Purbaya Setuju Sebagian dengan Jokowi: Whoosh Bukan Soal Untung, Tapi Soal Manfaat Sosial dan Pembangunan Daerah

Jakarta, Jarrakpos.com – Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh rupanya mendapat tanggapan menarik dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai, ucapan Jokowi yang menekankan nilai sosial daripada keuntungan finansial dalam proyek tersebut memang ada benarnya.

Menurut Jokowi, pembangunan Whoosh sejak awal tidak semata-mata dimaksudkan untuk mencari laba. Proyek itu, kata dia, lebih berfokus pada manfaat sosial seperti mengurangi kemacetan, menekan emisi karbon, dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

“Transportasi massal itu bukan diukur dari laba, tetapi dari keuntungan sosial, seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan produktivitas masyarakat,” ujar Jokowi di Surakarta, Senin (27/10).

Ia menjelaskan, macetnya lalu lintas di Jakarta dan Bandung menjadi alasan utama pembangunan Whoosh. Menurut perhitungannya, kerugian ekonomi akibat kemacetan di dua wilayah tersebut bisa mencapai Rp100 triliun per tahun — jumlah yang tentu tidak bisa dianggap remeh.

Jokowi juga menegaskan bahwa proyek seperti Whoosh, MRT, dan LRT membawa social return on investment — yaitu pengembalian dalam bentuk manfaat sosial, bukan uang tunai. Misalnya saja berkurangnya polusi udara, meningkatnya efisiensi waktu, hingga produktivitas masyarakat yang makin tinggi.

Purbaya: “Ada Betulnya Juga Sedikit”

Menanggapi hal tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa tak menampik pandangan sang mantan presiden. Ia mengakui bahwa proyek Whoosh memang punya misi lebih besar, yakni pengembangan wilayah atau regional development.

“Ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh tuh sebetulnya ada misi regional development juga. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan — misalnya di sekitar jalur pemberhentian kereta. Kalau itu tumbuh, ekonomi masyarakat sekitar bisa ikut naik,” ujar Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

Menurut Purbaya, manfaat ekonomi dari Whoosh baru akan terasa maksimal bila kawasan sekitar stasiun dan jalurnya dikembangkan secara serius. Ia menilai peluangnya besar: jika wilayah itu menjadi pusat aktivitas ekonomi baru, maka “balik modal sosial” yang dimaksud Jokowi akan benar-benar terasa dalam bentuk pertumbuhan ekonomi daerah.

Utang Besar dan Tantangan Pengelolaan

Meski begitu, proyek senilai US$7,2 miliar (sekitar Rp116,54 triliun, kurs Rp16.186 per dolar AS) ini masih menyisakan persoalan finansial yang cukup berat. Publik pun belakangan ramai memperbincangkan utang yang harus diselesaikan pemerintah terkait pembangunan Whoosh.

Namun, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN untuk menutup utang proyek tersebut. Ia menyebut, kini pengelolaan keuangan Whoosh sudah beralih ke Danantara, lembaga pengelola investasi milik negara.

“Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara. Mereka sudah dapat lebih dari Rp80 triliun dari dividen BUMN, jadi seharusnya bisa dikelola dari situ saja,” jelasnya.

Purbaya optimistis, selama pengelolaannya dilakukan dengan transparan dan strategi pengembangan wilayah sekitar berjalan lancar, Whoosh bisa memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang besar bagi masyarakat Indonesia.

Antara Ideal dan Realitas

Polemik soal proyek Whoosh memang tak pernah sepi. Di satu sisi, banyak pihak menilai proyek ini sebagai simbol kemajuan transportasi Indonesia yang sejajar dengan negara maju. Namun di sisi lain, kritik soal biaya besar dan manfaat yang belum terasa nyata masih terus bermunculan.

Bagi Jokowi dan sebagian ekonom, proyek ini adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa diukur semata dengan angka keuntungan. Sedangkan bagi pemerintah saat ini, tantangannya adalah memastikan proyek ini benar-benar memberi nilai tambah bagi rakyat — bukan sekadar monumen kebanggaan.

Meski begitu, satu hal yang pasti: Whoosh telah mengubah wajah transportasi Indonesia. Kini tinggal bagaimana “kecepatan” pembangunan di sekitarnya bisa mengikuti irama kereta cepat itu sendiri.