Hesti Suteki, Birokrat yang Berkali-kali Dipinang Pusat, Kini Didorong Naik Kelas
- account_circle Yuniardi Sutondo
- calendar_month 4 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

Jawara silat yang juga praktisi media massa Pacitan, Ki Gondomono
Pacitan,Jarrakpos.com-Di tengah dinamika birokrasi yang terus bergerak, nama Hesti Suteki kembali mengemuka. Bukan semata karena jabatan yang kini diembannya sebagai Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, melainkan karena rekam panjang pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara.
Dukungan agar Hesti menapaki jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) kembali disuarakan oleh Ki Gondomono, jawara senior Pacitan yang juga dikenal sebagai praktisi media massa.
Bagi Gondomono, promosi jabatan semestinya diletakkan pada fondasi yang lebih substansial: kapasitas, kompetensi, pengalaman, dan rekam jejak.
“Mbak Hesti ini sangat layak dan memiliki kompetensi untuk melaju di jajaran JPTP,” kata Gondomono, Sabtu (19/9).
Ia tidak menunjuk organisasi perangkat daerah (OPD) tertentu sebagai ruang yang paling tepat bagi Hesti. Penempatan, menurutnya, merupakan kewenangan pengambil kebijakan.
Semua berpulang kepada Bupati Pacitan, Kanjeng Raden Tumenggung Indrata Nur Bayuaji Reksonagoro.
Namun satu hal yang menurut Gondomono patut menjadi pertimbangan adalah modal pengalaman yang dimiliki Hesti.
“Yang pasti Mbak Hesti ini merupakan pejabat berbasiskan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Beliau memiliki pengalaman yang cukup untuk mengendalikan OPD,” ujarnya.
Panjang Jalan Seorang Birokrat
Di balik jabatan yang kini melekat, terdapat perjalanan panjang seorang birokrat yang ditempa oleh berbagai penugasan.
Hesti Suteki bukan nama yang baru bersentuhan dengan dunia pemerintahan. Kariernya telah melewati beragam fase, ruang pengabdian, dan kesempatan untuk berkiprah di luar daerah.
Pada 2000, ketika belum berkeluarga, Hesti yang kala itu bertugas di Mojokerto pernah mendapatkan tawaran untuk berpindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tawaran tersebut datang dari Kepala Biro Kepegawaian pada masa itu.
Kesempatan untuk memperluas pengabdian kembali datang beberapa tahun kemudian.
Pada 2017, Hesti disebut pernah mendapatkan tawaran mutasi ke Kementerian Dalam Negeri melalui Tim 05 Kemendagri. Namun, tawaran tersebut belum diterimanya.
Peluang serupa kembali menghampiri pada 2026. Kali ini, Hesti dikabarkan memperoleh ajakan untuk berpindah ke Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Namun, jalan menuju Jakarta ternyata tidak sesederhana perpindahan tempat kerja.
Ada keluarga yang harus dipertimbangkan. Ada pasangan hidup yang menjadi bagian dari setiap keputusan besar.
Suaminya, Heru Tunggul Widodo, saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan.
Dalam sebuah pesan WhatsApp belum lama ini, Hesti menggambarkan situasi tersebut dengan kalimat sederhana, namun menyiratkan sebuah persimpangan antara kesempatan karier dan keluarga.
“Th 2026 diajak pindah ke Kemenko PM…..mas Heru masih diam…anak anak support ke Jakarta,” tutur Hesti.
Kalimat pendek itu menghadirkan sisi lain dari perjalanan seorang birokrat. Di balik struktur jabatan dan urusan pemerintahan, ada manusia yang juga harus menimbang keluarga, pasangan, dan masa depan anak-anaknya.
Ketika Jabatan Bertemu Meritokrasi
Jabatan pimpinan tinggi bukan sekadar soal posisi. Di dalamnya terdapat tanggung jawab yang lebih besar, ruang pengambilan keputusan yang lebih luas, sekaligus tuntutan terhadap kemampuan seorang pejabat dalam menerjemahkan kebijakan menjadi kerja nyata.
Karena itu, perbincangan mengenai Hesti Suteki menjadi menarik ketika diletakkan dalam kerangka meritokrasi.
Pengalaman panjang, pendidikan kedinasan, kompetensi, serta rekam jejak menjadi modal yang semestinya dapat dibaca secara objektif dalam setiap proses promosi aparatur.
Dukungan Gondomono terhadap Hesti pada akhirnya bukanlah keputusan mengenai ke mana seorang pejabat harus ditempatkan. Itu tetap menjadi ranah pemerintah dan mekanisme resmi pengisian JPTP.
Lebih dari itu, dukungan tersebut menjadi bagian dari percakapan publik tentang bagaimana birokrasi seharusnya memberikan ruang kepada aparatur yang memiliki kapasitas dan pengalaman.
Hesti sendiri kini berada pada fase karier ketika pengalaman panjang berhadapan dengan kesempatan untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar.
Apakah kesempatan itu akan membawanya ke salah satu kursi JPTP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, sepenuhnya berada dalam mekanisme dan keputusan pejabat yang berwenang.
Yang tersisa adalah rekam jejak.
Dan dalam birokrasi yang sehat, rekam jejak semestinya berbicara lebih keras daripada sekadar nama.
Sebab pada akhirnya, meritokrasi bukan tentang siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, melainkan siapa yang memiliki kapasitas untuk memikul tanggung jawab ketika kekuasaan itu dipercayakan.(Red/yun).
- Penulis: Yuniardi Sutondo




Saat ini belum ada komentar