Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NEWS » KDM Bicara Manajemen Warung, Pusaka Kuningan Dorong UMKM Naik Level

KDM Bicara Manajemen Warung, Pusaka Kuningan Dorong UMKM Naik Level

  • account_circle Ghana
  • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

KUNINGAN, Jarrakpos.com – Arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penguatan kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah mendapat respons positif dari Paguyuban Pengusaha Kecil dan Menengah Kuningan (Pusaka Kuningan).

Ketua Umum Pusaka Kuningan, Yopi Sujana, menilai pesan yang disampaikan Gubernur dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-528 Kabupaten Kuningan tersebut sangat relevan dengan kondisi UMKM di lapangan. Menurutnya, persoalan UMKM tidak semata berkaitan dengan modal, tetapi juga menyangkut kemampuan mengelola usaha dan membangun mentalitas sebagai pengusaha.

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah pentingnya edukasi mengenai tata kelola usaha atau manajemen warung. Bagi Yopi, kemampuan mencatat pemasukan dan pengeluaran, mengatur arus kas, serta memisahkan keuangan usaha dan kebutuhan pribadi merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan usaha.

 

“Kami sangat mengapresiasi perhatian Kang Dedi Mulyadi terhadap UMKM di Kuningan. Edukasi manajemen warung adalah kebutuhan mendasar agar usaha rakyat memiliki pembukuan yang jelas dan operasional yang terstruktur,” ujar Yopi Sujana ketika diwawancarai awak media, Kamis (3/9/2026).

Ia juga menilai pesan mengenai pentingnya membedakan kebutuhan hidup dengan gaya hidup tidak kalah penting. Menurutnya, pengendalian diri pelaku usaha menjadi bagian dari keberhasilan menjaga kesehatan keuangan UMKM.

“Di sisi lain, kemampuan memilah antara kebutuhan hidup dan gaya hidup adalah kunci agar perputaran modal usaha tidak terganggu oleh konsumsi pribadi,” katanya.

Yopi menegaskan, arahan tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai pesan dalam sebuah momentum peringatan hari jadi. Pemerintah Kabupaten Kuningan dinilai perlu segera menerjemahkannya ke dalam program pemberdayaan UMKM yang konkret dan berkelanjutan.

Menurut Yopi, besarnya potensi UMKM di Kuningan harus diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia (SDM). Pelaku usaha membutuhkan pendampingan yang tidak hanya bersifat sesaat, tetapi dilakukan secara terarah sesuai kebutuhan masing-masing sektor usaha.

“Program pelatihan SDM harus terarah, mulai dari manajemen keuangan, pemasaran, hingga pendampingan usaha. Arahan Gubernur ini harus menjadi momentum bagi Pemkab Kuningan untuk lebih aktif mengambil peran,” ujarnya.

Yopi juga menyampaikan keyakinannya bahwa Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar memiliki perhatian terhadap perkembangan UMKM di daerah. Karena itu, ia berharap kepedulian tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan program dan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak.

“Kami yakin Pak Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar sangat peduli dengan UMKM Kuningan. Pusaka Kuningan siap berkolaborasi menjadi mitra strategis Pemkab dalam membina para pelaku UMKM di Kuningan,” tambahnya.

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Kuningan, serta organisasi dan asosiasi UMKM dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan pelaku usaha di tingkat bawah.

Bagi Pusaka Kuningan, penguatan UMKM bukan hanya soal meningkatkan omzet atau memperluas pasar. Lebih dari itu, penguatan kapasitas pengusaha kecil diharapkan mampu menciptakan usaha yang lebih sehat, mandiri, dan berkelanjutan sehingga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana pelaku usaha kecil kita semakin kuat, mampu mengelola usahanya dengan baik, dan bisa naik kelas. Untuk mewujudkan itu, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku UMKM sangat dibutuhkan,” pungkas Yopi. (Agh@N)

  • Penulis: Ghana

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wali Kota Kupang Serahkan Dana PEM 2025 di Kelurahan Nunhila Rp310 Juta, Perkuat Usaha Mikro dan Kesejahteraan Warga

    Wali Kota Kupang Serahkan Dana PEM 2025 di Kelurahan Nunhila Rp310 Juta, Perkuat Usaha Mikro dan Kesejahteraan Warga

