Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Pilkada 2024 Kuras Rp48,5 Miliar APBD Pacitan, Pengamat Dorong KPU-Bawaslu Jadi Ad Hoc

Pilkada 2024 Kuras Rp48,5 Miliar APBD Pacitan, Pengamat Dorong KPU-Bawaslu Jadi Ad Hoc

  • account_circle Yuniardi Sutondo
  • calendar_month Minggu, 4 Okt 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Pacitan,JarrakPos.com-Pesta demokrasi di daerah selama ini tak hanya menguras energi politik, tetapi juga anggaran pemerintah daerah.

Di Pacitan, penyelenggaraan Pilkada 2024 tercatat membutuhkan dukungan anggaran sekitar Rp48,5 miliar melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU dan Bawaslu.

Kini, ketika desain pemilu nasional dan pemilu daerah akan dipisahkan, muncul gagasan untuk mengubah konstruksi kelembagaan penyelenggara pemilu di daerah. KPU dan Bawaslu daerah diwacanakan tidak lagi menjadi lembaga permanen, melainkan bersifat ad hoc sesuai kebutuhan tahapan pemilu.

Jika gagasan tersebut benar-benar direalisasikan, konsekuensinya bukan sekadar perubahan struktur kelembagaan. Bagi daerah, yang paling terasa adalah soal beban anggaran.

Pengamat politik Pacitan, Heru Suranto Adi, menilai perubahan desain pemilu sebagaimana arah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) semestinya diikuti dengan penataan ulang kelembagaan sekaligus pembiayaannya.

Heru merujuk Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. Dengan desain tersebut, pemilu nasional dan pemilu daerah tidak lagi digelar dalam satu rangkaian waktu seperti konstruksi pemilu sebelumnya.

“Kalau pemilu nasional semua lembaga penyelenggara pemilu mulai level pusat, provinsi sampai kabupaten/kota akan terlibat aktif. Namun untuk pemilu daerah, ya hanya penyelenggara pemilu daerah yang akan terlibat,” kata Heru, Ahad (4/10).

Menurutnya, perubahan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi keberadaan struktur permanen KPU dan Bawaslu hingga tingkat daerah.

Sebab, ketika agenda pemilu nasional dan pemilu daerah dipisahkan, kebutuhan terhadap kelembagaan penyelenggara di daerah juga tidak selalu berlangsung dengan intensitas yang sama sepanjang waktu.

Di sinilah persoalan anggaran menjadi sorotan.

Heru menilai daerah yang selama ini harus menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada berpotensi mendapatkan ruang fiskal lebih besar apabila pembiayaan pemilu daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Karena itu, penyesuaian akan dilakukan khususnya bagi daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Harapannya, dengan diubahnya lembaga KPU dan Bawaslu menjadi ad hoc, pemda tidak lagi terbebani untuk membiayai Pilkada. Semua diharapkan menjadi beban APBN,” ujarnya.

Pengalaman Pacitan pada Pilkada 2024 menjadi contoh konkret besarnya beban tersebut.

“Dulu di Pilkada 2024, APBD Pacitan terkuras sekitar Rp48,5 miliar untuk nota perjanjian hibah daerah kepada KPU dan Bawaslu. Harapannya ke depan jika ada perubahan status lembaga KPU dan Bawaslu menjadi ad hoc, pemda tidak lagi terbebani NPHD,” tukasnya.

Bukan Sekadar Ganti Status

Namun, wacana KPU dan Bawaslu menjadi lembaga ad hoc tidak serta-merta dapat diberlakukan hanya karena adanya putusan MK.

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memang mengubah desain waktu penyelenggaraan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah. Akan tetapi, konsekuensi kelembagaan, tata kerja, hingga mekanisme pembiayaan tetap membutuhkan pengaturan lebih lanjut melalui perubahan regulasi oleh pembentuk undang-undang.

Artinya, KPU dan Bawaslu belum otomatis berubah menjadi lembaga ad hoc.

Jika gagasan tersebut nantinya dipilih, pemerintah dan DPR harus merumuskan desain baru secara menyeluruh. Termasuk menentukan kapan kelembagaan permanen berakhir, kapan badan ad hoc dibentuk, siapa yang mengangkat dan membiayainya, serta bagaimana menjamin independensi penyelenggara pemilu.

Persoalan pendanaan juga menjadi titik penting. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menempatkan anggaran penyelenggaraan Pemilu dalam APBN. Sementara penyelenggaraan Pilkada memiliki konstruksi pendanaan tersendiri yang selama ini melibatkan pemerintah daerah melalui mekanisme NPHD.

Karena itu, jika target akhirnya adalah membebaskan APBD dari pembiayaan Pilkada, perubahan tidak cukup hanya dengan mengubah status KPU dan Bawaslu menjadi ad hoc. Mekanisme pendanaan Pilkada juga harus ikut dirombak.

