Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » BATAM » Polda Kepri Ungkap Mafia Tanah di Rempang: Dirut PT A.E. Tersangka Penguasaan Lahan 175 Hektare

Polda Kepri Ungkap Mafia Tanah di Rempang: Dirut PT A.E. Tersangka Penguasaan Lahan 175 Hektare

  • account_circle Habil
  • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Batam, jarrakpos.com — Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau berhasil mengungkap kasus tindak pidana pertanahan yang melibatkan tersangka berinisial BY (62 tahun), seorang wiraswasta sekaligus Direktur Utama PT. A.E., yang diduga secara melawan hukum menguasai dan menggunakan lahan milik BP Batam di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, dengan luas mencapai ±175,39 hektare. Hal tersebut disampaikan oleh Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., pada saat Konferensi Pers di Lobby Ditreskrimum Polda Kepri. Kamis (5/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., kasus ini berawal dari laporan polisi Nomor LP/B/533/IX/2023/SPKT/Polresta Barelang/Polda Kepri tanggal 15 September 2023, dan telah melalui serangkaian proses penyidikan hingga dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau pada 26 Januari 2026. Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dilakukan di Kejaksaan Negeri Batam pada 4 Februari 2026.

Dikesempatan yang sama, Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Ronni Bonic, S.H., S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa perkara ini berkaitan dengan aktivitas pemanfaatan lahan yang izinnya telah dicabut oleh instansi berwenang, dan saat ini seluruh aspek hukum terkait masih menjadi materi pembuktian di persidangan.

“Berdasarkan hasil penyelidikan, total luas tanah yang dilaporkan dikuasai secara tidak sah oleh pihak-pihak tertentu mencapai sekitar ±732 hektare. Dari total tersebut, baru terungkap seluas ±175,39 hektare yang dikuasai oleh tersangka BY selaku Direktur Utama PT. A.E. Adapun sisa lahan lainnya masih dalam proses pendalaman penyelidikan oleh Tim Penyidik Ditreskrimum Polda Kepri untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain maupun korporasi lain,” jelas Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Ronni Bonic, S.H., S.I.K., M.H.

Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Ronni Bonic, S.H., S.I.K., M.H., menambahkan bahwa meskipun izin telah dicabut dan telah menerima surat pemberitahuan serta perintah bongkar dari BP Batam, PT. A.E. masih melakukan aktivitas pemanfaatan lahan secara melawan hukum. Padahal berdasarkan SK Menteri LHK Nomor 785 Tahun 2023 dan Nomor 643 Tahun 2024, lahan tersebut telah resmi menjadi Area Penggunaan Lain (APL) di bawah kewenangan BP Batam

“Meskipun izin telah dicabut dan telah menerima surat pemberitahuan serta perintah bongkar dari BP Batam, PT. A.E. diduga masih melakukan aktivitas pemanfaatan lahan tersebut meskipun izin telah dicabut, yang saat ini menjadi pokok perkara dalam proses hukum. Padahal berdasarkan SK Menteri LHK Nomor 785 Tahun 2023 dan Nomor 643 Tahun 2024, lahan tersebut telah resmi menjadi Area Penggunaan Lain (APL) di bawah kewenangan BP Batam,” ujar Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Ronni Bonic, S.H., S.I.K., M.H.

Dalam perkara ini, penyidik mengamankan berbagai dokumen legal yang menunjukkan aktivitas dan izin usaha PT. A.E., serta surat-surat keputusan dari Kementerian LHK, Gubernur Kepri, dan BP Batam. Total terdapat 23 jenis barang bukti yang telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Tersangka BY dijerat dengan dua pasal, yaitu, Pasal 50 ayat (2) huruf a jo Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp7,5 miliar dan Pasal 167 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan.

“Setelah dilakukan tahap II, tersangka BY diserahkan ke Rutan Batam oleh Kejaksaan Tinggi Kepri,” tegas Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Ronni Bonic, S.H., S.I.K., M.H.

Akibat perbuatan tersangka, BP Batam tidak dapat mengelola lahan seluas ±175,39 hektare, yang merupakan bagian dari wilayah strategis pengembangan kawasan Rempang.

Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Kepulauan Riau, untuk waspada terhadap praktik mafia tanah dan tidak mudah tergiur dengan janji investasi atau pengelolaan lahan yang belum memiliki dasar hukum yang jelas.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menawarkan pengelolaan atau pemanfaatan tanah tanpa izin resmi dari instansi berwenang, terutama BP Batam. Setiap peralihan, penggunaan, maupun kegiatan di atas lahan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H.