    • calendar_month Sabtu, 26 Jul 2025
    • account_circle Mario
    • visibility 384
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com– Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, menjadi lokasi pengguliran Dana Pemberdayaan Ekonomi Mikro (PEM) Tahun 2025 pada 25 Juli 2025. Sebanyak 70 pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menerima bantuan senilai Rp 310.000.000, yang bersumber dari APBD Kota Kupang, sebagai wujud nyata perhatian pemerintah kota terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penyerahan dana dilakukan langsung oleh Wali […]

  • Mau Olahraga Rutin? Gabung Komunitas Olahraga Aja! Ini Kata Dispora Bengkulu

    Mau Olahraga Rutin? Gabung Komunitas Olahraga Aja! Ini Kata Dispora Bengkulu

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 431
    • 0Komentar

    BENGKULU, Jarrakpos.com –Sering niat olahraga, tapi ujung-ujungnya malas? Tenang, kamu nggak sendirian! Salah satu cara biar tetap semangat dan konsisten olahraga adalah dengan bergabung dalam komunitas olahraga. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Bengkulu mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat dengan bergabung dalam komunitas. Menurut Kepala Dispora Bengkulu, Ika […]

  • Dispora Bengkulu Apresiasi Terpilihnya Irwan Alwi Sebagai Ketua Umum PP PBFI 2025-2029

    Dispora Bengkulu Apresiasi Terpilihnya Irwan Alwi Sebagai Ketua Umum PP PBFI 2025-2029

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 464
    • 0Komentar

    BENGKULU, jarrakpos.com – Kepala Dinas PemIka Joni Ikhwan, S.Sos. , menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas terpilihnya Irwan Alwi sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia ( PP PBFI ) masa bakti 2025-2029. Irwan Alwi terpilih secara aklamasi dalam Munas PBFI yang berlangsung di Hotel Amoscozy Melawai, Jakarta Selatan , pada Jumat […]

  • Kapolda Jabar Cek Pos Pelayanan Rest Area 228A, Pastikan Kesiapan Ops Ketupat Lodaya 2026 di Wilayah Polresta Cirebon

    Kapolda Jabar Cek Pos Pelayanan Rest Area 228A, Pastikan Kesiapan Ops Ketupat Lodaya 2026 di Wilayah Polresta Cirebon

    • calendar_month Rabu, 18 Mar 2026
    • account_circle Hadi Supangat
    • visibility 259
    • 0Komentar

    COREBON, JARRAKPOS.COM —  Polresta Cirebon menerima kunjungan kerja Kapolda Jawa Barat dalam rangka pengecekan kesiapan pengamanan Operasi Ketupat Lodaya 2026 di Pos Pelayanan Rest Area 228A wilayah hukum Polresta Cirebon, Senin (16/3/2026). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Rudi Setiawan yang menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, didampingi sejumlah Pejabat Utama Polda Jabar, di antaranya Karolog Polda […]

  • Bank NTT Mantapkan Langkah Transformasi: Paparkan KUB dan Proses Pengurus Baru di Hadapan DPRD NTT

    Bank NTT Mantapkan Langkah Transformasi: Paparkan KUB dan Proses Pengurus Baru di Hadapan DPRD NTT

    • calendar_month Kamis, 31 Jul 2025
    • account_circle Mario
    • visibility 495
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com– Bank NTT kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga dalam rapat bersama Komisi lll DPRD NTT. Dalam pertemuan tersebut, Komisaris Independen Bank NTT, Frans Gana, menyampaikan tiga agenda utama yang menjadi perhatian bersama. “Pertemuan tadi membahas tiga hal penting: kinerja Bank NTT, proses Kemitraan Usaha Bersama (KUB), dan perkembangan pencalonan pengurus baru,” […]

  • Tim Advokasi untuk Kasus Tanah Nangahale Temui Wamen HAM

    Tim Advokasi untuk Kasus Tanah Nangahale Temui Wamen HAM

    • calendar_month Kamis, 13 Feb 2025
    • account_circle Mario
    • visibility 883
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Tim Advokasi Forum Komunikasi Komunitas Flobamora (FKKF) Jabodetabek menemui Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto Sipin, Selasa (11/2/2025) sore di Jakarta. Tim Advokasi untuk Keuskupan Maumere, Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menjelaskan kembali duduk soal sebenarnya tanah Nangahale milik keuskupan berdasarkan data yuridis dan data fisik. Wamen HAM Mugiyanto saat […]

expand_less