Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Kejati NTT Bersama Kepala Daerah se-NTT Teken MoU Pidana Kerja Sosial, Wujudkan Peradilan Humanis dan Bermartabat

Kejati NTT Bersama Kepala Daerah se-NTT Teken MoU Pidana Kerja Sosial, Wujudkan Peradilan Humanis dan Bermartabat

  • account_circle Mario
  • calendar_month Senin, 15 Des 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

NTT, Jarrakpos.com- Upaya menghadirkan wajah hukum yang lebih berkeadilan dan bermartabat di Nusa Tenggara Timur kini memasuki babak baru.

Kejaksaan Tinggi NTT bersama Pemerintah Provinsi serta pemerintah kabupaten/kota se-NTT resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Roch Adi Wibowo, menegaskan bahwa kesepakatan ini bukan sekadar dokumen formal, melainkan komitmen bersama untuk membangun sistem peradilan yang lebih manusiawi.

Menurutnya, pidana kerja sosial memberi ruang bagi pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa kehilangan martabat, sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pendekatan ini memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan melalui kerja yang berguna bagi publik. Dengan begitu, hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan,” ujar Kajati NTT dalam acara penandatanganan MoU di Aula El Tari Kupang, Senin (15/12/2025).

Acara tersebut turut dihadiri Direktur E Jampidum Kejaksaan Agung RI, Robert M. Tacoy, jajaran Forkopimda, serta para kepala daerah se-Nusa Tenggara Timur, yang menunjukkan kuatnya dukungan lintas sektor terhadap kebijakan pemidanaan alternatif tersebut.

Kajati NTT menjelaskan, pelaksanaan pidana kerja sosial membutuhkan pembagian peran yang jelas antara kejaksaan dan pemerintah daerah.

Kejaksaan memastikan putusan dijalankan secara adil dan konsisten, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab pada aspek teknis, mulai dari penyediaan lokasi kerja sosial, pembinaan, hingga jaminan keselamatan kerja.

Ia menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Setiap tahapan dari penetapan putusan, penugasan, pelaksanaan, hingga pelaporan, harus terdokumentasi dengan baik dan mudah diawasi.

“Kerja sosial tidak boleh menjadi ruang eksploitasi atau stigma. Yang kita dorong adalah pembinaan, perubahan sikap, dan reintegrasi sosial,” tegasnya.

Jenis dan lokasi kerja sosial pun diharapkan benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat, seperti perbaikan fasilitas umum, kegiatan kebersihan lingkungan, hingga pelayanan sosial yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga.

Untuk memastikan efektivitas program, Kajati NTT menegaskan perlunya pelibatan aktif pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat setempat, termasuk dalam pengawasan sosial.

Seluruh penggunaan sumber daya dan penugasan wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka melalui sistem monitoring bersama antara kejaksaan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tetap menjunjung standar hukum dan HAM.

Kepada para Kepala Kejaksaan Negeri se-NTT, Kajati berpesan agar pelaksanaan pidana kerja sosial dijalankan secara konsisten dan terkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta pemerintah daerah setempat.

Sementara kepada para bupati dan wali kota, ia menyampaikan apresiasi atas kesiapan menjadi mitra operasional yang menentukan keberhasilan program ini.

“Kami mengajak masyarakat dan media untuk ikut mengawasi secara konstruktif. Dukungan publik sangat penting untuk menjaga legitimasi dan efektivitas pidana kerja sosial,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI, Kejati NTT, dan seluruh kepala daerah atas komitmen bersama yang terbangun.

Ia berharap MoU tersebut dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat NTT.

“Dengan semangat kolaborasi ini, kita bisa menegakkan hukum yang humanis, berkeadilan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur.

