebut berhasil ditekan menjadi Rp3,4 triliun.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan koreksi angka tersebut pada 11 September 2026. Informasi serupa juga dipublikasikan melalui kanal resmi Pemprov Jabar.

Menurut Pemprov Jabar, potensi defisit tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat yang belum diterima, penerimaan cukai rokok yang tidak mencapai target, perubahan penerimaan pajak kendaraan seiring meningkatnya kendaraan listrik, serta pelaksanaan pembangunan di berbagai wilayah Jawa Barat.

Pekerjaan di Gedung DPRD Masih Berjalan

Di tengah kondisi fiskal tersebut, pekerjaan fisik di kompleks Gedung DPRD Jabar menjadi perhatian.

Seorang pekerja yang ditemui di lokasi mengatakan aktivitas pekerjaan telah berlangsung selama beberapa bulan.

“Saat ini kami mengerjakan penguatan saluran irigasi serta penambahan ruangan di lantai atas atau lantai dua,” ujarnya.

Pekerja tersebut menyebut pekerjaan berasal dari lingkungan dewan. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara rinci unit yang memerintahkan pekerjaan maupun sumber anggarannya.

Dengan demikian, nilai pekerjaan, nomenklatur kegiatan, sumber pembiayaan, waktu pelaksanaan kontrak hingga urgensi penambahan ruangan masih membutuhkan penjelasan resmi dari Sekretariat DPRD Jawa Barat.

Hal tersebut penting karena pekerjaan fisik yang terlihat di lapangan belum otomatis menunjukkan adanya pemborosan anggaran. Sebuah pekerjaan dapat saja merupakan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, pemeliharaan rutin, pekerjaan yang bersumber dari mata anggaran tersendiri, maupun bagian dari kebutuhan yang dianggap mendesak.

Persoalannya, informasi mengenai hal tersebut belum terbuka secara jelas kepada publik.

Defisit Rp3,4 Triliun dan Opsi Pinjaman

Kondisi fiskal Jabar membuat setiap kebijakan belanja menjadi semakin menarik perhatian.

Pemprov Jabar menyatakan potensi defisit Rp3,4 triliun masih akan ditangani melalui berbagai langkah, termasuk mempertimbangkan opsi pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Namun, pinjaman tersebut belum menjadi keputusan final. Pemerintah provinsi menyatakan kemampuan kas daerah masih akan menjadi salah satu pertimbangan sebelum langkah tersebut direalisasikan.

Pemprov Jabar juga telah menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan pada sejumlah belanja yang dinilai tidak secara langsung berdampak kepada masyarakat. Penyesuaian antara lain menyasar hibah, perjalanan dinas dan belanja operasional rutin.

Di sisi lain, data resmi Bapenda Jabar menunjukkan belanja modal tetap menjadi salah satu komponen pengeluaran pemerintah provinsi. Pada 17 September 2026, misalnya, realisasi belanja modal tercatat Rp13,61 miliar dalam laporan pengeluaran harian Pemprov Jabar.

Artinya, efisiensi tidak berarti seluruh aktivitas pembangunan atau belanja modal otomatis dihentikan. Yang menjadi pertanyaan publik adalah bagaimana pemerintah menentukan skala prioritas dari belanja yang tetap berjalan.

Gedung Sate-Gasibu Pernah Jadi Sorotan

Pekerjaan fisik di kawasan pusat pemerintahan Jawa Barat sebelumnya juga sempat menjadi perhatian publik, salah satunya penataan kawasan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu.

Namun, proyek tersebut perlu dibedakan dengan pekerjaan yang kini terlihat di kompleks DPRD Jabar.

Belum ada keterangan resmi yang menunjukkan bahwa pekerjaan di Gedung DPRD Jabar merupakan bagian dari paket penataan Gedung Sate-Gasibu atau berasal dari sumber anggaran yang sama.

Karena itu, membandingkan nilai kedua pekerjaan tanpa mengetahui nomenklatur dan sumber anggarannya berpotensi menyesatkan.