Perubahan itu tentu bukan perkara kecil.

Dengan kemampuan fiskal daerah yang terbatas, puluhan miliar rupiah untuk membiayai pesta demokrasi tentu memiliki konsekuensi terhadap ruang belanja pemerintah daerah. Jika beban tersebut dapat dialihkan ke APBN, anggaran daerah bisa diarahkan untuk kebutuhan lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pada akhirnya, wacana KPU dan Bawaslu menjadi ad hoc bukan hanya berbicara tentang siapa yang menyelenggarakan pemilu, tetapi juga pertanyaan yang jauh lebih sensitif bagi daerah: siapa yang harus membayar ongkos demokrasi?

Dan bagi Pacitan, pertanyaan itu punya angka yang cukup jelas: Rp48,5 miliar.(Red/yun).

  • Penulis: Yuniardi Sutondo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dinas Pertanian NTT Pastikan Data Kebutuhan Pupuk Disusun Sesuai Usulan Petani, Siap Koordinasi Jika Ada Kekeliruan

    Dinas Pertanian NTT Pastikan Data Kebutuhan Pupuk Disusun Sesuai Usulan Petani, Siap Koordinasi Jika Ada Kekeliruan

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 148
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Menyusul munculnya temuan adanya petani yang tercatat hanya memperoleh kuota pupuk bersubsidi sebanyak 43 kilogram per tahun dalam forum Sinergi Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang difasilitasi Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Dapil NTT II, Usman Husin, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan akan terus memperkuat koordinasi untuk […]

  • PK Golkar Sultan Daulat Bulat Dukung Fajri Munthe Maju di Musda DPD II Subulussalam

    PK Golkar Sultan Daulat Bulat Dukung Fajri Munthe Maju di Musda DPD II Subulussalam

    • calendar_month Sabtu, 18 Jul 2026
    • account_circle Rahmad Ariadi
    • visibility 148
    • 0Komentar

    SUBULUSSALAM, JARRAKPOS.COM – Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kecamatan Sultan Daulat secara resmi menyatakan dukungan kepada Fajri Munthe untuk maju sebagai calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Subulussalam periode 2026–2031. Dukungan tersebut diputuskan dalam Rapat Pleno PK Partai Golkar Kecamatan Sultan Daulat yang digelar pada Jumat, 17 Juli 2026. Rapat dipimpin […]

  • Legislator Demokrat Minta Pemerintah Perhatikan Honorer yang Telah Mengabdi 10 Tahun

    • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
    • account_circle Jumri
    • visibility 1.663
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf meminta agar tenaga honorer yang telah mengabdi selama lebih dari 10 tahun dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tanpa melalui tes. Hal tersebut dikatakan oleh Dede Yusuf di Jakarta pekan kemarin, Selasa (25/2/2025) “Usulan ini muncul sebagai solusi atas ketidakpastian status tenaga […]

  • Tepat di Harlah ke-53, Seluruh Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI Dilantik

    Tepat di Harlah ke-53, Seluruh Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI Dilantik

    • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
    • account_circle Ghana
    • visibility 104
    • 0Komentar

    KUNINGAN, Jarrakpos.com – Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kuningan, Ayep Setiawan, S.IP., menegaskan komitmen organisasi yang dipimpinnya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya pada peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-53 KNPI yang dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI se-Kabupaten Kuningan di Teras Pendopo Kabupaten Kuningan, Jumat […]

  • Usman Husin Jagokan Argentina Juara Piala Dunia 2026: Semoga La Albiceleste Kembali Angkat Trofi

    Usman Husin Jagokan Argentina Juara Piala Dunia 2026: Semoga La Albiceleste Kembali Angkat Trofi

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 187
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Dapil NTT II, Usman Husin, secara terbuka menjagokan Timnas Argentina untuk kembali menjadi juara Piala Dunia FIFA 2026. Dukungan itu disampaikannya setelah babak semifinal resmi mempertemukan empat tim terbaik dunia, yakni Argentina, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Menurut Usman, Argentina masih layak difavoritkan karena mampu mempertahankan […]

  • Kejati NTT dan Pelindo Regional 3 Perpanjang Kerja Sama, Perkuat Kepastian Hukum dan Pengamanan Aset Negara

    Kejati NTT dan Pelindo Regional 3 Perpanjang Kerja Sama, Perkuat Kepastian Hukum dan Pengamanan Aset Negara

    • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 158
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 kembali memperkuat sinergi dalam mendukung tata kelola perusahaan yang profesional, akuntabel, dan berlandaskan kepastian hukum. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan pada Kamis, 9 Juli 2026. Perpanjangan kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk […]

expand_less