Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DKI Jakarta » AKSI Serahkan 8 Rekomendasi Hasil Rakernas ke Pemerintah, Diantaranya Dorong Kepala Desa Dilibatkan Dalam Verifikasi dan Validasi Desil

AKSI Serahkan 8 Rekomendasi Hasil Rakernas ke Pemerintah, Diantaranya Dorong Kepala Desa Dilibatkan Dalam Verifikasi dan Validasi Desil

  • account_circle Putu Sta
  • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

JAKARTA, JARAKPOS – Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi pemerintahan desa melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 yang digelar pada 9–10 September 2026 di Jakarta. Forum nasional tersebut menghasilkan delapan rekomendasi strategis yang telah diserahkan secara resmi kepada Kementerian Desa sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa.

Rakernas AKSI 2026 tidak sekadar menjadi momentum konsolidasi organisasi, tetapi juga ruang artikulasi berbagai persoalan mendasar yang dihadapi pemerintah desa. Sejumlah agenda strategis menjadi perhatian, mulai dari kepastian regulasi, keadilan fiskal, perlindungan hukum kepala desa, pembangunan infrastruktur dasar, transformasi digital, ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Delapan rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan atas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan wilayah. AKSI mendorong agar pengalaman empiris kepala desa di lapangan mendapatkan ruang yang lebih luas dalam proses perumusan kebijakan nasional.

Ketua Umum AKSI, Irawadi, menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki pemahaman langsung terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat. Karena itu, kebijakan pembangunan desa dinilai perlu disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa.

“Kebijakan tentang desa harus memiliki pijakan yang kuat pada kondisi nyata di desa. Kepala desa mengetahui persoalan masyarakat bukan dari laporan semata, tetapi karena setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat,” ujar Irawadi, Selasa (29/9/2026).

DELAPAN REKOMENDASI STRATEGIS, DORONG KEPASTIAN DAN KEMANDIRIAN DESA

Delapan rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakernas AKSI 2026 mencakup sejumlah sektor yang saling berkaitan dan menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan serta pembangunan desa.

Rekomendasi pertama menitikberatkan pada kepastian hukum dan keberlanjutan pemerintahan desa. AKSI mendorong penguatan Dana Desa dan ruang fiskal desa, keterlibatan bermakna pemerintah desa dalam penyusunan regulasi, kepastian pengisian Penjabat Kepala Desa, keberlanjutan pelayanan publik, serta harmonisasi agenda pemilihan kepala desa (Pilkades).

Kedua, penguatan sinergi, perlindungan hukum, dan kolaborasi desa. Dalam agenda ini, AKSI mengusulkan pendampingan serta konsultasi hukum bagi pemerintah desa, pengembangan kemitraan korporasi dengan BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan akses magang dan kemitraan bagi generasi muda desa.

Ketiga, kepastian dan keadilan pembiayaan desa. AKSI mendorong pemenuhan Alokasi Dana Desa secara progresif, pemerataan Bantuan Keuangan Khusus, serta solusi penyediaan lahan bagi desa yang belum memiliki Tanah Kas Desa untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, keterlibatan pemerintah desa dalam proses verifikasi dan validasi data sosial-ekonomi juga menjadi perhatian guna mendukung ketepatan sasaran program pemerintah.

Keempat, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan transformasi digital. Kebutuhan jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, serta pengelolaan persampahan menjadi bagian dari rekomendasi yang disampaikan. Perluasan jaringan internet juga dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan digital dan memastikan seluruh desa memiliki kesempatan yang setara dalam mengembangkan pelayanan berbasis teknologi.

Kelima, penguatan ketahanan pangan dan optimalisasi potensi unggulan desa. AKSI mendorong pelibatan pemerintah desa, BUM Desa, dan Koperasi Desa Merah Putih dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, ekonomi kreatif, desa wisata, hingga perluasan akses pasar produk lokal juga menjadi bagian dari agenda penguatan ekonomi masyarakat.

Keenam, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan kepala desa serta perangkat desa. Rekomendasi ini mencakup kejelasan status hukum aparatur desa, standardisasi Penghasilan Tetap (SILTAP), kepastian pencairan penghasilan, jaminan kesehatan, penghargaan purna bakti, serta kajian mengenai jaminan pensiun bagi kepala desa dan perangkat desa.

Ketujuh, penguatan BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi lokal. AKSI mendorong penguatan kelembagaan, integrasi peran, kemudahan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas manajemen, serta perluasan kemitraan strategis dengan BUMN, BUMD, dan sektor swasta. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah potensi ekonomi desa.

Kedelapan, penyelesaian persoalan desa di kawasan hutan. AKSI mendorong adanya kepastian status hukum dan tata ruang bagi desa yang berada di dalam maupun bersinggungan dengan kawasan hutan. Kepastian tersebut dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.

DARI ASPIRASI DESA MENUJU AGENDA KEBIJAKAN NASIONAL

Penyerahan delapan rekomendasi kepada Kementerian Desa menjadi tahapan penting dalam rangkaian Rakernas AKSI 2026. Dokumen tersebut diharapkan menjadi instrumen dialog antara pemerintah desa dan pemerintah pusat dalam membangun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

AKSI memandang bahwa pembangunan desa membutuhkan pendekatan bottom-up policy, yakni proses perumusan kebijakan yang turut mempertimbangkan aspirasi dan pengalaman langsung dari tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah desa diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga memperoleh ruang partisipasi dalam proses perencanaan, evaluasi, dan penyempurnaan regulasi yang berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ketua Umum AKSI, Irawadi, menyampaikan bahwa rekomendasi yang telah diserahkan merupakan upaya membawa persoalan dan kebutuhan desa ke dalam pembahasan di tingkat nasional. Pihaknya berharap seluruh usulan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui dialog dan pembahasan bersama kementerian maupun lembaga terkait.