Yang lebih relevan justru meminta keterbukaan mengenai pekerjaan di Gedung DPRD Jabar: berapa nilainya, dari pos mana anggarannya, kapan direncanakan, dan apa urgensinya.

Snack Hilang, WiFi Wartawan Dipersoalkan

Pertanyaan mengenai efisiensi juga muncul dari pengguna fasilitas Gedung DPRD Jawa Barat.

Asep, warga yang mengaku beberapa kali menghadiri rapat paripurna DPRD Jabar, mengatakan snack yang sebelumnya tersedia bagi pengunjung kini tidak lagi diberikan.

Ia mempertanyakan kebijakan tersebut ketika pada saat bersamaan masih melihat pekerjaan fisik di lingkungan gedung dewan.

“Katanya efisiensi, tapi pembangunan di dewan terus dilakukan. Kalau memang harus diefisiensikan, kenapa membangun terus?” ujarnya.

Keluhan juga datang dari kalangan wartawan yang sehari-hari melakukan peliputan di Gedung DPRD Jabar.

Seorang wartawan yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Parlemen (IWP) mempertanyakan fasilitas WiFi yang disebut tidak lagi tersedia untuk mendukung aktivitas peliputan.

“Jika memang efisiensi, kenapa pembangunan terus dilakukan sementara WiFi dihilangkan? Kan aneh,” ujarnya.

Namun, dua hal tersebut tidak bisa langsung dibandingkan dari sisi nominal anggaran. Pengadaan makanan, fasilitas internet dan pekerjaan konstruksi dapat berada pada nomenklatur serta sumber pembiayaan yang berbeda.

Karena itu, pertanyaan utamanya bukan sekadar mengapa WiFi atau konsumsi dipangkas sementara pekerjaan fisik berlangsung.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana prioritas belanja tersebut ditentukan.

Publik Menunggu Penjelasan DPRD Jabar

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan terperinci dari pihak Sekretariat DPRD Jawa Barat mengenai pekerjaan yang sedang berlangsung tersebut.

Permintaan informasi mengenai penambahan ruangan, pekerjaan saluran, fasilitas WiFi hingga konsumsi diarahkan untuk disampaikan melalui jalur internal dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dengan belum adanya penjelasan resmi, sejumlah pertanyaan masih terbuka.

Di antaranya, berapa nilai pekerjaan fisik tersebut? Dari pos anggaran mana pembiayaannya? Kapan kontrak pekerjaan dimulai? Apa urgensi penambahan ruangan? Apakah pekerjaan sudah direncanakan sebelum kebijakan efisiensi diberlakukan? Dan apakah pekerjaan tersebut memang harus tetap berjalan pada saat kondisi fiskal daerah sedang tertekan?

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena Pemprov Jabar sendiri mengakui adanya potensi defisit APBD 2026 sebesar Rp3,4 triliun.

Terlebih, pemerintah juga sedang mempertimbangkan skema pembiayaan melalui PT SMI apabila kondisi kas daerah membutuhkan tambahan dukungan.

Pada akhirnya, isu ini bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya pemerintah melakukan pembangunan dan pemeliharaan gedung.

Yang menjadi perhatian adalah prioritas dan transparansi penggunaan uang publik.

Ketika efisiensi digaungkan dari tingkat pemerintah provinsi hingga berbagai perangkat daerah, masyarakat berhak mengetahui mengapa satu pengeluaran dipangkas sementara pengeluaran lainnya tetap berjalan.

Sebab, ukuran efisiensi bukan hanya soal berapa rupiah yang dipotong.

Efisiensi juga menyangkut pertanyaan yang lebih sederhana. Sebab, belanja mana yang dianggap penting, mana yang bisa ditunda, dan apa alasan pemerintah menetapkan prioritas tersebut.

Di tengah ancaman defisit Rp3,4 triliun, pertanyaan publik itu semestinya dijawab bukan dengan slogan efisiensi, melainkan dengan data, dokumen anggaran, dan penjelasan yang terbuka.***