Polri bersama instansi terkait akan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat dalam jaringan mafia tanah, baik perorangan maupun korporasi, karena perbuatan tersebut dapat merugikan negara dan menghambat pembangunan daerah. Mari berperan aktif mendukung program pemerintah dalam pemberantasan mafia tanah, serta menjaga agar aset negara dan daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik secara sah dan berkeadilan.

  • Penulis: Habil

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dugaan Indikasi Penyelewengan Dana CSR, Sejumlah Perusahaan di Kawasan Industri Pelintung Pilih Bungkam

    Dugaan Indikasi Penyelewengan Dana CSR, Sejumlah Perusahaan di Kawasan Industri Pelintung Pilih Bungkam

    • calendar_month Senin, 21 Sep 2026
    • account_circle Diana Ningsih
    • visibility 103
    • 0Komentar

      ​DUMAI.JARRAKPOS.COM  — Sikap tak responsif dan cenderung tertutup ditunjukkan oleh sejumlah perusahaan besar yang beroperasi di area Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai. Saat dikonfirmasi oleh awak media terkait realisasi dan transparansi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR), perwakilan dari manajemen perusahaan-perusahaan tersebut memilih untuk bungkam.20/09/26 ​Langkah awak media untuk melakukan konfirmasi dilakukan menyusul […]

  • Wawali Kupang Serahkan Buku Bacaan & Susu, Sekaligus Luncurkan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Posyandu Melati

    Wawali Kupang Serahkan Buku Bacaan & Susu, Sekaligus Luncurkan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Posyandu Melati

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle Mario
    • visibility 316
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga kembali terlihat jelas lewat kunjungan kerja Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc., ke Posyandu Melati, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kamis (6/11/2025). Dalam kunjungan tersebut, Wakil Wali Kota menyerahkan buku bacaan anak, susu untuk balita, dan secara simbolis meluncurkan Program Makanan […]

  • Rebut Takhta Inovasi, Singkirkan Dominasi Robot Ini Pesan Dispora

    Rebut Takhta Inovasi, Singkirkan Dominasi Robot Ini Pesan Dispora

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 422
    • 0Komentar

    BENGKULU, Jarrakpos.com – Di tengah gelombang revolusi industri 4.0 yang didominasi oleh kecerdasan buatan (AI) dan robotika, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Bengkulu menyerukan kepada seluruh pemuda untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing. Kadispora, Ika Joni Ikhwan, S.E., M.M., menegaskan bahwa pemuda harus menjadi aktor utama dalam perkembangan teknologi, bukan sekadar penonton pasif. “Kita […]

  • Puluhan Pekerja Migran Indonesia Secara Illegal Berhasil Digagalkan Posek Sungai Sembilan Polres Dumai

    Puluhan Pekerja Migran Indonesia Secara Illegal Berhasil Digagalkan Posek Sungai Sembilan Polres Dumai

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Diana Ningsih
    • visibility 235
    • 0Komentar

    Jarrakpos.Com Dumai – Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang kembali berhasil dilakukan jajaran Polsek Sungai Sembilan, Kota Dumai, dalam sebuah operasi yang menyasar praktik pengiriman pekerja migran secara ilegal.28/04/26 Kegiatan pengungkapan tersebut berlangsung pada Jumat, 24 April 2026, di Jalan Raya Lubuk Gaung, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, setelah polisi menerima informasi dari […]

  • Tingkatkan Pelayanan Prima ke Masyarakat, Kantor Kejari Jakut Siap Dibangun

    • calendar_month Kamis, 23 Jan 2025
    • account_circle Jumri
    • visibility 633
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta – Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Dandeni Herdiana menyebut dalam waktu dekat pembangunan gedung baru Kejaksaan Negeri Jakarta Utara bakalan terealisasi. Pasalnya SK Gubernur DKI Jakarta No.873/2024 tanggal 27 Desember 2024 Tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Lahan seluas 4500 M2 di Jl. Yos Sudarso Jakarta Utara telah terbit. “Saya sebagai […]

  • Tabir penyebab Kematian Pendaki Gunung Slamet Asal Magelang Akhirnya Terkuak

    Tabir penyebab Kematian Pendaki Gunung Slamet Asal Magelang Akhirnya Terkuak

    • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 477
    • 0Komentar

    MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Jika sebelumnya Tim SAR memperkirakan korban meninggal sekitar empat hingga lima hari sebelum ditemukan, hasil pemeriksaan medis justru mengungkap fakta yang jauh lebih memilukan. Syafiq ternyata telah meninggal dunia sejak sekitar 15 hari lalu atau hanya beberapa hari setelah dinyatakan hilang. Kepastian itu disampaikan tim medis RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga usai […]

expand_less