Perkuat Sayap Hukum dan Tanggap Bencana, DPC PDIP Cirebon Lantik BBHR dan BAGUNA Periode 2026-2030

CIREBON, JARRAKPOS.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Cirebon secara resmi mengukuhkan dua badan otonom strategis, yakni Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHR) serta Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) untuk masa bakti 2026-2030. Pelantikan ini dilakukan dalam rangkaian Rapat Konsolidasi Internal yang digelar di Kantor Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Cirebon, Kamis (19/9/2026).

Langkah ini menegaskan komitmen PDIP Cirebon untuk tidak hanya bergerak di ranah politik elektoral, tetapi juga hadir langsung sebagai garda depan dalam menjawab persoalan hukum dan tanggap bencana di tengah masyarakat.

Acara pelantikan dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci, termasuk Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon Rudiana, S.E., M.A.P., Kepala BBHR DPD PDIP Jawa Barat Sahali, dan Kepala BAGUNA DPD PDIP Jawa Barat Cecep Yusup Maulana. Turut hadir jajaran DPC, Ketua, Sekertaris dan Bendahara (KSB) Pengurus Anak Cabang (PAC), anggota Fraksi DPRD, Satgas Cakrabuana, serta calon pengurus badan otonom baru tersebut.

Oplus_131074

Sumpah Jabatan: Integritas di Atas Kepentingan Pribadi

Dalam amanatnya, Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon, Rudiana, memimpin prosesi sumpah jabatan dengan menekankan pentingnya loyalitas ideologis dan integritas organisasi. Ia mengingatkan bahwa setiap kader yang dilantik harus menjadikan Pancasila, UUD 1945, AD/ART PDIP, serta Piagam Perjuangan dan Program-Program Perjuangan sebagai pedoman utama.

“Junjunglah martabat dan kehormatan partai. Utamakan kepentingan partai, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi. Selesaikan segala persoalan organisasi dengan asas kekeluargaan, serta bekerja dengan jujur dan adil, dan berpihak kepada Rakyat” tegas Rudiana di hadapan ratusan kader.

Rudiana juga menyoroti pentingnya pendekatan grassroots. Ia menginstruksikan agar dinamika partai tidak hanya berpusat di kantor DPC, tetapi harus turun hingga ke akar rumput. “Setiap kegiatan harus melibatkan pengurus Ranting dan Anak Ranting. Kita harus mendengar denyut nadi masyarakat langsung dari level paling bawah,” pesannya.

BBHR: Pendampingan Hukum Hingga Akar Rumput

Kepala BBHR DPD PDIP Jawa Barat, Sahali, menjelaskan bahwa kehadiran BBHR di tingkat kabupaten merupakan respons terhadap tingginya kebutuhan akses keadilan bagi masyarakat lapisan bawah. Banyak warga maupun kader partai yang kerap mengalami kesulitan menghadapi sengketa hukum akibat keterbatasan biaya dan pemahaman prosedur.

“BBHR akan menyiapkan, paralegal-paralegal terlatih yang siap melakukan pendampingan hukum. Mereka akan membantu pengurus partai maupun rakyat kecil yang mengalami sengketa, agar tidak kehilangan hak-hak hukumnya demi tegaknya rasa keadilan,” ungkap Sahali.

Dengan strategi ini, PDIP berharap dapat berfungsi lebih dari sekadar mesin politik, melainkan menjadi mitra perjuangan hukum yang menjamin perlakuan adil bagi warga.

BAGUNA: Sinergi Mitigasi dan Advokasi Hak Rakyat

Sementara itu, Kepala BAGUNA DPD PDIP Jawa Barat, Cecep Yusup Maulana, menjabarkan peran strategis badan ini yang mencakup mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca-bencana. Ia menekankan bahwa relawan bencana di PDIP adalah kader BAGUNA itu sendiri, yang strukturnya akan dibentuk hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

Cecep juga menyoroti sinergi unik antara BAGUNA dan BBHR. “Dalam setiap bencana, sering kali muncul isu terkait hak-hak rakyat, seperti distribusi bantuan. BAGUNA akan melakukan asesmen lapangan, dan jika ditemukan pelanggaran atau hambatan terhadap hak-hak tersebut, maka BBHR akan segera turun tangan melakukan advokasi hukum,” jelasnya.

Kesejahteraan Kader dan Pencarian Bibit Atlet

Sebagai bentuk apresiasi nyata terhadap dedikasi kader, DPC PDIP Kabupaten Cirebon menyerahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja mandiri (non-upah). Pada tahap awal kepada penerima manfaat tercatat berasal dari unsur Fraksi DPRD, Pengurus DPC, KSB PAC, serta anggota Satgas Cakrabuana.

Rudiana menegaskan bahwa pemberian jaminan sosial ini akan dilanjutkan secara bertahap kepada seluruh pengurus PAC, BBHR, dan BAGUNA, bahkan sampai tingkat Ranting. “Ini adalah bentuk penghargaan tertinggi dan bukti kepedulian partai terhadap kesejahteraan kader-kader pejuang di lapangan,” ujarnya.

Tak hanya soal hukum dan bencana, DPC PDIP Cirebon juga meluncurkan program unggulan di bidang olahraga, yakni kompetisi sepak bola berjenjang. Rudiana merinci alur kompetisi yang dimulai dari penjaringan bibit pemain di tingkat desa, lalu naik ke tingkat PAC (kecamatan), kemudian juara antar-PAC akan berlaga di tingkat DPC Kabupaten Cirebon.

“Pemenang tingkat kabupaten akan mewakili Cirebon di laga tingkat DPD PDIP Jawa Barat. Puncaknya, juara provinsi akan berkompetisi di ajang bergengsi Soekarno Cup 2027,” urai Rudiana.

Menurutnya, inisiatif ini merupakan kontribusi nyata partai dalam memajukan sepak bola nasional dengan mencari talenta potensial langsung dari akar rumput.

Dengan dilantiknya BBHR dan BAGUNA, serta deretan program kerja konkret tersebut, DPC PDIP Kabupaten Cirebon optimis dapat menjadi partai yang lebih responsif, humanis, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Cirebon.