Biaya Pakan Tembus 85 Persen, Usman Husin Husin Desak Pemerintah Lindungi Peternak dan Pembudidaya Ikan
- account_circle Mario
- calendar_month 0 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

NTT, Jarrakpos.com- Lonjakan harga pakan yang terus membebani biaya produksi menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan usaha peternak dan pembudidaya ikan di Indonesia. Menyikapi kondisi tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, mendesak pemerintah segera menghadirkan kebijakan perlindungan agar pelaku usaha kecil tidak terus menanggung beban kenaikan biaya produksi sendirian.
Menurut Usman, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga harus memastikan masyarakat yang bekerja di sektor peternakan dan perikanan budi daya mendapatkan perlindungan serta keuntungan yang layak dari usaha mereka.
“Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada seluruh pelaku sektor pangan, termasuk peternak dan pembudidaya ikan. Jangan sampai mereka terus dibebani kenaikan biaya produksi, sementara harga jual hasil usahanya tidak mengalami peningkatan yang sebanding,” ujar Usman, (20/11/2026).
Ia menjelaskan, pakan merupakan salah satu komponen paling menentukan dalam keberlangsungan usaha peternakan dan perikanan budi daya. Ketika harga pakan terus meningkat, sementara harga jual hasil produksi relatif tidak berubah, keuntungan pelaku usaha semakin tergerus.
Persoalan ini, lanjutnya, bukan sekadar kenaikan harga barang, melainkan menyangkut kemampuan peternak dan pembudidaya ikan untuk mempertahankan usaha serta memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka.
Usman mengungkapkan, berdasarkan aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan Komisi IV DPR RI bersama penyuluh dan pembudidaya ikan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, biaya pakan bahkan dapat mencapai hampir 85 persen dari total biaya produksi.
Lebih memprihatinkan lagi, harga pakan dilaporkan telah mengalami kenaikan hingga empat kali sepanjang 2026. Sementara itu, harga jual ikan tidak mengalami peningkatan yang sebanding.
Kondisi tersebut membuat ruang keuntungan pembudidaya semakin sempit. Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin pelaku usaha kecil kesulitan melanjutkan kegiatan produksi karena pendapatan yang diperoleh tidak lagi sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.
Atas kondisi tersebut, Usman meminta pemerintah mengkaji kebijakan subsidi atau bantuan pakan yang tepat sasaran, khususnya bagi peternak rakyat dan pembudidaya ikan skala kecil.
Ia menilai, sudah saatnya dukungan pemerintah terhadap sektor pangan diberikan secara lebih merata. Jika petani memperoleh dukungan melalui kebijakan pupuk bersubsidi, peternak dan pembudidaya ikan juga perlu mendapatkan perhatian melalui kebijakan perlindungan terhadap kebutuhan pakan sebagai komponen utama produksi.
“Pemerintah perlu mengkaji skema subsidi atau bantuan pakan yang tepat sasaran, terutama bagi peternak rakyat dan pembudidaya ikan skala kecil. Kebijakan tersebut harus dirancang agar dapat membantu menekan biaya produksi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha masyarakat,” ucapnya.
Selain mendorong kebijakan bantuan pakan, Usman juga menekankan pentingnya memperkuat industri pakan dalam negeri, menjamin ketersediaan bahan baku, serta memperluas jaringan distribusi.
Menurutnya, pembangunan industri pakan di berbagai wilayah perlu didorong agar pasokan tidak hanya bergantung pada daerah tertentu. Dengan demikian, biaya pengangkutan dapat ditekan dan masyarakat di berbagai daerah memiliki akses terhadap pakan dengan harga yang lebih kompetitif.
Hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi daerah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Jarak antardaerah, keterbatasan jalur distribusi, serta biaya transportasi dan pengiriman antarpulau berpotensi membuat harga pakan yang diterima peternak dan pembudidaya ikan jauh lebih tinggi.
Bagi Usman, persoalan harga pakan di wilayah kepulauan tidak bisa hanya dilihat dari sisi harga produksi di tingkat pabrik. Pemerintah juga perlu memperhitungkan rantai distribusi hingga pakan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Karena itu, pemerataan akses terhadap pakan dengan harga terjangkau harus menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan, terutama di daerah-daerah yang menghadapi tantangan geografis dan biaya logistik.
Usman turut mengingatkan agar program pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan sarana dan prasarana produksi. Dukungan terhadap biaya operasional, kemudahan akses permodalan, pendampingan usaha, hingga kepastian pasar juga harus diperhatikan.
Ia mendorong kementerian dan lembaga terkait melakukan evaluasi terhadap tata kelola pakan nasional sekaligus merumuskan skema perlindungan yang dapat diakses peternak dan pembudidaya ikan secara berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor pangan tidak cukup diukur dari banyaknya hasil produksi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mempertahankan usaha dan memperoleh penghidupan yang layak.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan hasil produksi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat yang menghasilkannya. Pemerintah harus memastikan petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan memperoleh dukungan yang memadai agar usaha mereka tetap berjalan dan memberikan keuntungan yang layak,” tegas Usman.***
- Penulis: Mario





Saat ini belum ada komentar