Usman Husin Soroti Sulitnya Akses BBM Subsidi bagi Petani, Minta Pertamina Transparan Soal Kuota

NTT, Jarrakpos.com– Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Dapil NTT II, Usman Husin, menyoroti keluhan petani terkait sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk mendukung operasional alat dan mesin pertanian (alsintan).

Keluhan tersebut disampaikan langsung para petani saat Usman Husin menggelar pertemuan dengan sejumlah kelompok tani dalam kegiatan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian beberapa waktu lalu.

Menurut Usman, para petani mengaku telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, mulai dari memiliki surat rekomendasi dari dinas terkait hingga barcode pembelian BBM subsidi. Namun, mereka tetap mengalami kesulitan saat hendak memperoleh BBM di lapangan.

“Banyak petani menyampaikan kepada saya bahwa mereka sudah mengantongi surat rekomendasi dari dinas, sudah memiliki barcode, tetapi tetap saja kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Kalau kondisinya masih seperti ini, lalu apa fungsi barcode jika petani yang berhak justru tidak terlayani,” kata Usman, (4/8/2026).

Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan PT Pertamina (Persero), mengingat BBM merupakan kebutuhan penting untuk mengoperasikan traktor, pompa air, dan berbagai alat pertanian lainnya.

Akibat sulit memperoleh BBM subsidi, lanjut Usman, tidak sedikit petani akhirnya terpaksa membeli BBM nonsubsidi dengan harga yang lebih tinggi agar aktivitas pertanian tidak terhenti.

“Petani tidak mungkin menghentikan pekerjaan mereka hanya karena tidak mendapatkan BBM subsidi. Akhirnya mereka terpaksa membeli BBM nonsubsidi dengan harga lebih mahal. Kondisi ini tentu menambah biaya produksi dan pada akhirnya mengurangi pendapatan petani,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, Usman meminta pemerintah bersama Pertamina segera mengevaluasi mekanisme penyaluran BBM subsidi bagi petani agar benar-benar tepat sasaran dan mudah diakses oleh mereka yang berhak.

Ia juga mendesak Pertamina memberikan penjelasan secara terbuka mengenai besaran kuota BBM subsidi yang dialokasikan bagi sektor pertanian di setiap kabupaten di Nusa Tenggara Timur.

“Saya meminta Pertamina menjelaskan berapa kuota BBM subsidi untuk petani di masing-masing kabupaten. Transparansi ini penting agar masyarakat mengetahui apakah persoalannya ada pada keterbatasan kuota atau pada mekanisme penyalurannya. Jangan sampai petani yang benar-benar membutuhkan BBM untuk mengoperasikan alat pertanian justru kesulitan mendapatkannya,” tegas Usman.

Usman menegaskan, program bantuan alat dan mesin pertanian yang terus didorong pemerintah akan kurang optimal apabila kebutuhan dasar berupa BBM subsidi masih sulit diperoleh oleh petani. Karena itu, ia berharap persoalan tersebut segera mendapat solusi sehingga produktivitas pertanian dapat terus meningkat dan kesejahteraan petani semakin terjamin.***