“Kami membawa suara desa ke tingkat nasional. Harapannya, rekomendasi ini dapat dibahas lebih lanjut dan diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan kepastian, perlindungan, serta ruang yang lebih besar bagi desa untuk berkembang dan mandiri,” kata Irawadi.

Delapan rekomendasi tersebut menjadi landasan aspirasi AKSI dalam mendorong penguatan pemerintahan desa, mulai dari aspek regulasi dan pembiayaan hingga pemberdayaan ekonomi serta perlindungan aparatur. Penyerahan dokumen kepada Kementerian Desa sekaligus membuka ruang bagi pembahasan lebih lanjut mengenai berbagai usulan yang disampaikan dalam forum nasional tersebut.

  • Penulis: Putu Sta

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kodim 0614/Kota Cirebon Gelar Rapat Koordinasi BGN Se-Kota Cirebon Guna Peningkatan Pengawasan.

    Kodim 0614/Kota Cirebon Gelar Rapat Koordinasi BGN Se-Kota Cirebon Guna Peningkatan Pengawasan.

    • calendar_month Rabu, 12 Nov 2025
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 359
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM I Kodim 0614/Kota Cirebon menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) se-Kota Cirebon. Acara di gelar di Pendopo Makodim 0614/Kota Cirebon, Jalan Pemuda Kota Cirebon. Selasa 11/11/2025 Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 0614/Kota Cirebon, Letkol Arm Drajat Santoso, S.Kom bersama Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Yusup. Hadir dalam kegiatan ini […]

  • Inflasi Pacitan 1,05 Persen, Cabai Rawit Jadi Penyumbang Terbesar

    Inflasi Pacitan 1,05 Persen, Cabai Rawit Jadi Penyumbang Terbesar

    • calendar_month Senin, 7 Sep 2026
    • account_circle Yuniardi Sutondo
    • visibility 115
    • 0Komentar

    Pacitan,Jarrakpos-Pergerakan harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Pacitan kembali menunjukkan kenaikan pada awal September 2026. Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), Pacitan mencatat inflasi sebesar 1,05 persen pada minggu pertama September 2026, dengan cabai rawit menjadi komoditas yang memberikan andil paling besar. Kenaikan harga tersebut terutama dipengaruhi oleh cabai rawit, disusul daging ayam ras dan telur […]

  • Hadiri Bukber KONI, Kadisporasu Bersyukur Sumut Dipercaya Tuan Rumah Piala AFF U-19 Tahun 2026

    Hadiri Bukber KONI, Kadisporasu Bersyukur Sumut Dipercaya Tuan Rumah Piala AFF U-19 Tahun 2026

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle Syawal
    • visibility 306
    • 0Komentar

    Medan – Kadispora Sumut M. Mahfullah Pratama Daulay, S.STP., M.AP, bersyukur PSSI telah resmi memilih Sumatera Utara sebagai tuan rumah Kejuaraan ASEAN U-19 2026 atau Piala AFF U-19 2026 pada 1-14 Juni 2026 mendatang. “Alhamdulillah..PSSI telah memilih dan memutuskan Sumatera Utara sebagai tuan rumah untuk timnas Indonesia U-19, Kejuaraan ASEAN U-19 atau Piala AFF U-19. […]

  • Dampak Kenaikan BBM

    Dampak Kenaikan BBM

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • account_circle Feri Taufiandi
    • visibility 189
    • 0Komentar

    MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Kenaikan harga BBM nonsubsidi di Jawa Tengah memicu potensi inflasi biaya distribusi di Kota Magelang Kebijakan ini berdampak langsung pada sektor pariwisata lokal yang mengalami penurunan minat wisata dan hunian hotel, serta memicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. Jumat,(12/6/2026) Berikut adalah rincian situasi dan dampaknya di wilayah Magelang: Potensi Inflasi: Kepala Perwakilan […]

  • KSKP Dumai Laksanakan Pengecekan Perkembangan Tanaman Jagung Bersama Kelompok Tani Tuah Brata

    KSKP Dumai Laksanakan Pengecekan Perkembangan Tanaman Jagung Bersama Kelompok Tani Tuah Brata

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle Diana Ningsih
    • visibility 218
    • 0Komentar

        DUMAI, JARRAKPOS. COM – Komitmen mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional terus ditunjukkan jajaran Polsek Kawasan Pelabuhan (KSKP) Dumai melalui berbagai kegiatan di sektor pertanian. Salah satunya dengan melakukan pengecekan perkembangan tanaman jagung bersama Kelompok Tani Tuah Brata Pangan di Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai.1 juni 2026 Kegiatan tersebut dipimpin langsung […]

  • Bupati Kuningan dan Menhub RI, Laksanakan Tarawih Perdana di Mesjid Syiarul Islam

    • calendar_month Sabtu, 1 Mar 2025
    • account_circle Ghana
    • visibility 1.191
    • 0Komentar

    KUNINGAN, JarrakPos.Com – Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1446 H, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si melaksanakan salat tarawih perdana di Masjid Syiarul Islam, pada malam pertama Ramadhan. Tampak juga Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, Jumat (28/2) malam Dalam sambutannya, Bupati Dian Rachmat Yanuar menyampaikan rasa syukur atas kesempatan kembali bertemu dengan bulan […]

expand_less