MBG Jadi Perhatian Publik

JAKARTA,JARRAKPOS.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah pemerintah mulai mengevaluasi besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat lonjakan harga minyak dunia mendorong Kementerian Keuangan melakukan simulasi serta penyesuaian anggaran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengkaji kemungkinan efisiensi belanja negara, termasuk pada program MBG. Meski begitu, ia menegaskan bahwa komponen utama program, yaitu penyediaan makanan bagi anak-anak, tidak akan dipangkas.

“Yang untuk makanan tidak kita ganggu, karena itu memang inti programnya,” ujar Purbaya dalam sebuah acara di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta. Selasa,(10/3/2026)

Program MBG sendiri berada di bawah pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya siap melaksanakan apa pun keputusan pemerintah terkait kelanjutan maupun penyesuaian program tersebut.
“BGN akan menjalankan apa pun keputusan Presiden,” kata Dadan.

Dalam perencanaannya, program MBG memiliki skala pendanaan yang sangat besar. Pada 2026, BGN diproyeksikan mengelola anggaran hingga Rp335 triliun untuk menjangkau penerima manfaat di seluruh Indonesia. Anggaran tersebut terdiri dari pagu utama sekitar Rp268 triliun serta dana cadangan sebesar Rp67 triliun.

Besarnya anggaran itu diperkirakan mampu menggerakkan perputaran dana hingga sekitar Rp1,2 triliun per hari melalui jaringan dapur penyedia makanan di berbagai daerah.

Pelaksanaan program dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menyiapkan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda.

Namun demikian, meningkatnya ketegangan geopolitik global yang memicu kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal Indonesia. Pemerintah bahkan telah mensimulasikan skenario harga minyak mencapai sekitar 92 dolar AS per barel sepanjang tahun.

Jika tekanan terhadap APBN semakin besar, pemerintah mempertimbangkan efisiensi pada sejumlah komponen pendukung program MBG, seperti pengadaan fasilitas tambahan maupun perlengkapan operasional. Meski begitu, pemerintah memastikan bahwa penyediaan makanan bagi para penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama.

Perdebatan mengenai efisiensi program ini mencerminkan tantangan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan keberlanjutan program sosial. Untuk saat ini, arah kebijakan akhir program MBG masih menunggu keputusan dari Presiden Prabowo.

Editor : Feri