Usin Sembiring Ultimatum Sekolah, Jegal Siswa Ujian Karena Tunggakkan
- account_circle admin
- calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
BENGKULU, jarrakpos.com – Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menyoroti banyaknya keluhan dari orang tua dan siswa terkait pelarangan mengikuti ujian. Sekolah melarang akibat tunggakan pembayaran SPP, uang komite, atau sumbangan sukarela lainnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV Usin Abdisyah Putra Sembiring memberikan statement tegas. Ia meminta seluruh kepala sekolah, guru, serta pengurus komite di SMA, SMK, dan MAN untuk tidak menghambat hak siswa dalam mengikuti ujian.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat bahwa siswa dilarang mengikuti ujian sekolah, ujian semester, dan ujian praktik hanya karena ada tunggakan pembayaran. Ini tidak boleh terjadi! Berikan mereka kesempatan untuk ujian tanpa tekanan dan tanpa intimidasi psikologis,” tegasnya.
Komisi IV juga menyoroti tindakan sekolah yang mengirimkan pesan atau teguran langsung kepada orang tua terkait tunggakan biaya pendidikan. Mereka mengingatkan bahwa tidak semua keluarga mampu membayar penuh sesuai kesepakatan.
Dewan juga menilai banyak orang tua yang memiliki beban ekonomi lain, terutama dalam memenuhi kebutuhan anak-anak mereka.
“Kita harus memahami bahwa pendidikan adalah hak semua anak. Jangan sampai mereka gagal mengikuti ujian, tertinggal, atau bahkan tidak lulus hanya karena kendala ekonomi. Ini bisa menghambat masa depan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja,” cetus Usin.
Sebagai langkah konkret, Komisi IV mendesak pemerintah daerah, gubernur, dan kepala dinas pendidikan untuk segera mengeluarkan surat edaran resmi. Surat ini harus memastikan bahwa semua siswa dapat mengikuti ujian tanpa diskriminasi finansial.
“Kami minta surat edaran ini dikeluarkan hari ini juga, sebelum semakin banyak siswa yang terhambat dalam ujian kenaikan kelas atau kelulusan mereka,” pungkasnya.
Komisi IV menegaskan bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama, dan tidak boleh ada anak yang kehilangan haknya hanya karena alasan ekonomi.
Penulis : Isep/red
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar