Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DKI Jakarta » Legislator Demokrat Minta Pemerintah Perhatikan Honorer yang Telah Mengabdi 10 Tahun

Legislator Demokrat Minta Pemerintah Perhatikan Honorer yang Telah Mengabdi 10 Tahun

  • account_circle Jumri
  • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Jarrakpos.com Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf meminta agar tenaga honorer yang telah mengabdi selama lebih dari 10 tahun dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tanpa melalui tes. Hal tersebut dikatakan oleh Dede Yusuf di Jakarta pekan kemarin, Selasa (25/2/2025)

“Usulan ini muncul sebagai solusi atas ketidakpastian status tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi namun masih belum mendapatkan kepastian sebagai aparatur negara,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf.

Dede Yusuf jmenyoroti permasalahan yang dihadapi oleh tenaga honorer, terutama terkait kurangnya formasi yang tersedia bagi mereka untuk menjadi P3K. Kata Dede Yusug, meskipun telah mengikuti seleksi, banyak tenaga honorer yang gagal karena terbatasnya kuota yang disediakan oleh pemerintah.

“Dari total 1,7 juta tenaga honorer di Indonesia, sekitar 1,4 juta di antaranya sudah berhasil masuk dalam kategori P3K. Namun, masih terdapat sekitar 300.000 tenaga honorer yang belum mendapatkan status tersebut, meskipun telah lama mengabdi,” ucap Politisi Demokrat tersebut.

Selain itu, politisi dari partai berlambang mercy tersebut juga menyoroti permasalahan munculnya tenaga honorer baru setiap tahunnya, yang semakin memperumit proses pengangkatan menjadi P3K. Kata Dede, hal ini menyebabkan persaingan semakin ketat dan membuat tenaga honorer yang telah lama bekerja semakin sulit mendapatkan status yang lebih pasti.

“Salah satu permasalahan utama adalah sistem penggajian P3K yang saat ini masih dibebankan kepada pemerintah daerah. Padahal, kondisi keuangan setiap daerah berbeda-beda, sehingga tidak semua daerah memiliki kemampuan untuk membayar gaji P3K sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat,” beber Dede.

Untuk mengatasi permasalahan ini, kata Dede Yusuf, dia mengusulkan agar ada standarisasi penggajian yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, setiap daerah dapat menyesuaikan kebijakan pengangkatan P3K sesuai dengan anggaran yang dimilikinya.

Lebih lanjut, Dede Yusuf mengusulkan agar tenaga honorer yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun dapat diangkat langsung menjadi P3K tanpa perlu menjalani tes kembali. Menurutnya, pengalaman panjang yang dimiliki tenaga honorer ini sudah cukup membuktikan dedikasi dan kompetensi mereka di bidangnya.

“Usulan ini juga mempertimbangkan tenaga honorer yang sudah berusia lanjut namun belum lulus seleksi P3K,” ucap Dede.

Dede Yusuf menilai bahwa mereka seharusnya tidak perlu lagi diuji melalui tes, karena pengalaman kerja mereka selama lebih dari 10 tahun sudah menjadi bukti nyata atas kompetensi dan pengabdian mereka. Kata Dede Yusuf. bagi tenaga honorer yang telah mengajar selama lebih dari satu dekade, misalnya, mereka pasti sudah memahami metode pengajaran dan sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah mereka.

“Oleh karena itu, mereka tidak seharusnya disamakan dengan tenaga kerja baru yang baru lulus pendidikan. Dengan adanya usulan ini, Dede Yusuf berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan yang lebih adil bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi,” sebut Dede.

Dede menegaskan bahwa tenaga honorer yang sudah memiliki pengalaman panjang harus mendapatkan apresiasi yang lebih tinggi dari pemerintah. Selain itu, usulan ini juga dianggap sebagai bentuk penghargaan bagi para tenaga honorer yang telah bertahan dalam kondisi kerja yang tidak menentu selama bertahun-tahun.

“Banyak dari mereka yang menerima gaji rendah dan bekerja dalam kondisi yang kurang ideal, namun tetap bertahan demi pengabdian mereka kepada masyarakat. Meskipun demikian, usulan ini masih perlu dibahas lebih lanjut oleh pemerintah dan DPR untuk melihat kemungkinan implementasinya,” ujar Dede.

Beberapa pihak mungkin akan mempertanyakan bagaimana sistem seleksi akan berjalan jika tenaga honorer diangkat tanpa melalui tes. Namun, jika usulan ini diterapkan, hal ini dapat menjadi angin segar bagi tenaga honorer yang selama ini merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan kesempatan yang adil dalam seleksi P3K.

“Pengangkatan berdasarkan masa bakti juga dapat memberikan keadilan bagi mereka yang telah pekerja bertahun-tahun dengan dedikasi tinggi,” tuturnya.

Sekali lagi, Dede Yusuf menegaskan bahwa kebijakan ini akan memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang selama ini merasa diabaikan oleh sistem. Mereka tidak lagi perlu merasa khawatir harus bersaing dengan tenaga honorer baru dalam seleksi yang ketat.

Di sisi lain, kata Dede usulan ini juga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah tenaga honorer secara bertahap.Dengan mengangkat mereka menjadi P3K berdasarkan masa kerja, maka jumlah tenaga honorer yang masih belum jelas statusnya bisa semakin berkurang.

