Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Tak Harus Pernah Jadi Kepala Bappeda, Khemal Pandu Disebut Punya Kans Jadi Sekda Pacitan?

Tak Harus Pernah Jadi Kepala Bappeda, Khemal Pandu Disebut Punya Kans Jadi Sekda Pacitan?

  • account_circle Yuniardi Sutondo
  • calendar_month Senin, 21 Sep 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Pacitan,JarrakPos.com-Anggapan bahwa calon Sekretaris Daerah (Sekda) harus memiliki rekam jejak sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) maupun Inspektur Inspektorat ternyata tidak sepenuhnya berlaku dalam dinamika birokrasi Pemerintahan.

Sejarah pemerintahan daerah menunjukkan, posisi Sekda tidak selalu lahir dari satu jalur karier tertentu. Rekam jejak kepemimpinan, pengalaman mengelola perangkat daerah, kapasitas manajerial, serta kemampuan memahami tata kelola pemerintahan menjadi bagian penting dalam perjalanan seorang pejabat menuju jabatan pimpinan birokrasi tertinggi di daerah.

Pada era pemerintahan Bupati Suyono, misalnya, calon Sekda tidak harus berasal dari mereka yang pernah menduduki jabatan Kepala Bappeda maupun Inspektur Inspektorat.

Sementara pada era pemerintahan Bupati Indartato, figur Sekda Suko Wiyono memang memiliki pengalaman lengkap di dua institusi strategis tersebut. Sebelum dipercaya menjadi Sekda, Suko Wiyono pernah menjabat Kepala Bappeda sekaligus Inspektur Inspektorat, yang pada masa sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Daerah (Bawasda).

Jejak berbeda juga terlihat pada perjalanan karier Sekda Maulana Heru Wiwoho Supadi Putro. Sebelum dipercaya menjadi Sekda Pacitan, ia pernah memimpin Dinas Pendidikan, kemudian mendapat amanah sebagai Kepala Bappeda dan selanjutnya menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Rangkaian perjalanan tersebut memperlihatkan bahwa karier menuju kursi Sekda dapat ditempuh melalui pengalaman birokrasi yang beragam.

Sumber internal di lingkungan Pemkab Pacitan menegaskan, pengalaman sebagai Kepala Bappeda maupun Inspektur bukan merupakan satu-satunya ukuran untuk menentukan kelayakan seorang pejabat menduduki jabatan Sekda.

“Yang jelas, mereka dari jajaran JPTP punya kesempatan untuk dicalonkan sebagai Sekda,” ujar sumber tersebut, Senin (21/9).

Menurutnya, meritokrasi birokrasi semestinya memberikan ruang yang proporsional bagi setiap pejabat pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang memenuhi persyaratan, memiliki kompetensi, rekam jejak, serta pengalaman kepemimpinan yang memadai.

Dalam konteks tersebut, nama Khemal Pandu Pratikna disebut memiliki peluang untuk masuk dalam bursa calon Sekda Pacitan di masa mendatang.

Secara administratif, Khemal Pandu disebut telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses pengisian jabatan pimpinan tinggi madya tersebut. Perjalanan kariernya juga tidak semata dibangun dari satu bidang pemerintahan.

Sebelum dipercaya sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Khemal Pandu pernah menduduki posisi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Pada saat yang sama, ia juga pernah dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial.

Pengalaman tersebut, menurut sumber tadi, menjadi modal tersendiri karena seorang Sekda dituntut memiliki pemahaman lintas sektor. Sekda bukan hanya administrator pemerintahan, tetapi juga berperan sebagai penggerak koordinasi antarpemerintah daerah, perangkat daerah, serta berbagai kepentingan pembangunan.

Dari sisi latar belakang pendidikan, Khemal Pandu juga disebut merupakan alumni Sekolah Tinggi Kepamongprajaan. Latar pendidikan tersebut dinilai memberikan bekal mengenai pemerintahan, administrasi publik, tata kelola birokrasi, serta kepemimpinan aparatur.

“Apalagi bila benar Khemal juga akan ditempa dengan dimutasi sebagai Kepala Dinas Pariwisata untuk pengayaan kemampuan sebelum mengemban amanah yang lebih besar,” kata sumber tersebut.

Bila skenario tersebut terjadi, pengalaman memimpin sejumlah perangkat daerah akan semakin memperkaya perspektif Khemal Pandu dalam memahami karakter birokrasi Pacitan secara lebih utuh.

Dalam perspektif meritokrasi, pengayaan pengalaman lintas organisasi perangkat daerah dapat menjadi bagian dari proses pembentukan seorang calon pemimpin birokrasi. Tidak harus selalu melalui Bappeda atau Inspektorat, sepanjang seorang pejabat memperoleh pengalaman kepemimpinan yang relevan, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

“Nggak harus di Bappeda dulu atau Inspektorat. Khemal layak untuk dipercaya sebagai Sekda masa depan,” tegasnya.

