SK Pemberhentian Kadus Patetah Terbit, Alasan dan Rekomendasi Camat Penanggalan Belum Terungkap
- account_circle Rahmad Ariadi
- calendar_month 4 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

SUBULUSSALAM, JARRAKPOS — Pemberhentian Sabarianto Berutu dari jabatan Kepala Dusun Patetah, Kampong Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, menyisakan persoalan yang belum terjawab. Ia mengaku tidak pernah diberi tahu alasan pemberhentiannya, bahkan tidak pernah menerima surat peringatan maupun teguran sebelum keputusan tersebut diterbitkan.
Pemberhentian itu tertuang dalam Keputusan Kepala Kampong Lae Ikan Nomor 141/20/SK-LI/I/2026 tertanggal 13 November 2026. Dalam keputusan yang ditandatangani Kepala Kampong Suryadi tersebut, Sabarianto diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Patetah.
Alasan yang dicantumkan dalam bagian pertimbangan keputusan hanya menyebutkan bahwa Sabarianto tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat kampong. Namun, tidak dijelaskan persyaratan apa yang dimaksud maupun keadaan yang menjadi dasar pemberhentian tersebut.
Kepada JarrakPos, Sabarianto mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan sebelumnya mengenai alasan dirinya diberhentikan. Ia juga menyatakan tidak pernah menerima surat peringatan ataupun teguran dari Kepala Kampong selama menjalankan tugasnya sebagai Kepala Dusun Patetah.
Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan yang digunakan Kepala Kampong dalam mengambil keputusan. Sebab, alasan pemberhentian yang dicantumkan dalam SK seharusnya dapat dijelaskan secara konkret, bukan sekadar pernyataan bahwa seorang perangkat kampong tidak lagi memenuhi persyaratan.
Persoalan ini perlu dilihat berdasarkan Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampong.
Dalam Pasal 23 ayat (3), Perwal tersebut mengatur sejumlah alasan pemberhentian perangkat kampong, salah satunya karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat kampong. Ketentuan ini memang memberikan dasar bagi pemberhentian, tetapi alasan tersebut harus memiliki kejelasan mengenai persyaratan yang tidak lagi dipenuhi.
Dalam kasus Sabarianto, SK yang diterbitkan tidak menguraikan persoalan tersebut. Sementara pihak yang diberhentikan mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan maupun teguran sebelumnya.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah mekanisme keterlibatan Camat dalam proses pemberhentian. Pasal 23 ayat (7) Perwal Nomor 6 Tahun 2022 mengatur bahwa Camat memberikan rekomendasi apabila proses pemberhentian perangkat kampong telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, ayat (8) menyebutkan bahwa apabila berdasarkan hasil identifikasi Camat proses pemberhentian tidak sesuai ketentuan, rekomendasi tidak diberikan.
Artinya, terdapat peran Camat untuk memastikan proses pemberhentian berjalan sesuai aturan. Rekomendasi tersebut bukan sekadar pemberitahuan administratif setelah keputusan diterbitkan.
Namun, dalam salinan SK yang diperoleh JarrakPos, tidak ditemukan dokumen rekomendasi Camat. Nama Camat Penanggalan hanya tercantum dalam daftar penerima tembusan bersama Wali Kota Subulussalam, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong, serta pihak lainnya.
Pencantuman dalam tembusan tidak serta-merta membuktikan bahwa rekomendasi telah diberikan. Untuk memastikan hal itu, perlu diketahui apakah Kepala Kampong Lae Ikan sebelumnya telah menyampaikan konsultasi tertulis dan apakah Camat telah melakukan identifikasi terhadap alasan pemberhentian Sabarianto.
Persoalan ini semakin penting karena keputusan tersebut tidak hanya mengakhiri jabatan Sabarianto. Dalam diktum kedua SK disebutkan bahwa seluruh hak, wewenang, dan tunjangan yang melekat pada jabatan Kepala Dusun Patetah dinyatakan berakhir sejak keputusan berlaku.

JarrakPos telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Kampong Lae Ikan, Suryadi, mengenai alasan pemberhentian Sabarianto, termasuk dasar penilaian bahwa yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat kampong. Namun, hingga berita ini disusun, konfirmasi tersebut belum memperoleh jawaban.
Konfirmasi juga telah disampaikan kepada Camat Penanggalan terkait ada atau tidaknya konsultasi tertulis dan rekomendasi pemberhentian sebagaimana diatur dalam Perwal Nomor 6 Tahun 2022. Namun, Camat juga belum memberikan tanggapan.
Selain substansi pemberhentian, terdapat hal administratif lain yang perlu dijelaskan. Nomor SK menggunakan kode I/2026, sementara tanggal penetapan tercantum 13 November 2026. Jika kode Romawi I menunjukkan bulan Januari, terdapat ketidaksesuaian penomoran yang perlu diklarifikasi oleh pemerintah kampong.
Pemberhentian perangkat kampong merupakan bagian dari kewenangan pemerintahan kampong. Namun, kewenangan tersebut tetap harus dijalankan berdasarkan aturan, dengan alasan yang jelas dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam persoalan Sabarianto, yang kini menjadi pertanyaan bukan hanya mengapa ia diberhentikan, tetapi juga apa dasar konkret keputusan tersebut dan apakah mekanisme yang diwajibkan Perwal Nomor 6 Tahun 2022 telah dijalankan.
Tanpa penjelasan mengenai alasan pemberhentian dan dokumen yang mendasarinya, keputusan tersebut masih menyisakan pertanyaan yang layak dijawab oleh pemerintah kampong maupun Camat Penanggalan.
- Penulis: Rahmad Ariadi





Saat ini belum ada komentar