Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Tak Berkategori » Kematian Pasien di Puskesmas Bluto Kembali di soal, Kuasa Hukum Minta Buka CCTV

Kematian Pasien di Puskesmas Bluto Kembali di soal, Kuasa Hukum Minta Buka CCTV

  • account_circle Putu Sta
  • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

JARRAKPOS.COM. SUMENEP – Pihak Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep bersikukuh penanganan pasien yang meninggal dunia di Puskesmas Bluto, Sumenep, Jawa Timur sesuai prosedur.

Pendamping hukum keluarga pasiem meminta Dinkes dan P2KB membuka rekaman kamera pemantau atau CCTV Puskesmas Bluto saat pasien berinisial H mulai mendapat perawatan hingga meninggal dunia.

“CCTV itu menjadi petunjuk bagaimana proses penanganan yang dilakukan oleh petugas kepada pasien. Makanya pihak dinas terkait harus membuka itu,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Taretan Legal Justitia, Zainorrozi, selaku pendamping hukum keluarga pasien.

Sebab kata dia pihak Dinkes dan P2KB mengaku akan melakukan investigasi mengenai kematian pasien yang menajdi kliennya saat ini. “Semua CCTV harus dibuka, dan harus diberitahukan kepada kami selaku keluarga pasien nanti,” jelasnya.

Sebab sambung dia, hasil kajian sementara terdapat ditemukan adanya dugaan perbedaan data, salah satunya jadwal rujukan dan dugaan kosongnya tabung ogsigen.

“Itu sangat urgen untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Rekaman CCTV itu bagi kami wajib itu dibuka dan pasti kami minta nanti,” ujarnya.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas, termasuk nanti akan menempuh jalur hukum jika diperlukan,” tegas dia.

Sebelumnya Kepala Dinkes dan P2KB Sumenep drg. Ellya Fardasah mengaku akan melakukan audit secara menyeluruh, dan hasilnya akan disampaikan kepada Bupati Sumenep.

Untuk diketahui, salah satu pasien Puskesmas Bluto berinisial H meninggal dunia, Senin, 24 November 2025. Keluarga korban menduga kematian itu akibat kelalaian petugas Puksesmas. Salah satunya adanya dugaan tabung oksigen kosong saat dilakukan tindakan medis, dan keterlambatan saat proses rujukan.

Sebagai langkah untuk mencari keadilan, keluarga pasien sudah dua kali melakukan audiensi dengan Dinkes dan P2KB Sumenep. (WD).

  • Penulis: Putu Sta

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Livin’ Mandiri Buka Peluang ke Final Four Usai Tumbangkan Pemuncak Klasemen ​

    Livin’ Mandiri Buka Peluang ke Final Four Usai Tumbangkan Pemuncak Klasemen ​

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle Syawal
    • visibility 308
    • 0Komentar

    BOJONEGORO – Tim putri Jakarta Livin’ Mandiri membuka peluang lolos babak final four Proliga 2026 usai menumbangkan pemuncak klasemen, Jakarta Pertamina Enduro (JPE) 3-1 (25-12, 25-20, 15-25, 25-20) dalam lanjutan putaran kedua di GOR Utama, Bojonegoro, Jumat (13/2/2026). Ini merupakan kejutan besar yang mewarnai kompetisi bola voli kasta tertinggi Tanah Air musim ini. Livin’ Mandiri […]

  • GSCL Akademi Militer Sambut Kedatangan Presiden Turki

    • calendar_month Rabu, 12 Feb 2025
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 515
    • 0Komentar

    BOGOR,JARRAKPOS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan RI, Bogor, Jawa Barat. Presiden Erdogan dan rombongan tiba di Istana Bogor sekitar pukul 11.25 WIB. Rabu(12/2/2025). Dari depan gerbang Istana Bogor, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan disambut deretan pasukan berkuda yang berjumlah 75 anggota pasukan, merupakan sebuah […]

  • Demo DPD PETIR ke DLH dan BP Batam Tak Terlaksana, Ada Apa?

    Demo DPD PETIR ke DLH dan BP Batam Tak Terlaksana, Ada Apa?

    • calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
    • account_circle Habil
    • visibility 35
    • 0Komentar

    BATAM, jarrakpos.com — Rencana aksi demonstrasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Persaudaraan Timur Indonesia Raya (PETIR) Kota Batam yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (16/10/2026) lalu tidak terlaksana. Aksi yang rencananya ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam tersebut sebelumnya telah diberitahukan kepada Sat Intelkam Polresta Barelang pada 9 Oktober […]

  • Gubernur DIY Ajak Kolaborasi Antar Generasi untuk Birokrasi yang Relevan dan Visioner

    Gubernur DIY Ajak Kolaborasi Antar Generasi untuk Birokrasi yang Relevan dan Visioner

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 414
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA,JARRAKPOS.COM — Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik 9 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), senin (3/11/2025) Pelantikan dan pengambilan sumpah yang dilaksanakan di Bangsal Kepatihan berlangsung dengan nuansa memadukan tradisi budaya lokal, semangat antargenerasi, serta fokus pada pencapaian hasil bagi kesejahteraan rakyat. Dalam berbagai hal, […]

  • The Best Productivity Tools for Remote Work

    The Best Productivity Tools for Remote Work

    • calendar_month Minggu, 23 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.057
    • 0Komentar

    As the timeline of technology perpetually accelerates, 2023 emerges as a testament to human creativity and ingenuity. The realm of gadgets is no longer restricted to mere utility; it’s about amplifying human potential and redefining boundaries. With each passing day, these handheld marvels become an even more integrated part of our daily lives, intertwining with […]

  • Realisasi Belanja APBD Pacitan Baru 59,38 Persen, Pemkab Kejar Serapan di Sisa Waktu

    Realisasi Belanja APBD Pacitan Baru 59,38 Persen, Pemkab Kejar Serapan di Sisa Waktu

    • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
    • account_circle Yuniardi Sutondo
    • visibility 54
    • 0Komentar

    Pacitan,JarrakPos.com-Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan hingga akhir September 2026 masih berada di bawah angka 60 persen. Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa kurang dari tiga bulan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan dituntut mengoptimalkan serapan anggaran tanpa mengabaikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) […]

expand_less