Usman Husin Jadi Penghubung Kunci di Mutis Timau, Taman Nasional Dinilai Buka Peluang Ekonomi Tanpa Abaikan Adat

NTT, Jarrakpos.com – Di tengah memanasnya aksi warga di kawasan Taman Nasional Mutis Timau, kehadiran Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKB Dapil NTT II, Usman Husin, menjadi titik balik yang membuka ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah.

Sejak Senin pagi, 27 April 2026 ratusan warga turun menyuarakan kegelisahan mereka terkait akses, hak kelola, hingga kekhawatiran terhadap skema zonasi.

Namun ketegangan itu perlahan mencair saat dialog terbuka digelar, dan di situlah peran Usman menjadi kunci.

Usman tampil sebagai penghubung yang membuka jalan, mendorong agar pemerintah tidak hanya mendengar dari jauh, tetapi datang dan berdialog langsung dengan masyarakat di Mutis.

“Kedatangan kami hari ini untuk menjelaskan kepada bapak mama semua apa sebenarnya manfaat dari Taman Nasional Mutis Timau,” ujarnya.

Ia menegaskan, perubahan status dari cagar alam menjadi taman nasional bukanlah ancaman bagi kelestarian, melainkan peluang untuk menghadirkan pengelolaan yang lebih fleksibel dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Status taman nasional tidak merusak. Justru lebih fleksibel dan bisa meningkatkan dampak positif, terutama ekonomi masyarakat, karena ada zonasi yang tidak mengenyampingkan adat, budaya, dan tradisi,” tegasnya.

Menurut Usman, selama ini keterbatasan aturan dalam kawasan cagar alam membuat berbagai kebutuhan masyarakat sulit terakomodasi.

Dengan sistem zonasi dalam taman nasional, ruang perlindungan tetap dijaga, tetapi ruang pemanfaatan untuk masyarakat juga mulai terbuka.

Ia juga mengungkapkan bahwa kehadiran pemerintah pusat di Mutis bukan kebetulan, melainkan hasil dorongan yang ia perjuangkan.

“Tiga kali saya undang Menteri ke Mutis. Hari ini kita bersyukur Dirjen bisa hadir langsung di tengah masyarakat, berdialog dan memahami kondisi secara kontekstual dan realistis,” katanya.

Kehadiran Direktur Jenderal KSDAE, Satyawan Pudyatmoko, bersama jajaran sebagai perwakilan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, menjadi momentum penting dalam menjawab keresahan masyarakat sekaligus menjelaskan arah kebijakan pengelolaan kawasan.

Pemerintah menegaskan bahwa melalui zonasi, kawasan tetap dilindungi secara ketat terutama pada zona inti sementara kebutuhan masyarakat seperti ruang budaya, spiritual, hingga ekonomi dapat diakomodasi secara terukur.

Dari sisi daerah, Wakil Bupati TTU, Kamillus Elu, mengingatkan agar perhatian tidak hanya tertuju pada potensi kawasan, tetapi juga pada masyarakat yang selama ini hidup dan menjaga hutan, termasuk kebutuhan dasar seperti jalan dan listrik.

Sementara itu, Kepala Desa Nenas, Simon Sasi, menyatakan dukungan terhadap konsep taman nasional, dengan harapan pembagian zonasi dapat membuka akses pembangunan yang selama ini tertutup.

Ia menilai, dengan pembagian zona yang jelas, masyarakat tetap bisa menjaga alam sekaligus merasakan manfaat pembangunan yang selama ini belum mereka nikmati.

Dari dialog tersebut, lahir kesepakatan penting: kawasan Taman Nasional Mutis Timau ditutup sementara.

Keputusan ini diambil sebagai langkah cepat meredam situasi sekaligus memberi ruang bagi sosialisasi lanjutan, khususnya untuk menyamakan persepsi terkait pembagian zonasi.

Turut hadir dalam kegiatan ini Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kupang, Yan Kai Maus, Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten TTS, Agnes Linda Fobia, Ketua DPRD TTS, Mordekai Liu, serta perwakilan Dandim dan Kapolres TTS.

Hadir pula sejumlah pimpinan balai teknis Kupang, di antaranya Balai BBKSDA, Balai Perhutanan Sosial, BPKH, BPDAS, serta para kepala taman nasional. ***