Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Sekda Kuningan Tegaskan ASN dan Dapur MBG Dilarang Gunakan Gas Melon 3kg

Sekda Kuningan Tegaskan ASN dan Dapur MBG Dilarang Gunakan Gas Melon 3kg

  • account_circle Ghana
  • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

KUNINGAN, Jarrakpos.com — Pemerintah Kabupaten Kuningan mengambil langkah tegas terkait pengawasan penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, U. Kusmana, S.Sos., M.Si menyatakan dengan tegas bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan operasional Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dilarang keras menggunakan gas ukuran 3 kilogram atau yang akrab disapa “Gas Melon”.

​Pernyataan ini disampaikan langsung oleh U. Kusmana saat ditemui di Kedai Tresha pada Rabu (10/06/2026). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa komoditas bersubsidi tersebut benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Tepat Sasaran : Hanya untuk Desil 1,2 dan UMKM

​Sekda Kuningan menjelaskan bahwa kuota Gas Melon sangat terbatas dan memiliki regulasi peruntukan yang ketat. Berdasarkan ketentuan, gas bersubsidi ini hanya diprioritaskan untuk menopang ekonomi masyarakat kelas bawah dan pelaku usaha kecil.

​Kriteria utama pengguna yang diperbolehkan menggunakan Gas Melon 3 kg antara lain:
​Masyarakat Desil 1 dan Desil 2: Kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi terendah (sangat miskin dan miskin).
​Pelaku UMKM: Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang membutuhkan stimulan energi murah untuk produksi harian mereka.

Menjadi Teladan Publik 

​”Gas Melon 3 kg dikhususkan untuk masyarakat dengan tingkatan desil 1 dan 2 serta untuk pengguna UMKM. ASN dan Dapur MBG dilarang menggunakan,” ujar U. Kusmana secara ringkas namun tegas.

​Dengan adanya instruksi ini, para ASN di lingkungan Pemkab Kuningan diimbau untuk menjadi contoh bagi masyarakat dengan menggunakan gas non-subsidi (seperti Bright Gas). Begitu pula dengan operasional Dapur MBG yang diharapkan dapat menggunakan bahan bakar komersial demi menjaga integritas program dan tidak mengambil hak masyarakat miskin.

​Pemerintah daerah bersama pihak terkait dipastikan akan memperketat pengawasan di lapangan guna mengantisipasi adanya penyalahgunaan distribusi Gas Melon di wilayah Kabupaten Kuningan. (Agh@N)

  • Penulis: Ghana

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Berantas Kejahatan Jalanan, Tim Anti Begal Denpom I/5 Patroli Rutin

    • calendar_month Minggu, 5 Jan 2025
    • account_circle Syawal
    • visibility 542
    • 0Komentar

    MEDAN – Dalam upaya memberantas kejahatan jalanan, Tim Anti Begal Denpom I/5 Medan, kembali melakukan patroli rutin di berbagai wilayah di Kota Medan dan sekitarnya. Kegiatan ini merupakan atensi Komandan Denpom I/5, Letkol Cpm Hanri Wira Kusuma, S.H., M.Han., yang menegaskan pentingnya menciptakan rasa aman bagi masyarakat. “Patroli ini merupakan langkah nyata kami untuk memberantas […]

  • Polresta Cirebon Melaksanakan Patroli Sepeda Motor Untuk Menciptakan Situasi Kamtibmas Yang Kondusif

    Polresta Cirebon Melaksanakan Patroli Sepeda Motor Untuk Menciptakan Situasi Kamtibmas Yang Kondusif

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 320
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM I Polresta Cirebon melakasanakan kegiatan Patroli Sepeda Motor Dalam Rangka Menjaga Situasi Kamtibmas Yang Kondusif. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapolresta Cirebon KOMBES POL SUMARNI, S.I.K., S.H., M.H. Jumat (31/10/2025 Patroli dimulai dari Mako Polresta Cirebon – Jalan R. Dewi Sartika, Pos One Way, Pasar Sumber, Jl. Pangeran Kejaksan, Simpang 3 Babakan, Jl. Dunan […]

  • Suami Terlapor Di Atas Polisi, Ini Penyebab Polres Padangsidimpuan “Lambat” Tangani Kasus ITE ?

    • calendar_month Selasa, 14 Okt 2025
    • account_circle Syawal
    • visibility 1.888
    • 0Komentar

    Padangsidimpuan, (JarrakPos)- Suami Terlapor D.S. Dalimunthe atas nama M.H. Tanjung ditengarai penyebab lambatnya proses penanganan perkara ITE yang dilaporkan oleh Andriani Nasution karena M.H. Tanjung disebut-sebut berkedudukan di atas polisi. “Kalau Abangmu di atasnya polisi, beb” kalau kami itu cuex iyalah harus kau jaga itu privasi laki mu, kan lakimu polisi , baguslah kalau dapatnya […]

  • Dorong Pemberdayaan UMKM, Wabup Kuningan Resmikan Temu Rasa Resto & Cafe CiawiGebang

    • calendar_month Senin, 24 Feb 2025
    • account_circle Ghana
    • visibility 513
    • 0Komentar

    KUNINGAN, JarrakPos.Com – Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, SH., Mkn menghadiri sekaligus melaunching secara resmi pembukaan rumah makan Temu Rasa Resto & Cafe yang berdiri di Jl Siliwangi No 96 Desa Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang pada Sabtu (22/02/2025). Sebelum diresmikan, Wabup Tuti dalam sambutannya berharap agar kehadiran Temu Rasa Resto & Cafe dapat menciptakan lapangan kerja […]

  • Pemkab Cirebon Fokus Percepat Betonisasi Jalan Di Wilayah Timur

    • calendar_month Kamis, 16 Okt 2025
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 750
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS. COM — Bupati Cirebon Imron memastikan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah timur Kabupaten Cirebon terus dipercepat melalui program betonisasi yang kini tengah berjalan di sejumlah titik strategis. Ia menyebutkan, salah satu ruas yang sedang dikerjakan adalah jalan penghubung Gebangilir–Waled, yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena mengalami kerusakan parah. “Jalan ini dulu kondisinya sangat […]

  • Ketua Komisi II H. Cakra Meminta Bapenda Meningkatkan PAD Kabupaten Cirebon.

    Ketua Komisi II H. Cakra Meminta Bapenda Meningkatkan PAD Kabupaten Cirebon.

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 139
    • 0Komentar

    CIREBON,JARRAKPOS.COM – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, H Cakra Suseno meminta kepada Bapenda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak, karena potensinya masih cukup besar, sehingga hasilnya dapat untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Cirebon.   “Kami menekankan pihak terkait untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah dari sektor pajak.   ” Karena di […]

expand_less