Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DAERAH » Evaluasi Awal Kuota Kunjungan Komodo: Balai TN Komodo Akui Masih Tahap Penyesuaian

Evaluasi Awal Kuota Kunjungan Komodo: Balai TN Komodo Akui Masih Tahap Penyesuaian

  • account_circle Mario
  • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

NTT, Jarrakpos.com- Penerapan pembatasan kuota kunjungan wisatawan di Taman Nasional Komodo sejak 1 April 2026 masih berada pada fase awal penyesuaian.

Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) memastikan evaluasi terus dilakukan untuk menyempurnakan kebijakan tersebut.

Kepala Balai TN Komodo, Hendrikus Rani Siga, menyampaikan bahwa sejak uji coba pengaturan kunjungan dimulai pada Februari 2026, pihaknya secara konsisten melakukan pemantauan dan evaluasi di lapangan.

“Sejak uji coba hingga saat ini, kami terus melakukan pemantauan dan evaluasi. Secara umum, penerapan kuota ini bertujuan memastikan aktivitas pariwisata tetap berjalan sejalan dengan prinsip konservasi serta daya dukung kawasan,” ujarnya, (8/4/2026).

Menurutnya, pada tahap awal penerapan, terlihat adanya proses adaptasi dari berbagai pihak, baik wisatawan maupun pelaku usaha pariwisata. Sistem reservasi yang diterapkan juga dinilai membantu dalam mengatur alur kunjungan sehingga distribusi wisatawan menjadi lebih tertata.

“Sistem reservasi cukup membantu dalam mengatur alur kunjungan, sehingga distribusi wisatawan dapat lebih terkelola,” jelasnya.

Meski demikian, BTNK mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama dalam hal sosialisasi informasi kuota kepada calon pengunjung serta koordinasi dengan pelaku wisata di lapangan.

“Masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, khususnya terkait sosialisasi dan koordinasi. Ini menjadi bagian dari evaluasi kami ke depan,” tambah Hendrikus.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya akan terus memperkuat komunikasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk agen perjalanan, tour operator, dan pemandu wisata, agar informasi terkait sistem kuota dapat tersampaikan secara jelas dan merata.

BTNK juga berharap seluruh pihak dapat berperan aktif dalam mendukung kebijakan ini sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kawasan sekaligus meningkatkan kualitas pengalaman wisata di Taman Nasional Komodo.

“Kami berharap semua pihak dapat membantu menyampaikan informasi yang benar kepada wisatawan, sehingga kebijakan ini dipahami sebagai upaya menjaga kelestarian sekaligus meningkatkan kualitas wisata,” tegasnya.

Dengan evaluasi berkelanjutan, Balai TN Komodo optimistis kebijakan pembatasan kuota ini dapat berjalan lebih efektif ke depan, tanpa mengabaikan keseimbangan antara konservasi dan aktivitas pariwisata.***

  • Penulis: Mario

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bekas Patal Secang akan Dibangun Pabrik Le Minerale dan Teh Pucuk Harum

    Bekas Patal Secang akan Dibangun Pabrik Le Minerale dan Teh Pucuk Harum

    • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 1.091
    • 0Komentar

    MAGELANG,JARRAKPOS.COM – PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) sedang mempersiapkan pembangunan pabrik baru di area bekas Patal Secang, Kabupaten Magelang, yang direncanakan beroperasi pada 2027. Pabrik ini akan memproduksi Le Minerale, Teh Pucuk Harum, dan Nipis Madu, dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan melalui studi hidrologi. Detail Pembangunan Pabrik di Secang: Lokasi: Area bekas pabrik Patal, […]

  • Ketua DPRD Ngada Romi Juji Dorong Regulasi Moke: Konsultasi ke Kemenkumham NTT

    Ketua DPRD Ngada Romi Juji Dorong Regulasi Moke: Konsultasi ke Kemenkumham NTT

    • calendar_month Senin, 24 Nov 2025
    • account_circle Mario
    • visibility 836
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Ketua DPRD Ngada, Romilus Juji, mengambil langkah strategis untuk memastikan moke atau sopi, minuman tradisional yang menjadi identitas budaya sekaligus sumber ekonomi masyarakat Aimere dan sejumlah kecamatan di Kabupaten Ngada memiliki payung hukum yang jelas dan berpihak pada kepentingan lokal. Dalam kunjungan resmi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur […]

  • BP Batam Bergerak Cepat Masukan Komisi VI DPR-RI

    BP Batam Bergerak Cepat Masukan Komisi VI DPR-RI

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle Habil
    • visibility 169
    • 0Komentar

    Batam, Jarrakpos.com – Badan Pengusahaan (BP) Batam bergerak cepat merespon masukan Komisi VI DPR RI penanganan banjir dan genangan air di Kota Batam. Hanya satu hari setelah RDP dengan DPR RI di Jakarta,Rabu (17/6/2026). BP Batam langsung menerjunkan tim untuk mengecek 11 titik rawan banjir di Kota Batam. Peninjauan lapangan dipimpin oleh anggota Deputi bidang […]

  • Olahraga di Sekolah Harus Lebih dari Sekedar Mata Pelajaran Begini Kata Dispora

    Olahraga di Sekolah Harus Lebih dari Sekedar Mata Pelajaran Begini Kata Dispora

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 443
    • 0Komentar

    BENGKULU,Jarrakpos.com – Kepala Seksi Sentra Olahraga Pendidikan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Bengkulu, Subaeti, SE, M.Si, menilai bahwa olahraga di sekolah seharusnya bukan sekadar mata pelajaran wajib, tetapi juga bagian dari pembentukan karakter siswa. Menurutnya, masih banyak siswa yang menganggap olahraga hanya sebatas kewajiban di kelas, bukan sebagai kebiasaan hidup sehat. “Olahraga di sekolah […]

  • FKUB Bengkulu: Aspirasi Pelajar Adalah Hak, Jaga Persatuan dan Hindari Provokasi

    FKUB Bengkulu: Aspirasi Pelajar Adalah Hak, Jaga Persatuan dan Hindari Provokasi

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 771
    • 0Komentar

    BENGKULU, jarrakpos.com – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bengkulu menanggapi dinamika penyampaian aspirasi yang belakangan ini dilakukan oleh kelompok pelajar. Wakil Sekretaris FKUB Provinsi Bengkulu, Dr. H. Khairuman, menegaskan bahwa aksi penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin negara. “Penyampaian aspirasi itu baik, karena menjadi ruang bagi keinginan-keinginan yang belum tersampaikan agar bisa didengar […]

  • LAKI Minta Satgas Pangan Tindak Pedagang yang Jual MinyaKita di Atas HET

    LAKI Minta Satgas Pangan Tindak Pedagang yang Jual MinyaKita di Atas HET

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle Rahmad Ariadi
    • visibility 112
    • 0Komentar

    SUBULUSSALAM, JARRAKPOS.COM — Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Kota Subulussalam, Ahmad Rambe, meminta Satgas Pangan Kota Subulussalam menindak tegas pihak yang menjual MinyaKita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Ahmad Rambe menyayangkan masih ditemukannya MinyaKita yang dijual dengan harga sekitar Rp19.000 per liter di pasaran. Menurutnya, kondisi tersebut perlu […]

expand_less