Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Biaya Pakan Tembus 85 Persen, Usman Husin Husin Desak Pemerintah Lindungi Peternak dan Pembudidaya Ikan

Biaya Pakan Tembus 85 Persen, Usman Husin Husin Desak Pemerintah Lindungi Peternak dan Pembudidaya Ikan

  • account_circle Mario
  • calendar_month 0 menit yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

NTT, Jarrakpos.com- Lonjakan harga pakan yang terus membebani biaya produksi menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan usaha peternak dan pembudidaya ikan di Indonesia. Menyikapi kondisi tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, mendesak pemerintah segera menghadirkan kebijakan perlindungan agar pelaku usaha kecil tidak terus menanggung beban kenaikan biaya produksi sendirian.

Menurut Usman, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga harus memastikan masyarakat yang bekerja di sektor peternakan dan perikanan budi daya mendapatkan perlindungan serta keuntungan yang layak dari usaha mereka.

“Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada seluruh pelaku sektor pangan, termasuk peternak dan pembudidaya ikan. Jangan sampai mereka terus dibebani kenaikan biaya produksi, sementara harga jual hasil usahanya tidak mengalami peningkatan yang sebanding,” ujar Usman, (20/11/2026).

Ia menjelaskan, pakan merupakan salah satu komponen paling menentukan dalam keberlangsungan usaha peternakan dan perikanan budi daya. Ketika harga pakan terus meningkat, sementara harga jual hasil produksi relatif tidak berubah, keuntungan pelaku usaha semakin tergerus.

Persoalan ini, lanjutnya, bukan sekadar kenaikan harga barang, melainkan menyangkut kemampuan peternak dan pembudidaya ikan untuk mempertahankan usaha serta memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka.

Usman mengungkapkan, berdasarkan aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan Komisi IV DPR RI bersama penyuluh dan pembudidaya ikan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, biaya pakan bahkan dapat mencapai hampir 85 persen dari total biaya produksi.

Lebih memprihatinkan lagi, harga pakan dilaporkan telah mengalami kenaikan hingga empat kali sepanjang 2026. Sementara itu, harga jual ikan tidak mengalami peningkatan yang sebanding.

Kondisi tersebut membuat ruang keuntungan pembudidaya semakin sempit. Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin pelaku usaha kecil kesulitan melanjutkan kegiatan produksi karena pendapatan yang diperoleh tidak lagi sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Atas kondisi tersebut, Usman meminta pemerintah mengkaji kebijakan subsidi atau bantuan pakan yang tepat sasaran, khususnya bagi peternak rakyat dan pembudidaya ikan skala kecil.

Ia menilai, sudah saatnya dukungan pemerintah terhadap sektor pangan diberikan secara lebih merata. Jika petani memperoleh dukungan melalui kebijakan pupuk bersubsidi, peternak dan pembudidaya ikan juga perlu mendapatkan perhatian melalui kebijakan perlindungan terhadap kebutuhan pakan sebagai komponen utama produksi.

“Pemerintah perlu mengkaji skema subsidi atau bantuan pakan yang tepat sasaran, terutama bagi peternak rakyat dan pembudidaya ikan skala kecil. Kebijakan tersebut harus dirancang agar dapat membantu menekan biaya produksi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha masyarakat,” ucapnya.

Selain mendorong kebijakan bantuan pakan, Usman juga menekankan pentingnya memperkuat industri pakan dalam negeri, menjamin ketersediaan bahan baku, serta memperluas jaringan distribusi.

Menurutnya, pembangunan industri pakan di berbagai wilayah perlu didorong agar pasokan tidak hanya bergantung pada daerah tertentu. Dengan demikian, biaya pengangkutan dapat ditekan dan masyarakat di berbagai daerah memiliki akses terhadap pakan dengan harga yang lebih kompetitif.

Hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi daerah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Jarak antardaerah, keterbatasan jalur distribusi, serta biaya transportasi dan pengiriman antarpulau berpotensi membuat harga pakan yang diterima peternak dan pembudidaya ikan jauh lebih tinggi.

Bagi Usman, persoalan harga pakan di wilayah kepulauan tidak bisa hanya dilihat dari sisi harga produksi di tingkat pabrik. Pemerintah juga perlu memperhitungkan rantai distribusi hingga pakan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Karena itu, pemerataan akses terhadap pakan dengan harga terjangkau harus menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan, terutama di daerah-daerah yang menghadapi tantangan geografis dan biaya logistik.

Usman turut mengingatkan agar program pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan sarana dan prasarana produksi. Dukungan terhadap biaya operasional, kemudahan akses permodalan, pendampingan usaha, hingga kepastian pasar juga harus diperhatikan.

Ia mendorong kementerian dan lembaga terkait melakukan evaluasi terhadap tata kelola pakan nasional sekaligus merumuskan skema perlindungan yang dapat diakses peternak dan pembudidaya ikan secara berkelanjutan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor pangan tidak cukup diukur dari banyaknya hasil produksi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mempertahankan usaha dan memperoleh penghidupan yang layak.

“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan hasil produksi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat yang menghasilkannya. Pemerintah harus memastikan petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan memperoleh dukungan yang memadai agar usaha mereka tetap berjalan dan memberikan keuntungan yang layak,” tegas Usman.***

  • Penulis: Mario

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rp2 Milliar Seharusnya Sanksi Denda untuk RS Permata, Bupati Kuningan Dibodohi DLH, Koq Bisa?

