Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Tak Berkategori » Polresta Cirebon Ungkap TPPO, Korban Dijanjikan Gaji Rp6 Juta di Uni Emirat Arab

Polresta Cirebon Ungkap TPPO, Korban Dijanjikan Gaji Rp6 Juta di Uni Emirat Arab

  • account_circle Hadi Supangat
  • calendar_month 1 jam yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

CIREBON, JARRAKPOS COM – Polresta Cirebon mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab (UEA). Korban dijanjikan gaji minimal Rp6 juta per bulan, namun kenyataannya tidak mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan dan justru mengalami kerugian hingga Rp20 juta untuk biaya kepulangan.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan RY (48), warga Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, sebagai tersangka. Korban berinisial SM (51), warga Desa Warugede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, direkrut dan diberangkatkan melalui proses penempatan pekerja migran yang tidak sesuai ketentuan.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama menegaskan, pihaknya berkomitmen menindak tegas segala bentuk tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang memanfaatkan masyarakat dengan iming-iming pekerjaan dan penghasilan besar di luar negeri.

“Perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia harus dilakukan melalui prosedur resmi dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami tidak akan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkan harapan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara ilegal, terlebih apabila berujung pada eksploitasi, kerugian, maupun penderitaan bagi korban,” tegasnya.

Kasus ini bermula pada Juli 2026, ketika tersangka menawarkan kepada korban pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab. Tersangka menjanjikan proses keberangkatan yang cepat, korban akan langsung ditempatkan bekerja setelah tiba di negara tujuan, serta memperoleh gaji minimal Rp6 juta per bulan.

Untuk keperluan pemberangkatan, tersangka meminta korban menyiapkan KTP, kartu keluarga, dan surat izin suami. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada seseorang berinisial RS, warga Kabupaten Indramayu, untuk diproses pembuatan paspor dan pemeriksaan kesehatan.

Setelah paspor terbit, korban dijemput oleh utusan RS dan dibawa ke penampungan di wilayah Bekasi. Korban menginap selama satu malam sebelum diberangkatkan ke Uni Emirat Arab melalui penerbangan transit di Singapura.

Namun, sesampainya di negara tujuan, korban tidak dipekerjakan sebagaimana yang dijanjikan. Korban justru ditempatkan di penampungan milik agen perorangan dengan alasan tidak memiliki keterampilan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Korban kemudian meminta untuk dipulangkan ke Indonesia. Akan tetapi, korban diwajibkan membayar biaya ganti rugi dan kepulangan sebesar Rp20 juta. Keluarga korban akhirnya membayar biaya tersebut hingga korban berhasil dipulangkan ke Tanah Air.

Kapolresta Cirebon mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji besar, proses cepat, maupun janji langsung ditempatkan tanpa memastikan legalitas proses perekrutan dan perusahaan penempatan.

“Pastikan seluruh proses keberangkatan menjadi pekerja migran dilakukan melalui jalur resmi. Masyarakat harus memahami hak-haknya, mengetahui perusahaan yang memberangkatkan, serta memastikan adanya kontrak kerja dan kejelasan pekerjaan di negara tujuan. Jangan sampai niat untuk memperbaiki ekonomi keluarga justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.

Dalam proses penyidikan, tersangka diketahui telah mengetahui bahwa proses perekrutan, penampungan, hingga pemberangkatan korban sebagai pekerja migran tersebut dilakukan secara ilegal dan tidak sesuai ketentuan pemerintah, termasuk adanya moratorium pengiriman pekerja rumah tangga ke Uni Emirat Arab. Meski demikian, tersangka tetap menjalankan perekrutan tersebut karena memperoleh keuntungan sebesar Rp4 juta.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak kategori VII, yakni senilai Rp5 miliar.

Selain penegakan hukum, Satreskrim Polresta Cirebon juga mengintensifkan upaya pencegahan TPPO melalui sosialisasi dan edukasi kepada calon pekerja migran di tempat pelatihan dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI).

Edukasi juga dilaksanakan di sekolah-sekolah, perkumpulan masyarakat, serta instansi pemerintah dan swasta dengan menggandeng UPTD PPA Kabupaten Cirebon.

Dalam upaya pemulihan korban, Polresta Cirebon turut berkoordinasi dengan KP3MI dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon untuk membantu pemulangan pekerja migran yang mengalami permasalahan, termasuk korban dalam perkara ini. Pendampingan terhadap korban yang telah dipulangkan juga dilakukan bersama UPTD PPA Kabupaten Cirebon guna mendukung proses reintegrasi sosial.

Sebagai bagian dari program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran), Polresta Cirebon juga berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan Job Fair pada 11 November 2026 di Gedung PGRI Kabupaten Cirebon.

Kapolresta Cirebon menegaskan bahwa upaya perlindungan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan meningkatkan edukasi, membuka akses informasi pekerjaan yang legal, serta memperkuat sinergi dengan instansi terkait.