Namun, tantangan terbesar dari usulan ini adalah bagaimana pemerintah dapat mengakomodasi tenaga honorer yang telah lama bekerja, tanpa menimbulkan kecemburuan dari tenaga honorer yang lebih baru. Kebijakan yang diterapkan harus mampu memberikan keadilan bagi semua pihak.

“Saat ini usulan dari saya masih dalam tahap pembahasan dan menunggu tanggapan dari pemerintah serta pemangku kebijakan lainnya. Jika usulan ini disetujui, maka akan menjadi langkah besar dalam memberikan kejelasan bagi tenaga honorer di Indonesia,” petiknya.

Sebagai bagian dari solusi, pemerintah juga perlu memperhitungkan aspek anggaran dan regulasi yang lebih fleksibel untuk memastikan implementasi usulan ini dapat berjalan dengan baik. Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan tenaga honorer dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

“Apakah Anda setuju dengan usulan dari Dede Yusuf ini? Mari kita nantikan bagaimana kebijakan ini akan berkembang dan apakah pemerintah akan memberikan solusi yang lebih baik bagi tenaga honorer di Indonesia,” tutup Dede Yusuf.

  • Penulis: Jumri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rahmad Sukendar Sampaikan Duka Cita atas Kabar Wafatnya Kamaruddin Simanjuntak: Sosok Pengacara Pemberani dalam Memperjuangkan Kebenaran

    Rahmad Sukendar Sampaikan Duka Cita atas Kabar Wafatnya Kamaruddin Simanjuntak: Sosok Pengacara Pemberani dalam Memperjuangkan Kebenaran

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle Putu Sta
    • visibility 50
    • 0Komentar

    JAKARTA, JARRAKPOS – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPIKPNPARI), Dr. (Hc.) TB Rahmad Sukendar, menyampaikan belasungkawa mendalam atas kabar meninggalnya pengacara Kamaruddin Simanjuntak. Rahmad Sukendar menyampaikan doa agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, seluruh amal ibadahnya diterima, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan […]

  • PSMS incar tiga poin penting

    PSMS incar tiga poin penting

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle Syawal
    • visibility 294
    • 0Komentar

    Medan – PSMS Medan mengincar poin penuh tiga angka saat menjamu Sumsel United pada laga lanjutan Liga 2 Pegadaian Championship yang akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Sabtu (14/2) malam. Pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto, di Deli Serdang, Jumat, menegaskan kesiapan anak anak asuhnya menghadapi laga krusial melawan Sumsel United tersebut. “Pemain siap, termasuk […]

  • UMP Bengkulu 2026 Tembus Rp2,82 Juta, UMK Mukomuko Tertinggi; BPJS: Manfaat Jaminan Sosial Ikut Meningkat

    UMP Bengkulu 2026 Tembus Rp2,82 Juta, UMK Mukomuko Tertinggi; BPJS: Manfaat Jaminan Sosial Ikut Meningkat

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Sepriyanita
    • visibility 280
    • 0Komentar

    Bengkulu, Jarrakpos.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 sebesar Rp2.827.250,90 per bulan atau naik sekitar 5,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.646.DKKTRANS.Tahun 2025 dan mulai berlaku efektif 1 Januari 2026. Selain UMP, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Provinsi Bengkulu juga telah ditetapkan melalui […]

  • BULOG NTT Pastikan Kualitas Beras SPHP Layak Dikonsumsi Masyarakat

    BULOG NTT Pastikan Kualitas Beras SPHP Layak Dikonsumsi Masyarakat

    • calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
    • account_circle Mario
    • visibility 72
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Perum BULOG Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi standar mutu dan layak dikonsumsi. Kepastian ini disampaikan menyusul pemberitaan mengenai dugaan peredaran beras oplosan di Kota Kupang. Sebagai bentuk respons terhadap informasi yang berkembang, BULOG NTT telah menurunkan tim untuk […]

  • Jalin Kerja Sama Riset dan Kajian Kemaritiman, BP Batam Teken MoU dengan UMRAH

    Jalin Kerja Sama Riset dan Kajian Kemaritiman, BP Batam Teken MoU dengan UMRAH

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle Habil
    • visibility 164
    • 0Komentar

    BATAM, Jarrakpos.com | Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang berlangsung di Marketing Centre BP Batam, Selasa (23/6/2026). Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prof. Dr. Agung […]

  • Rp415 Juta Dugaan Penggelapan Dana Taspen Guru P3K Disdik Premi Asuransi Dipakai Pribadi Tidak Dibayarkan

    Rp415 Juta Dugaan Penggelapan Dana Taspen Guru P3K Disdik Premi Asuransi Dipakai Pribadi Tidak Dibayarkan

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle Ghana
    • visibility 143
    • 0Komentar

    KUNINGAN, Jarrakpos.com – Sesuai data pada Buku II dari BPK tentang laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2025 dengan nomor 31.B/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026 tanggal 28 Mei 2026 didapatkan dari data pemeriksaan oleh BPK sesuai dengan Neraca Pemerintah Kabupaten Kuningan per 31 Desember 2025 (audited) yang menyajikan Utang […]

expand_less