Opini

KUNINGAN, Jarrakpos.com – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan menuai sorotan. Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, menilai banyaknya temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2025 yang berujung pada rekomendasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) bernilai miliaran rupiah patut menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas tata […]

KUNINGAN, Jarrakpos.com – Sesuai data pada Buku II dari BPK tentang laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2025 dengan nomor 31.B/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026 tanggal 28 Mei 2026 didapatkan dari data pemeriksaan oleh BPK sesuai dengan Neraca Pemerintah Kabupaten Kuningan per 31 Desember 2025 (audited) yang menyajikan Utang […]

KUNINGAN, Jarrakpos.com – Sesuai data pada Buku II dari BPK tentang laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2025 dengan nomor 31.B/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026 tanggal 28 Mei 2026 didapatkan data oleh BPK yang melakukan pengujian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan melakukan prosedur cash opname secara uji petik. […]

Oleh : Eko Mulyadi, S.I.P., M.Pd. Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, ketahanan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi atau pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga oleh kokohnya fondasi ekonomi di tingkat lokal. Dalam konteks Indonesia, fondasi itu adalah desa. Atas dasar itulah, Program *Koperasi […]

KUNINGAN, Jarrakpos.com – Sesuai data pada Buku II dari BPK tentang laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2025 dengan nomor 31.B/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026 tanggal 28 Mei 2026 didapatkan data oleh BPK sesuai LRA Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 (audited) yang menyajikan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar […]

KUNINGAN, Jarrakpos.com – Sesuai data pada Buku II dari BPK tentang laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2025 dengan nomor 31.B/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026 tanggal 28 Mei 2026 didapatkan data oleh BPK yang melakukan pengujian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan melakukan prosedur cash opname secara uji […]

KUNINGAN, Jarrakpos.com – Diketahui saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Irbansus Inspektorat Kuningan terkait temuan aduan dalam tata kelola keuangan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Kuningan berdasarkan perintah dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang suratnya ditujukan kepada Bupati Kuningan pada bulan Juni 2026. Menyusul adanya laporan aduan […]

KUNINGAN, Jarrakpos.com – Diketahui BPK perwakilan Jawa Barat telah merilis hasil LHP BPK tahun 2025 untuk Kabupaten Kuningan dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WTP yang didapat oleh Pemkab Kuningan ternyata tidak mudah karena sebelumnya pengumuman untuk Kabupaten Kuningan sampai diundur pengumuman resminya menjadi tanggal 25 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang didapat, Pemkab Kuningan […]

Oleh : Eko Mulyadi, S.I.P, M.Pd Sekretaris Jenderal Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, dalam Development as Freedom mengingatkan bahwa hakikat pembangunan bukan semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan memperluas kemampuan (capabilities) setiap manusia untuk hidup sehat, berpendidikan, dan memiliki kesempatan berkembang. Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa investasi terbesar sebuah bangsa […]

KUNINGAN, Jarrakpos.com – Anggaran belanja honorarium bernilai miliaran rupiah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam APBD tahun anggaran 2026 sangat rentan terhadap praktik korupsi dan modus penyimpangan. Kegiatan seminar dan rapat koordinasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) sangat rentan menjadi celah korupsi. Celah ini sering dimanfaatkan melalui berbagai bentuk manipulasi keuangan, di antaranya kegiatan fiktif (mark-up), […]