“Kami mengajak masyarakat untuk segera melaporkan melalui Hotline 110 apabila mengetahui adanya indikasi perekrutan pekerja migran secara ilegal, penipuan berkedok lowongan kerja, maupun dugaan perdagangan orang. Polri akan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat demi melindungi warga dari tindak kejahatan,” pungkasnya.

  • Penulis: Hadi Supangat

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kekerabatan Kesultanan Siak Sri Indrapura Perkuat Sinergi Bersama Camat Dumai Barat

    Kekerabatan Kesultanan Siak Sri Indrapura Perkuat Sinergi Bersama Camat Dumai Barat

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • account_circle Diana Ningsih
    • visibility 79
    • 0Komentar

    DUMAI.JARRAKPOS.COM— Kekerabatan Kesultanan Siak Sri Indrapura (KKSSI) Kecamatan Dumai Barat menggelar kunjungan silaturahmi kekeluargaan dengan Camat Dumai Barat. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban ini menjadi awal penting dalam mempererat hubungan kekerabatan sekaligus membangun sinergi demi kemajuan daerah.02/10/26 Silaturahmi ini disambut positif oleh pihak Kecamatan Dumai Barat. Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah […]

  • Keren! SMK KarNas Satu-satunya di Jawabarat yang Launching National ShowCase

    • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
    • account_circle Ghana
    • visibility 1.759
    • 0Komentar

    KUNINGAN, JarrakPos.Com – SMK Karya Nasional sebagai salah satu Sekolah Kejuruan di Kabupaten Kuningan yang terletak di Kecamatan Cirendang, terpilih sebagai Nasional Showcase-SMK Bisa tahun 2025 oleh PT Astra International, Tbk. Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, SH.,MKn hadir dalam kegiatan launching tersebut, Selasa (25/02/2025). “Pendidikan vokasi harus semakin diperkuat agar lulusan SMK tidak hanya memiliki […]

  • Kapolri Listyo Sigit Beri Bonus Kenaikan Pangkat Kepada 38 Anggota Polri Peraih Medali Di SEA Games

    Kapolri Listyo Sigit Beri Bonus Kenaikan Pangkat Kepada 38 Anggota Polri Peraih Medali Di SEA Games

    • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 1.373
    • 0Komentar

    JAKARTA, JARRAKPOS.COM I Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., memberikan apresiasi kepada 38 atlet Polri dan atlet berprestasi non-polisi yang mengharumkan nama Indonesia pada ajang SEA Games 2025 dalam Malam Apresiasi Sang Juara Polri untuk Indonesia di The Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (15/1). Sebanyak 38 personel Polri penerima medali mendapatkan reward berupa kenaikan […]

  • Zaki Ubaidillah Hentikan Ming Hong Lim

    • calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
    • account_circle Syawal
    • visibility 3.099
    • 0Komentar

    Medan – Ketika raket itu melayang dan shuttle menari di atas net, lahirlah kisah yang menegangkan. Pemuda dari Pulau Garam, Moh Zaki Ubaidillah, atau disapa Ubaid, melangkah ke gelanggang dengan tekad membara dalam ajang wondr by BNI Indonesia Masters 2025 di Medan. Dihadapan nya berdiri lawan Ming Hong Lim (Malaysia) dan apa yang terjadi adalah duel dua […]

  • Anak Mantan Bupati Cirebon Bukan Pelaku Pemukulan, Kuasa Hukum: Rama Hanya Saksi, Kasus Sudah Selesai

    Anak Mantan Bupati Cirebon Bukan Pelaku Pemukulan, Kuasa Hukum: Rama Hanya Saksi, Kasus Sudah Selesai

    • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 151
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM – Menanggapi beredarnya informasi bahwa kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Rama, putra mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, telah dinaikkan ke tahap penyidikan, pihak keluarga memberikan klarifikasi tegas terkait status hukum dan kronologi kejadian yang sebenarnya. Melalui kuasa hukumnya, Medira Anggraini, S.H., M.Kn., keluarga menegaskan bahwa narasi yang menyebutkan Rama sebagai pelaku pemukulan adalah […]

  • DPRD Kota Batam Desak Manajemen PT.PanasonicTertipkan Parkir Sampai Lebaran

    DPRD Kota Batam Desak Manajemen PT.PanasonicTertipkan Parkir Sampai Lebaran

    • calendar_month Jumat, 27 Mar 2026
    • account_circle Habil
    • visibility 245
    • 0Komentar

    Batam, Jarrakpos.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Batam Suryanto menyoroti persoalan parkir yang tidak sesuai pada tempatnya dan diduga dilakukan sebagian karyawan didepan kawasan PT.Panasonic. Manufacturing Indonesia Kota Batam. Parkir sepeda motor di bahu jalan tersebut dinilai menimbulkan kemacetan serta meningkatkan resiko kecelakaan di kawasan industri itudendiri. Hal tersebut disampaikan Suryanto uasi Komisi III […]

expand_less