Polemik Dugaan Korupsi Di Desa Wanasaba Kidul Berbuntut Panjang, Warga Kecewa Gagal Audensi Dengan BPD.

Cirebon, Jarrakpos.com – Penyegelan Rumah milik Kuwu (Kepala Desa-Kades) Desa Wanasaba Kidul oleh warga terkait dugaan kasus proyek bersamaan dengan BLT yang belum di bayar  memunculkan ketidak percayaan warga kepada Pemerintah Desa Wabasaba Kidul.

Atas ketidak percayaan tersebut Warga masyarakat Desa Wanasaba Kidul sempat melakukan demo pada  sabtu 1 Pebruari 2025 dan menuntut Kades Desa Wanasaba Kidul Umayah untuk mundur dari jabatanya.

Demo warga terjadi karena Pemerintah Desa dianggap tidak transparan dalam mengelola keuangan desa yang bersumber dari PAD, dana bantuan Pemkab Cirebon, Banprov Jabar, dan bantuan Pusat (DD), serta Aset Desa.

Ketidak transparanan tersebut menimbulkan kemarahan warga setelah warga mendengar adanya penjualan mobil inventaris milik Desa tanpa menempuh SOP.

Ditambah adanya pekerjaan yang menggunakan anggaran Dana Desa tahun 2024 yang batas waktu pekerjaannya sudah ditetapkan 2024, namun pekerjaannya baru terealisasi di tahun 2025.

Dan dugaan penyalah gunaan anggara kepemudaan yang jumlahnya sangat fantastis, namun tidak ada kegiatan kepemudaan yang di laksanakan melalui karang taruna, sedangkan penyerapan anggaran kepemudaan terserap dalam jumlah besar.

Selain itu ada permasalahan yang ingin di tanyakan oleh warga terkait adanya seorang Ketua BPD yang diduga berlatar belakan ASN yang tidak menempuh prosedur UU ASN, sehingga dianggap Double job yang melanggar aturan.

Dengan berbagai polemik yang ada, maka warga ingin mengetahui lebih dalam persoalan tersebut dengan mengirimkan surat audensi kepada BPD yang di kirim oleh warga pada tanggal 6 Februari 2025.

Permintaan audensi bertujuan untuk mengetahui tentang proses tahapan pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran dana desa di desanya, apakah ada musrenbangdes atau tidak dan mekanismenya ditempuh atau tidak.

Namun saat ditemui oleh warga BPD palah terkesan menghindar tanpa memberikan penjelasan dan tidak menemui warga yang ingin mempertanyakan tentang banyaknya polemik yang terjadi.

Warga menduga BPD tidak menjalankan fungsinya yang di atur dalam Permendagri No 110 tahun 2016, sehingga berakibat adanya dugaan Kerugian keuangan Negara di tingkat desa.

Hal tersebut diaungkapkan oleh Rasna salah satu warga Wanasaba Kidul bersama perwakilan warga lainnya kepada awak Media , pada Sabtu 8/2/25.

” Hari Kamis,tanggal 6 Pebruari 2025 kami melayangkan surat kepada BPD untuk mengajak audensi di Desa, dan surat tersebut kami buat atas permintaan Ketua BPD.

” Karena sebelumnya ketua BPD sendiri yang meminta kami untuk bersurat kepada BPD terlebih dahulu, Kata Rasna.

” Akan tetapi, hari ini kami sangat kecewa, karena di Desa tak ada satupun BPD yang dapat di temui, dan malah kami terkesan dihadapkan dengan Babinsa di balai desa. Kami tidak ada permasalahan dengan Aparat di luar Pemerintahan Desa, ” tuturnya.

Menanggapi hal yang sedang terjadi di Desa Wanasaba Kidul, organisasi Media Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR), melalui Juru Bicaranya Masto Angrianto mengatakan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tugasnya diatur oleh Permendagri No.110/2016 yang fungsinya membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

” Dengan adanya polemik tersebut, di duga Ketua BPD tidak mampu menjalankan fungsinya, bisa saja warga membuat Mosi tidak percaya untuk pemberhentian Ketua BPD yang dilayangkan ke Bupati .” Ujarnya.

” Saya juga berpendapat sebaiknya aparat di luar Pemerintahan Desa khususnya Babinsa, tidak melakukan hal yang memunculkan warga berpikir liar dan mengarah kepada warga merasa diinterogasi.

Menurut Masto, Babinsa harusnya hanya bersifat pengamanan dan memfasilitasi warga agar warga bisa bertemu dengan BPD, bukan palah mengintrogasi warga ” pungkasnya.