Penandatanganan MoU ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat mekanisme pemidanaan alternatif yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menumbuhkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial di Nusa Tenggara Timur.***

  • Penulis: Mario

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jajaran Kodim 0615/KNG, Gelar Korve Masal Diawal Ramadhan 1447 H

    Jajaran Kodim 0615/KNG, Gelar Korve Masal Diawal Ramadhan 1447 H

    • calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
    • account_circle Ghana
    • visibility 260
    • 0Komentar

    KUNINGAN, Jarrakpos.com – Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 H, Kodim 0615/Kuningan melaksanakan kegiatan korve masal (bersih-bersih) bersama sejumlah instansi dan organisasi kemasyarakatan. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (19/2/2026) pukul 09.00 hingga 11.00 WIB mencakup area dari Bunderan Cijoho Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan sampai Terminal Tipe A Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung. Acara dihadiri langsung oleh […]

  • Pemkab Cirebon Serahkan Becak Listrik kepada 100 Penarik Beca Lansia

    Pemkab Cirebon Serahkan Becak Listrik kepada 100 Penarik Beca Lansia

    • calendar_month Senin, 8 Des 2025
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 357
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM I Sebanyak 100 penarik becak lanjut usia (lansia) asal Kabupaten Cirebon mendapatkan bantuan berupa becak listrik dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Bantuan becak listrik ini didistribusikan oleh Yayasan Gerakan Solidaritas Indonesia dan diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, Minggu (7/12/2025). Pria yang […]

  • Komoso II DPRD Dorong Setda Bagian Perekonomian Pastikan Roda Perekonomian Berjalan Dengan Baik

    Komoso II DPRD Dorong Setda Bagian Perekonomian Pastikan Roda Perekonomian Berjalan Dengan Baik

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 235
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM – Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Cirebon bertugas membantu Sekretaris Daerah (Sekda) dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengevaluasi bidang perekonomian, BUMD/BLUD, serta Sumber Daya Alam (SDA). Dalam rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cirebon tahun anggaran 2026, Komisi II DPRD mendorong Bagian Perekonomian Setda untuk memastikan roda ekonomi daerah berjalan dengan baik. “Sebagaimana […]

  • Wakil Wali Kota Subulussalam Serahkan SK Plt. Kadis Dukcapil, Tegaskan Komitmen Pelayanan Publik

    Wakil Wali Kota Subulussalam Serahkan SK Plt. Kadis Dukcapil, Tegaskan Komitmen Pelayanan Publik

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 999
    • 0Komentar

    Subulussalam, jarrakpos.com | Wakil Wali Kota Subulussalam, Nasir Kombih, SE, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kepada Mahdani, SE. Penunjukan ini dilakukan menyusul wafatnya H. Ruslan Hutabarat, Kepala Disdukcapil sebelumnya, pada 12 April 2025. Langkah cepat yang diambil oleh Pemerintah Kota Subulussalam ini bertujuan […]

  • Tiga GTK Subulussalam Wakili Aceh ke Tingkat Nasional, Bukti Mutu Pendidikan Terus Meningkat

    Tiga GTK Subulussalam Wakili Aceh ke Tingkat Nasional, Bukti Mutu Pendidikan Terus Meningkat

    • calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
    • account_circle Rahmad Ariadi
    • visibility 433
    • 0Komentar

    Subulussalam, Jarrakpos.com | Tiga Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) terbaik dari Kota Subulussalam berhasil mengharumkan nama daerah setelah dinobatkan sebagai juara pertama dalam ajang Apresiasi GTK Provinsi Aceh Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGGTK) Kemendikdasmen. Mereka adalah: 1. Merawatu – Juara 1 GTK Dedikatif Kategori Kepala Sekolah TK 2. Azilda […]

  • Manfaatkan Kembali Kawasan Shopping Center Kota Magelang

    Manfaatkan Kembali Kawasan Shopping Center Kota Magelang

    • calendar_month Sabtu, 25 Jul 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 142
    • 0Komentar

    KOTA MAGELANG,JARRAKPOS.COM – DPRD Kota Magelang mendorong optimalisasi kawasan Shopping Center agar dikembangkan menjadi pusat perdagangan dan jasa yang produktif, bukan sekadar aset daerah pasif. Dorongan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Magelang, Evin Septa Haryanto Kamil, saat meninjau kawasan strategis tersebut pada Rabu  lalu (22/7/2026). Evin menjelaskan bahwa Shopping Center memiliki potensi ekonomi […]

expand_less