    Rp2 Milliar Seharusnya Sanksi Denda untuk RS Permata, Bupati Kuningan Dibodohi DLH, Koq Bisa?

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
    • account_circle Ghana
    • visibility 93
    • 0Komentar

    KUNINGAN, Jarrakpos.com – Keputusan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuningan yang menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar Rp56.689.837 kepada PT Kuningan Kampung Sehat (RS Permata Kuningan) memicu kritik keras dari publik. LSM Frontal menilai penetapan nilai denda tersebut cacat hukum, tidak masuk akal, dan berpotensi merugikan daerah.(Senin,14 September 2026). Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, menegaskan bahwa berdasarkan […]

  • Di Pos 3 Pendakian Suwanting Gunung Merbabu Resmi Mengoperasikan Shelter Emergency Berbasis Teknologi

    Di Pos 3 Pendakian Suwanting Gunung Merbabu Resmi Mengoperasikan Shelter Emergency Berbasis Teknologi

    • calendar_month Rabu, 17 Jun 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 239
    • 0Komentar

    MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Taman Nasional Gunung Merbabu resmi mulai mengoperasikan Shelter Emergency berbasis teknologi di Pos 3 Jalur Pendakian Suwanting, Kabupaten Magelang. Fasilitas ini dihadirkan untuk memperkuat sistem keselamatan pendaki sekaligus mendukung target zero accident di kawasan gunung tersebut. Rabu,(17/6/2026) Shelter ini berada di ketinggian 2.738 meter di atas permukaan laut (mdpl). Pembangunan dilakukan pada 29 […]

  • Bayang-Bayang Tower Komunikasi di Arjosari: Antara Janji Mediasi dan Tuntutan Keadilan Warga Terdampak Tower PT Daya Mitra Telekomunikasi

    Bayang-Bayang Tower Komunikasi di Arjosari: Antara Janji Mediasi dan Tuntutan Keadilan Warga Terdampak Tower PT Daya Mitra Telekomunikasi

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2026
    • account_circle Yuniardi Sutondo
    • visibility 74
    • 0Komentar

    Pacitan,JarrakPos.com-Di balik menjulangnya struktur besi tower telekomunikasi milik PT Daya Mitra Telekomunikasi di Desa Arjosari, Kecamatan Arjosari, Pacitan, tersimpan bara ketegangan yang belum usai. Warga yang merasa dirugikan kini menuntut ketegasan hukum serta keadilan atas berdirinya bangunan tersebut di tengah permukiman mereka. Perseteruan panjang ini bersiap memasuki babak baru. Moh Saptono Nugroho, Direktur Firma Hukum […]

  • Kontingen Sumut Gelombang II Tiba di Kudus

    • calendar_month Sabtu, 11 Okt 2025
    • account_circle Syawal
    • visibility 719
    • 0Komentar

    KUDUS: Gelombang II Kontingen Sumatera Utara datang membawa misi meraih tujuh medali dari Cabor Gulat dan Tarung Derajat pada PON Beladiri yang berlangsung 11-26 Oktober 2025 di Kudus, Jawa Tengah. Rombongan berkekuatan 36 orang yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut Kolonel (Purn) Hatunggal Siregar itu, tiba di Bandara Jenderal Ahmad Yani, Semarang, Sabtu […]

  • Dari Subulussalam ke Panggung Nasional, Fathassururi Raih Juara Harapan II KTIQ

    Dari Subulussalam ke Panggung Nasional, Fathassururi Raih Juara Harapan II KTIQ

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle Rahmad Ariadi
    • visibility 81
    • 0Komentar

    SUBULUSSALAM, JARRAKPOS — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan putra daerah Kota Subulussalam di tingkat nasional. Fathassururi berhasil meraih Juara Harapan II cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an (KTIQ) pada MTQ XXXI Nasional di Semarang, Jawa Tengah. Fathassururi merupakan bagian dari Kafilah Aceh yang berlaga dalam ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an tingkat nasional tersebut. Atas capaian itu, Ketua Lembaga […]

  • Terkait Penetapan Nama Li Claudia Chandra di PN Batam, Cak Ta’in Lapor ke Bawaslu, DKPP dan Mendagri ‘Diduga Ada Proses Yang Salah Dalam Pilwako Batam’

    Terkait Penetapan Nama Li Claudia Chandra di PN Batam, Cak Ta’in Lapor ke Bawaslu, DKPP dan Mendagri ‘Diduga Ada Proses Yang Salah Dalam Pilwako Batam’

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 721
    • 0Komentar

    Jakarta, jarrakpos.com | Setelah lama tenggelam polemik terkait penetapan nama Li Claudia Chandra, Wakil Walikota Batam 2015-2030, kembali mencuat. Cak Ta’in mengadukan dan melaporkan KPUD Kota Batam kepada KPU, Bawaslu, DKPP dan Mendagri karena diduga ada yang salah dalam proses Pilwako Batam 2024, bahkan terindikasi ada mal-administrasi, perbuatan melawan hukum dan pidana. Menurut Cak Ta’in […]

expand_less