Pada akhirnya, kursi Sekda bukan semata persoalan dari OPD mana seorang pejabat berasal. Lebih dari itu, jabatan tersebut menuntut perpaduan antara kompetensi, pengalaman, integritas, kapasitas manajerial, serta kemampuan menjaga irama pemerintahan agar tetap berjalan efektif.

Karena itu, ruang bagi lahirnya Sekda masa depan Pacitan terbuka melalui proses yang menempatkan kompetensi dan meritokrasi sebagai pijakan, bukan sekadar dari mana seorang pejabat pernah menduduki jabatan.(Red/yun).

  • Penulis: Yuniardi Sutondo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Cegah Knalpot Brong, Satlantas Polres Kuningan Utamakan Edukasi dan Patroli

    Cegah Knalpot Brong, Satlantas Polres Kuningan Utamakan Edukasi dan Patroli

    • calendar_month Selasa, 25 Agt 2026
    • account_circle Ghana
    • visibility 87
    • 0Komentar

    KUNINGAN, Jarrakpos.com – Satuan Lalu Lintas Polres Kuningan terus mengintensifkan upaya preemtif dan preventif dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), khususnya di wilayah Kecamatan Ciawigebang. Salah satu yang menjadi perhatian adalah masih adanya potensi pelanggaran lalu lintas, termasuk penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau yang kerap disebut knalpot brong. Kapolres […]

  • Paripurna DPRD Cirebon Sahkan Dua Raperda Inisiatif Strategis, Terima Hantaran Perubahan APBD 2026

    Paripurna DPRD Cirebon Sahkan Dua Raperda Inisiatif Strategis, Terima Hantaran Perubahan APBD 2026

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 68
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Paripurna istimewa pada Rabu (16/9/2026) pagi. Di bawah pimpinan Wakil Ketua DPRD Teguh Rusiana Merdeka, S.H., sidang yang dihadiri Wakil Bupati H. Agus Kurniawan Budiman atau (Jigus), Forkopimda, Sekda, hingga para Camat se-Kabupaten Cirebon ini menjadi momen krusial pengesahan sejumlah regulasi vital bagi […]

  • Proses Hutan Adat Boti Masuk Tahap Lanjutan, Sosialisasi Ulang Dinilai Penting untuk Perkuat Pemahaman Masyarakat

    Proses Hutan Adat Boti Masuk Tahap Lanjutan, Sosialisasi Ulang Dinilai Penting untuk Perkuat Pemahaman Masyarakat

    • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 371
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Proses pengakuan Hutan Adat Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) terus bergerak menuju tahap lanjutan. Hal itu mengemuka dalam sebuah diskusi santai antara Anggota Komisi I DPRD NTT David Boimau dan Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang, Erwin, di Maxx Coffee Lippo Plaza Kupang, Jumat (19/6/2026) sore. Dalam diskusi yang berlangsung santai tersebut, […]

  • Rahmad Sukendar: Presiden Prabowo Harus Peka dan Lakukan Deteksi Dini demi Stabilitas Nasional

    Rahmad Sukendar: Presiden Prabowo Harus Peka dan Lakukan Deteksi Dini demi Stabilitas Nasional

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 597
    • 0Komentar

    Jakarta, jarrakpos.com |  Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, kembali melontarkan kritik tajam terkait kinerja pemerintah dalam merespons berbagai persoalan bangsa. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto harus lebih peka terhadap situasi nasional serta mampu melakukan deteksi dini agar setiap peristiwa penting di Indonesia bisa segera ditangani tanpa keterlambatan. “Seharusnya Bapak Presiden Prabowo lebih […]

  • Bank Bengkulu Resmi Turunkan Batas Saldo Minimum, Kini Cukup Rp 25 Ribu

    Bank Bengkulu Resmi Turunkan Batas Saldo Minimum, Kini Cukup Rp 25 Ribu

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 677
    • 0Komentar

    BENGKULU, jarrakpos.com– Mulai 1 Mei, Bank Bengkulu secara resmi menurunkan batas minimum saldo tabungan dari sebelumnya Rp 100 ribu menjadi hanya Rp 25 ribu. Kebijakan ini merupakan respons atas aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan. Plt. Direktur Utama Bank Bengkulu, H. Iswahyudi, menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan internal […]

  • Masalah ” Pipa Hantu ” Diduga Tempat Buang Limbah Dilaporkan ke Kejagung 

    Masalah ” Pipa Hantu ” Diduga Tempat Buang Limbah Dilaporkan ke Kejagung 

    • calendar_month Sabtu, 29 Agt 2026
    • account_circle Habil
    • visibility 104
    • 0Komentar

    BATAM, Jarrakpos.com – Keberadaan “Pipa Hantu” yang diduga kuat milik salah satu korporasi besar di Kota Batam dan berada di dalam area proyek drainase yang bersumber dari APBD Kota Batam sekitar Rp15 miliar makin panas. Jumat (28/8/2026), Arifin E. Pakpahan Bagian Hukum dan Advokasi DPW SWI Kepri melaporkan masalah itu ke Kejagung RI di Jakarta. […]

expand_less